Pilkada DKI Jakarta 2017 sudah memastikan 3 pasangan calon yang akan bertarung pada februari 2017 nanti. Ada pasangan petahana Ahok-Djarot yang didukung oleh PDI-P, Golkar, Hanura, dan Nasdem, pasangan berikutnya yang Anies Baswedan – Sandiaga Uno yang didukung oleh Gerindra dan PKS, serta pasangan Agus Harimurti Yudhoyono – Sylviana Murni yang didukung oleh parta Demokrat, PAN, PPP, dan PKB akan memantapkan fondasinya untuk melalui putaran Pilkada nanti.
Sebagai petahana, langkah Ahok – Djarot patut dicermati dan dibahas lebih jauh karena Ahok merupakan calon yang tidak memiliki partai atau idependen yang diusung oleh partai, padahal PDI-P bisa saja mencalonkan cagubnya sendiri. Meski demikian, ada banyak alasan yang menjadikan Ahok – Djarot berada dalam “on the right track”atau berada dalam jalur yang tepat. Sejak dilantik menggantikan pendahulunya, presiden Joko Widodo pada 2014 lalu, Ahok dianggap sebagian besar masyarakat telah melakukan sejumlah terobosan konkret yang menurut masyarakat langsung dirasakan oleh semua kalangan, terutama dalam bidang pelayanan publik, birokrasi, kesehatan, pendidikan, dan pembangunan.
Masalah lazim yang selalu menanti DKI Jakarta seperti banjir, kebersihan, dan macet sudah terlihat proses penanganannya meski hasilnya tidak terlalu signifikan untuk mengurangi masalah banjir dan macet. Penanganan banjir misalnya, meski memang terlihat memaksa untuk merelokasi warga yang ada dibantaran kali ke rusunawa, tetapi langkah tersebut merupakan efek kecil demi keuntungan jangka panjang warga DKI Jakarta. Faktanya, Jakarta banjir tidak separah beberapa tahun sebelumya lagi, jikapun banjir, itu hanya sementara, tidak lagi berhari-hari karena perjuangan pasukan biru dan orange yang digagas oleh Ahok.
Tak hanya relokasi, Pemprov DKI dibawah pemerintahan Ahok juga sekaligus melakukan normalisasi kali seperti pengerukan kali, pembersihan kali dari sampah (berbeda dengan zaman fauzi bowo dimana kali ciliwung seperti gudang sampah), peninggilan pinggiran aliran kali untuk menangkal banjir, penambahan daerah resapan air, dan lain-lain, semuanya terlihat nyata dan hasilnya langsung terasa, bisa dilihat, dan tetap konsisten karena sistem pengawasan dan manajemen yang baik.
Dalam bidang pembangunan transportasi, gubernur Ahok menggenjot pembangunan jalur Mass Rapid Transit(MRT), light rapid Transit (LRT),penambahan koridor transjakarta serta armadanya, serta perbaikan dalam bidang kuantitas maupun kualitas sehingga menghasilkan pelayanan transportasi yang terbaik. Untuk saat ini, bus Transjakarta semakin baik pelayanannya seiring dengan penambahan koridor dan armada sehingga penumpang tidak perlu antri lama untuk menunggu antrian bus transjakarta berikutnya, bayangkan hanya dengan Rp 3.500,00 saja, anda bisa kemana saja selama dalam jalur trayek transjakarta di DKI Jakarta. Tak hanya itu, transportasi gratis kepada penghuni rusunawa telah menjadi wajib hukumnya tanpa ada pihak yang bisa mengintervensi sekalipun.
Dalam bidang pelayanan publik, Ahok tak main-main untuk meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat. Ahok menganggap masyarakat DKI Jakarta adalah majikannya dan gubernur merupakan pembantu bagi masyarkat DKI Jakarta. Birokrasi yang transparan, pengurusan administrasi yang cepat, penghapusan pungutan liar disegala sektor, hingga membuka layanan tatap muka setiap pagi bagi warga yang memiliki masalah pribadi ataupun umum untuk langsung dijawab oleh gubernur Ahok. Bayangkan, seorang gubernur rela setiap pagi, merelakan waktunya 1 jam sebelum masuk kedalam ruangan kantor hanya untuk mendengar keluhan warganya dimana keluhan tersebut kebanyakan memiliki masalah yang sama. Dengan demikian, tindakan dan penanganan langsung dilakukan secara cepat, tak perlu berlama-lama.
Adanya sistem lelang jabatan, aplikasi Qlue, e- budgeting, pembayaran pajak secara online, hingga pemantapan semua transaksi yang akan dilakukan secara online sehingga memperkecil ruang gerak pungli, calo, dan koruptor untuk melakukan aksinya. Ingat, bidang ini adalah bidang paling rentan dalam praktek mafia pajak dan keuangan.
Dalam bidang pendidikan dan kesehatan, Ahok yang didahului pendahulunya, Joko Widodo telah melakukan terobosan yang inovatif, efektif, dan efesien. Program Kartu Jakarta Pintar (KJP) bisa menjamin anak-anak DKI Jakarta yang kurang mampu dipastikan mendapat dana minimal Rp 500.000,00 perbulanya untuk keperluan pembelian peralatan dan perlengkapan sekolah. Demikian juga dengan Kartu Jakarta Sehat (KJS) yang sangat membantu masyarakat yang memiliki keluh kesah dengan kesehatan sehingga mendapat jaminan pengobatan gratis atau biaya murah dengan adanya KJS. Untuk penghuni rusunawa, akses kesehatan dan pendidikan dijamin gratis 100% hanya dengan menunjukkan identitas penghuni rusun kepada rumah sakit yang bekerja sama dengan pemprov DKI Jakarta.
Tak lupa juga dengan pembangunan ruang terbuka hijau yang semakin digencarkan bersamaan dengan normalisasi tempat yang kurang efektif untuk digunakan seperti normalisasi waduk, bantaran kali, dan pemukiman kumuh sehingga semakin menambahh akses masyarakat terhadap ruang terbuka hijau. Baru-baru ini, Ahok sudah meresmikan beberapa Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) sebagai sarana kepada anak-anak untuk bermain dan mengembangkan kreativitas dalam bidang pendidikan, seni, olahraga, dan bakat lainnya.
Dalam bidang birokrasi, sikap tegas Ahok terhadap birokrat yang main-main terhadap anggaran, kebijakan, dan peraturan semakin membuat rakyat menaruh harapan tinggi kepadanya agar bisa meneruskan pemerintahan pada periode selanjutnya. Ahok tidak pandang bulu jika ada pejabat yang kedapatan salah atau bermain dibelakang, hukumannya sudah pasti dipecat, dimutasi, bahkan posisinya diturunkan.
Sikap tegas Ahok berimbas pada serapan anggaran DKI yang semakin efektif. Meski serapan anggaran DKI baru sekitar 35% pada periode 2016, tetapi hal ini semestinya dipertimbangkan dari banyaknya kontribusi pengembang yang mau berinvestasi di DKI Jakarta. Kontribusi 15% dari investor merupakan rezeki berlimpah berkat strategi negosiasi Ahok kepada para pengembang. Kontribusi 15% inilah yang digunakan untuk pembangunan jalan raya, perbaikan jalan raya, penambahan armada trasnjakarta, perbaikan fasilitas publik dan lain-lain sehingga dana dari APBD difokuskan untuk pelayanan kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan berbagai sektor lainnya. Berbeda dari pemerintahan sebelumnya yang benar-benar menggunakan keseluruhan anggaran untuk keperluan belanja daerah DKI Jakarta padahal bukan tidak mungkin pengembang (investor) memberikan kontribusi karena bahkan dalam peraturan daerahpun, kontribusi pengembang untuk pembangunan DKI diatur minimal 5%.
