Australia Lockdown: Hampir Setengah dari Jumlah Warga Terkurung

6 Kota Besar Australia Lockdown

Australia sedang diterjang gelombang kepanikan. Pemerintah Australia terpaksa harus me-lockdown kota-kota besarnya.

Tercatat, total ada 6 kota besar yaitu Sydney, Darwin, Perth, Brisbane, Gold Coast, dan Townsville yang telah lockdown. Sekitar 10,5 juta warga atau hampir setengah dari total jumlah warga Australia yang akan dikurung.

Sebelumnya, kompas.com  memberitakan pemerintah Australia mengumumkan Sydney dan Darwin akan lockdown mulai pada senin tengah malam (28/6/2021). Lockdown berlangsung minimal empat hari. Berselang beberapa jam, Perth dan Brisbane diumumkan juga akan diberlakukan lockdown. Terakhir, ada Gold Coast dan Townsville yang juga ikut menyusul lockdown pasca ditemukannya kasus baru.

Sikap pemerintah Australian me-lockdown kota-kota besanya ini muncul pasca melonjaknya kasus Covid-19 varian Delta. Berbagai kritikan bermunculan mulai dari warga hingga para akademisi Australia.

Misalnya, langkah  lockdown ini dianggap merupakan hasil dari tidak tegasnya pemerintah menerapkan kebijakan penanganan. Mereka menilai kebijakan  tersebut akan semakin merugikan para pekerja.

"Along with more support to workers caught by new lockdowns, we need a more aggressive approach to the vaccine rollout," Chris Edmond, economics professor at The University Of Melbourne.

Lockdown Akibat dari Gagalnya Pengadaan Vaksin

Chris Edmond menilai pemerintahan Perdana Menteri Australia, Scott Morrison gagal dalam pengadaan dan peluncuran vaksin. Hal itu dibuktikan dengan diberlakukan kembali metode lockdown sebagai cara untuk menjaga agar pandemi dapat terkendali.

Diketahui, lebih dari 7 persen populasi atau sekitar 1,46 juta warga Australia saat ini  telah menjalani vaksinasi penuh Covid-19. Menteri Kesehatan, Greg Hunt, mengatakan hampir 5,9 juta dari 20,6 juta warga Australia yang memenuhi syarat telah menerima setidaknya satu dosis vaksin.

Hingga akhir pekan lalu, 88.287 pekerja dari 262.876 di seluruh Australia dilaporkan telah menerima suntikan vaksin corona dosis pertama, sementara 42.794 pekerja lainnya telah menerima dosis kedua mereka.

Menurut Chris vaksin merupakan solusi. Oleh karena itu, dia menganjurkan Pemerintahan Morrison agar mengambil pendekatan agresif dalam mengadakan vaksin sambal diberlakukannya lockdown.

"Vaksin akan mengubah segalanya. Jadi bagaimana kita melewati beberapa bulan ke depan sampai lebih banyak pasokan datang," ungkap Chris seperti dikutip dari The Guardian.

Chris menganjurkan agar pemerintah juga perlu untuk memperhatikan para pekerja dan pelaku bisnis dari dampak lockdown. Selain itu, menurut dia, sangat dibutuhkannya target dan timeline yang jelas.

Warga Australia Berusia Di Bawah 40 Tahun Diijinkan Menerima Vaksin AZ

Perdana menteri, Scott Morrison, melalui konferensi pers (28/06/2021), memperbarui panduan tentang vaksin AstraZeneca. Dia mengatakan mereka yang berusia di bawah 40 tahun, yang sebelumnya tidak dapat mengakses vaksin sekarang dapat menerima suntikan setelah berkonsultasi dengan dokter mereka.

Warga Australia yang berusia di bawah 40 tahun sejauh ini tidak diizinkan untuk menerima vaksin Covid karena kekhawatiran akan pembekuan darah dan kekurangan stok vaksin selain suntikan AstraZeneca yang diproduksi secara lokal. 

Sebelumnya, aturan di Australia, hanya orang berusia 50 tahun ke atas yang direkomendasikan untuk mendapat vaksin AstraZeneca, kemudian diubah lagi menjadi 60 tahun ke atas.

Sementara itu, badan medis top Australia menolak untuk mendukung pengumuman PM Morrison bahwa usia di bawah 40 bisa menerima vaksin AstraZeneca. Asosiasi Medis Australia (AMA), mengatakan pengumuman Morrison tentang orang muda yang mendapatkan suntikan AZ bertentangan dengan saran dari badan keamanan vaksin.

Presiden Asosiasi Medis Australia, Dr Omar Khorshid, mengatakan tidak mendukung pengumuman perdana menteri bahwa siapa pun yang berusia di bawah 40 tahun dapat menerima vaksin AstraZeneca dari dokter mereka.

Lalu, Bagaimana Dengan Indonesia? Apa yang Bisa Dipelajari Pemerintah Indonesia dari Kasus di Australia Hari Ini?

Saat ini pemerintah Indonesia sedang berupaya melakukan vaksinasi ke seluruh masyarakat. Presiden Joko Widodo menargetkan 1 juta vaksin per hari. 

Di tengah upaya tersebut, kabar meningkatnya kasus baru Covid-19 terus meningkat. Pemerintah Jabodetabek dikabarkan tengah kesulitan mengatasi lonjakan pasien di rumah sakit rujukan. Bahkan seorang pasien Covid-19 d diberitakan meninggal saat berada di rumah sakit di Depok karena tak mendapatkan fasilitas ICU dengan ventilator. Kondisi ini diperparah dengan meluasnya penyebaran varian baru Covid-19.

Walaupun demikian, faktanya pemerintah Indonesia tidak memilih untuk lockdown. Pengetatan protokol dan pembatasan aktivitas menjadi pilihan saat ini. Pertimbangan utama yaitu faktor ekonomi. 

Sebelumnya, Jokowi mengatakan ia menerima banyak usulan terkait penanganan Covid-19 yang melonjak drastis beberapa waktu terakhir. Usulan-usulan yang diterimanya yaitu mengenai pemberlakuan kembali Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) hingga lockdown. 

Jokowi mengatakan pemerintah telah mempelajari berbagai opsi penanganan Covid-19 dengan memperhitungkan kondisi ekonomi, sosial, dan politik di Tanah Air, dan pengalaman dari negara lain. 

Sehingga pemerintah menyimpulkan bahwa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro masih jadi kebijakan yang paling tepat.

"Pemerintah telah memutuskan PPKM mikro masih menjadi kebijakan yang paling tepat untuk menghentikan laju penularan Covid-19 hingga ke tingkat desa atau langsung ke akar masalah yaitu komunitas," kata Presiden Jokowi yang tayangkan melalui YouTube Sekretariat Presiden (23/06/2021)

Setelah melihat kenyataan di Indonesia dan kasus yang terjadi di Australia, apa yang perlu dilakukan pemerintah Indonesia? 

Mengutip pemikiran Chris Edmond, bahwa vaksin merupakan segalanya. Vaksinasi adalah kunci. 

Semakin cepat program vaksinasi diselesaikan maka semakin kecil dampak pandemi yang akan diterima. Indonesia perlu secepatnya menyelesaikan vaksinasi. Tentu untuk mewujudkannya perlu peran aktif dari semua pihak, mulai dari pemerintah hingga masyarakat. Kesadaran seluruh masyarakat akan pentingnya vaksinasi sangat dibutuhkan. 

Sementara itu, pemerintah harus terus melakukan riset dari setiap kasus dan program vaksinasi di seluruh negara. Ada baiknya jika strategi keberhasilan vaksinasi di negara bisa diterapkan di Indonesia. 

Sekali lagi, perlu diingat, meskipun pemerintah gencar mengadakan vaksin tetapi kesadaran masyarakat untuk melaksanakan vaksinasi rendah maka akan menjadi upaya yang sia-sia. Akibatnya, Indonesia akan terus tenggelam dalam badai pandemi yang tak ada habisnya. 

Di tengah pelaksanaan vaksinasi, protokol dan kebijakan PPKM mikro yang telah diputuskan untuk diterapkan pemerintah perlu terus dipatuhi. Pemerintah harus konsisten dengan kebijakan yang diambil. Pemberian sanksi dan hukuman tegas kepada pelanggar perlu dilakukan. 

Terakhir, strategi dan target yang jelas dari pemerintah dalam melaksanakan vaksinasi. Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, mengatakan penyuntikan vaksinasi harus dilakukan sebanyak 2 juta hingga 2.5 juta per hari jika target vaksinasi selesai pada tahun 2021. Tentu hal ini perlu didukung oleh seluruh lapisan masyarakat agar target tersebut dapat terwujudkan. 

Semua yang memiliki kejelasan akan lebih mudah dilakukan.