Nepotisme, yang secara umum didefinisikan sebagai pemberian keuntungan atau keistimewaan kepada anggota keluarga atau kerabat dekat, merupakan salah satu permasalahan serius yang mengakar di dalam pemerintahan Indonesia. Praktek ini telah menjadi isu yang terus muncul dalam diskusi mengenai transparansi, dan keadilan dalam pemerintahan.
Ada beberapa faktor yang menyebabkan mengakarnya praktek nepotisme di pemerintahan Indonesia :
1. Sistem politik yang berbasis hubungan personal
Salah satu faktor yang mempengaruhi mengakarnya praktek nepotisme adalah sistem politik yang masih didominasi oleh hubungan personal dan kekerabatan. Dalam sistem politik yang berbasis koneksi dan loyalitas personal, pengangkatan pejabat publik sering kali didasarkan pada hubungan keluarga atau kerabat dekat, bukan berdasarkan kompetensi atau kualifikasi yang sesuai. Hal ini mengakibatkan penempatan pejabat yang tidak berkualitas dan tidak mampu menjalankan tugasnya dengan baik.
2. Lemahnya sistem seleksi dan pengawasan
Lemahnya sistem seleksi dan pengawasan merupakan faktor lain yang memperkuat praktek nepotisme di pemerintahan Indonesia. Proses seleksi yang tidak transparan, kriteria seleksi yang tidak jelas, serta kurangnya pengawasan yang efektif memungkinkan terjadinya penempatan pejabat berdasarkan hubungan keluarga atau hubungan politik, bukan atas dasar kualifikasi dan kemampuan yang sebenarnya. Kurangnya akuntabilitas dan transparansi dalam proses pengangkatan juga memberikan ruang bagi seseorang melakukan praktek nepotisme.
3. Budaya patron-klien yang masih kuat
Budaya patron-klien, di mana terdapat hubungan saling ketergantungan antara patron (pemberi keuntungan) dan klien (penerima keuntungan), juga mempengaruhi mengakarnya praktek nepotisme. Dalam budaya ini, patron sering kali memberikan keuntungan atau akses kepada klien yang memiliki hubungan keluarga atau kerabat dekat, bukan berdasarkan merit atau kualifikasi. Hal ini menciptakan lingkungan di mana praktek nepotisme dianggap wajar dan diterima sebagai bagian dari sistem.
4. Kurangnya kesadaran dan penegakan hukum
Kurangnya kesadaran akan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam pemerintahan juga memperkuat praktek nepotisme. Sanksi yang lemah atau tidak adanya penegakan hukum yang tegas terhadap praktek nepotisme membuat pelaku merasa bisa melanggar aturan tanpa konsekuensi. Hal ini memberikan ruang bagi praktek nepotisme untuk terus berlanjut dan mengakar dalam sistem pemerintahan di Indonesia.
Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan upaya yang komprehensif dan berkelanjutan. Beberapa langkah yang dapat diambil antara lainÂ
