Mohon tunggu...
Jevo Axel
Jevo Axel Mohon Tunggu... Mahasiswa - Mahasiswa

-

Selanjutnya

Tutup

Hukum

Bjorka dan Kebocoran Data Paspor: Alarm bagi keamanan Siber dan Etika Komunikasi

3 Januari 2025   00:11 Diperbarui: 3 Januari 2025   00:10 26
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Hukum. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Freepik

1. Transparansi dan AkuntabilitasPemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan penjelasan terbuka kepada masyarakat terkait penyebab kebocoran data ini dan langkah pemulihan yang akan dilakukan. Transparansi penting untuk membangun kembali kepercayaan publik yang hilang akibat insiden ini.

2. PrivasiKode etik komunikasi menekankan pentingnya menghormati privasi individu. Dalam hal ini, kebocoran data melanggar prinsip dasar tersebut. Pengelola data wajib menjaga kerahasiaan informasi pribadi agar tidak disalahgunakan.

3. Kepercayaan PublikKasus ini menjadi pelajaran penting bagi pemerintah dan institusi lainnya untuk memahami bahwa keamanan data adalah bagian dari komunikasi yang etis. Kepercayaan publik hanya dapat dijaga melalui pengelolaan data yang bertanggung jawab dan sesuai dengan hukum.

Langkah ke Depan

Untuk mencegah kejadian serupa, beberapa langkah strategis perlu diambil:

  1. Penguatan Keamanan Siber: Pemerintah harus meningkatkan infrastruktur keamanan siber, termasuk pembaruan teknologi dan pelatihan bagi staf yang mengelola data.

  2. Edukasi Masyarakat: Kesadaran akan pentingnya perlindungan data pribadi harus ditanamkan kepada masyarakat agar lebih berhati-hati dalam membagikan informasi pribadi.

  3. Strategi Komunikasi Krisis: Pemerintah perlu memiliki rencana komunikasi krisis yang efektif untuk merespons insiden seperti ini. Langkah ini akan membantu mengurangi kepanikan dan memberikan kepastian kepada masyarakat.

Kesimpulan

Kasus kebocoran data paspor oleh Bjorka menjadi pengingat pentingnya keamanan siber dan tata kelola data yang baik. Dari perspektif hukum, pemerintah dan peretas dapat dikenai sanksi sesuai UU yang berlaku. Dari sisi etika komunikasi, insiden ini menekankan pentingnya transparansi, privasi, dan akuntabilitas dalam mengelola data. Kejadian ini harus menjadi pelajaran bagi semua pihak untuk lebih serius dalam melindungi informasi pribadi guna menjaga kepercayaan publik dan mencegah kerugian yang lebih besar di masa mendatang.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Hukum Selengkapnya
Lihat Hukum Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun