Problematika Pemindahan IKN

Selain fokus yangakan menjadi dobel beliau juga mengungkapkan baik penerimaan dan pengeluaran pajak yang kian membesar saja dibiayai oleh hutang negara. Sehingga disimpulkan bahwa dari keuangan negara saja sebenarnya belum siap untuk perubahan besar seperti pemindahan Ibu Kota Negara tersebut. 

Pendapat yang berbeda dikemukakan salah satu peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang optimis dan menilai perencanaan pemidahan dan pembangunan ibukota ini cukup menarik. Selain pemerataan ekonomi dimaksudkan pemerintah yang mungkin akan terjadi hingga keluar pulau Jawa, namun tetap perlu diingat bahwa setelah dipindahkan, Jakarta juga tidak serta merta begitu saja akan lepas dari problema yang ada. 

Kepadatan penduduk akan tetap terjadi dikarenakan Jakarta masih menjadi tempat perputaran ekonomi. Beliau menambahkan bahwa pemindahan ibu kota dengan pusat pemerintahan perlu untuk dicoba keberhasilannya di Indonesia layaknya negara negara besar yang sudah mencobanya seperti Amerika Serikat, Malaysia maupun Belanda.

Jakarta sendiri sebagai iukota negara yang berdiri dengan sejarah yang cukup panjang. Sejak awal ibukota Jakarta sudah menjadi pusat pemerintahan sekaligus pusat perdagangan yang menjadi tiang dalam mendorong perkembangan pasca kemerdekaan Indonesia saat itu. Tanpa mengurangi penghargaan terhadap hal ini pemindahan ibukota memang sudah sepatutnya terjadi.

Pulau Jawa rasanya sudah cukup menerima banyak dampak baik hingga buruk dari adanya ibukota negara didalamnya. Mulai dari perkembangan bisnis dan ekonomi yang cukup melesat di pulau jawa. Hal ini dapat dirasakan melalui kontribusi tehadap pertumbuhan ekonomi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) di Pulau Jawa sangat mendominasi jauh berbeda dengan pulau lainnya yang ada di Indonesia. 

Selain itu juga dapat dilhat dari mendominasinya bisnis dan industry yang menyumbang dan mengendalikan sekitar 60% aktivitas impor dan ekspor nasional. Namun hal ini juga menjadi sumber ketimpangan bagi pulau diluar jawa baik ketimpangan ekonomi hingga berdampak ke sumber daya manusianya. 

Dilihat dari kegagalan penyebaran karena investor yang condong terpusat ke pulau jawa membuat masyarakat diluar pulau jawa semakin berlomba lomba untuk bertransimgarasi ke pulau Jawa. Hal inilah yang memibu ketimpangan usmber daya manusia. Apalagi Jakarta yang kita kenal sudah langganan dengan penyakit akibat kepadatan penduduknya seperti kemacetan, banjir hingga krisis air bersih.

Selain kepada keinginan untuk menghilangkan permasalahan diatas, Pemilihan Kalimantan Timur sebagai Ibukota Negara Baru diharapkan menjadi awal mula menciptakan pemerataan pembangunan ke seluruh wilayah NKRI. Rencana ini didasarkan pada pemerintahan yang dikonsepkan akan lebih futuristik dengan mengusung visi dari tata design letaknya yang menjual slogan "Smart green, beautiful, dan sustainable". 

Dengan membuka Kawasan baru maka terbuka pula banyak sector yang dapat turut menyumbang pergerakan di bidang ekonomi maupun pembangunan. Jika dilihat lebih detail lagi akan terbuka pula lapangan pekerjaan, peningkatan kontribusi PDB yang lebih merata dan pembangunan ke Indonesia bagian Timur yang lebih terjamah lagi. 

Dari sini dapat dinilai optimism pemerintah dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik melalui ibukota yang baru akan mampu menjadi kota yang ideal bagi penyelenggaraan pemerintahan.

Namun setiap keputusan juga pasti memiliki resiko, salah satunya yang menjadi perbincangan ialah pengaruh pembangunan proyek besar ini terhadap lingkungan di Kalimantan Timur.