Hingga Dua Tahun Lagi, Beberapa Infrastruktur Perkeretaapian akan Selesai

Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan yang dibentuk pada tahun 2005, merupakan unsur pelaksana tugas di bawah Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang menggantikan Direktorat Lalu Lintas & Angkutan Jalan Rel Ditjen Perhubungan Darat. DJKA memiliki tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan & standardisasi teknis di bidang perkeretaapian. 

Ir. Zulfikri, MSc, DEA,  yang baru diberikan mandat penugasan sebagai Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan pada 3 Nopember 2017, beserta jajaran direktur Ditjen Perkeretaapian (DJKA) berkesempatan silaturahmi bersama Forum Wartawan, Blogger dan Komunitas pada 8 Desember 2017 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan.

Zulfikri mengatakan akan ada dari 23 proyek strategis nasional  infrastruktur perkeretaapian, beberapa yang akan diproyeksikan dapat selesai dan dioperasikan pada tahun 2018 hingga 2019.

Jalur KA Bandar Tinggi-Kuala Tanjung di Kabupaten Batubara Sumatra Utara ditargetkan beroperasi pada Maret 2018, bersamaan dengan Pelabuhan Kuala Tanjung. Ini akan membantu konektivitas angkutan barang dari Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei menuju Pelabuhan Kuala Tanjung.

KA Bandara Internasional Minangkabau (KA BIM) sepanjang 26 km, akan siap beroperasi pada tahun 2018.  Sementara LRT Palembang Sumatra Selatan diharapkan pada bulan Juni 2018 dapat beroperasi.

Pengerjaan Trans Sumatra pada jalur Rantau Prapat-Kota Pinang sepanjang 48 km, sehingga akan dapat beroperasi pada tahun 2019. Untuk pengerjaan Trans Sulawesi di jalur Makassar hingga Parepare dan Maros, sehingga akan dapat dioperasikan pada tahun 2019.

Sementara di Pulau Jawa, KA Bandara Adisumarmo Surakarta akan dapat beroperasi pada akhir tahun 2018. Untuk KA Bandara Kulonprogo sepanjang 5,6 km dapat beroperasi pada 2019. Rangkaian jalur double track (DDT) Cirebon-Purwokerto, Purwokerto-Kroya, Kutoarjo-Solo, secara parsial akan dapat terhubung pada tahun 2019.

Foto: JepretPotret

Ir. Zamrides, MSi (Direktur Prasarana Ditjen Perkeretaapian Kemenhub) mengatakan program Direktorat Prasarana menyiapkan perencanaan, desain, pengujian, pelelangan hingga pelaksanaan fisik prasarana sesuai standar mutu yang telah ditetapkan.

Dr. Edi Nur Salam, ATD, MT (Direktur Keselamatan Ditjen Perkeretaapian Kemenhub) mengatakan program Direktorat Keselamatan adalah memoloti kelaikan untuk menjamin aspek keselamatan. Saat ini telah mengawasi kegiatan proyek seperti MRT Jakarta, LRT Adhi Karya (Jakarta & Palembang), LRT JakPro, pengembangan kereta barang milik Freeport di Papua, agar terjamin keselamatan pekerjanya serta keselamatan fasilitasnya. Sertifikasi bagi SDM dalam kegiatan operator, turut juga menjadi perhatian. Sementara pengawasan perlintasan sebidang juga menjadi pekerjaan rumah besar seiring dengan semakin bertambah jumlahnya. Hal ini terutama dalam kesiapan proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya, yang harus menghilangkan 2.000-an titik perlintasan sebidang.

Zulmafendi, SE, MSc (Direktur Lalu Lintas & Angkutan KA Ditjen Perkeretaapian Kemenhub) menyatakan direktorat yang dipimpinnya telah siap mendukung angkutan penumpang kereta pada masa liburan Natal dan Tahun Baru.  Program pemantauan dan pengawasan ini akan berlangsung pada tanggal 18 Desember 2017 hingga 8 Januari 2018. Sementara public service obligation (PSO) tahun 2018 antara pemerintah dan PT KAI (Persero), akan kembali diharapkan dapat diteken untuk kereta api commuter, jarak sedang dan ekonomi jarak jauh. 

Ir. Popik Montanasyah, MT (Sekretaris Ditjen Perkeretaapian Kemenhub) mengatakan bahwa tugasnya sebagai sekretaris adalah menyiapkan dan mendukung segala hal bidang administratif kegiatan direktur jenderal dan para direktur.

"30% anggaran Kemenhub teralokasikan pada sektor perkereataapian," ungkap Zulfikri.

Ir. Zulfikri, MSc, DEA [Foto: JepretPotret]

Hal ini memberikan sebuah tugas yang semakin berat dalam pengembangan infrastruktur perkeretaapian. DJKA harus dapat terus aktif berkomunikasi dan mempublikasikan untuk menjawab berbagai pertanyaan (terutama rekan kolega ditjen lainnya) yang timbul dari besarnya anggaran namun sering dianggap tak terlihat hasilnya di lapangan.