Mohon tunggu...
Ki Sarip
Ki Sarip Mohon Tunggu... -

Pengamat Politik, Hukum, Budaya dan Niaga di Jepara. Pelintas Samudra dan benua International traveller, Lintas Spiritual dan lintas Kemasyarakatan.

Selanjutnya

Tutup

Sosbud

Pilbup Jepara 2017 Dilema Warga !!

18 Oktober 2016   16:43 Diperbarui: 29 Oktober 2016   23:24 785
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Subroto, petahana wakil bupati, asal Semarang, kelahiran Jawa-timur, pedagang kayu Jati, Penggergajian, Mebel jati Garden, properti tanah perumahan, tambak, dll. gagal pilbup di Semarang, awali karir pada saat dampingi Marzuki jadi wabup Jepara, (2012-2016). Berkepribadian Tegas, agresip, sehingga berkesan keras oleh sebagian warga yang tidak setuhu kebijakannya, dianggap kurang luwes. basis dukungan suara dari berbagai kalangan yang berkepentingan atas jabatan, proyek, usaha, perlindungan kasus, kemudahan perijinan, dll. Sedangakan dukungan suara dari partai PPP belum mencukupi, berharap dari basis massa pasangan wakilnya yaitu Nuryaman juga dari Parpol lain, yaitu: Nasdem, PKS, PAN, PKB dan Golkar, Gerindra dan Demokrat.    

Latar Belakang Calon Wakikl Bupati Jepara:

Nuryaman, putra asli Jepara daerah Mantingan, calon pilbup Jepara yang sudah pernah 2 kali kalah, pengusaha mebel ukir jati, kelompok usaha 'Mustika Jati", yang basis dukungan suara dari jaringan keluarga-kerabat, sebagian kauman, pengrajin mebel, pengukir dan tukang kayu. beserta suara dari Golkar dan Gerindra yang pernah mengusungnya di 2 kali pilkada yang lalu. Berkepribadian agak aristokrat dan ambisius, sangat terobsesi untuk jadi Bupati Jepara. Sejauh ini Belum pernah ada catatan karir di pemerintahan.  

Dian Kristiandi, alias Andi, putra asli Jepara dari daerah Mlonggo, dari kalangan Menengah. profesinya jual kayu dan angkutan Truk, menapak karir puluhan tahun sejak jadi ketua PAC di Parpol PDIP, anggota Dewan, Ketua Komisi A, Ketua DPC PDIP, hingga jadi Ketua DPRD Jepara, Berkepribadian terbuka, Nasionalis, Gaul, entertainer. sangat Politis. sehingga pihak yang tidak sependapat dengannya menganggap dia sebagai pribadi yang licin dan inkonsisten. basis dukungan suara dari kader dan konstituen PDIP. warga abangan, para buruh, kaum tani dan kaum sub-marginal. Belum ada karir mencolok selama posisi Ketua Dewan dipimpinnya yang membela nasib wong cilik, Ekonomi Pro-rakyat UMKM, Layanan Kesehatan, Pungli Sekolah, Hak Buruh, Kontrol dan monitor terhadap eksekutif(Pemkab dan SKPD) masih lemah. sehingga kepuasan publik terhadap Dewan maupun Pemerintahan sangat rendah, khususnya keterbukaan dan pemerataan Proyek Pekerjaan pisik yang masih didominasi dengan jatah para Dewan sebagai "Proyek Aspirasi anggota Dewan". dimana tim Banggar APBD oleh Dewan masih dominan bermufakat dengan Dinas Pengguna Anggaran. Begitu juga terhadap pelanggaran Ijin-Ijin maupun Perda, pihak Dewan tidak optimal mengawal dan menegur Pemkab dan Dinas terkait. 

Tanggapan dan kesan warga Jepara: 

Dari akar rumput bawah, secara random di obrolan warung maupun public-spot, jika ditanya siapakah calon yang disukai untuk dipilih, jawabannya sangat mencengangkan, mayoritas menjawab memilih yang Bayar! Lalu apa kesan mereka terhadap petahana mantan Bupati dan Wabup, jawab mereka terhadap Marzuki ialah kurang ada perubahan peningkatan yang berarti yang bisa dirasakan oleh warga Jepara? sangart beda dibandingkan bupati sebelumnya (Hendro Martoyo), baik infrastruktur, Sekolah, Layanan RSUD Kartini, Perijinan, UMKM, Buruh. dll Lalu jika Terhadap Subroto? lebih sangat mengejutkan kebanyakan wong cilik tidak suka, ada kesan bahwa terhadap PKL, Asongan, pedagang Pasar, Pedagang warung, Buruh, dll Subroto kurang luwes dan kurang manusiawi, sedangkan dari kaum UMKM dan pengrajin mebel, mereka sangat tidak suka atas adanya PMA dan Pabrik besar yang diperkirakan akan menimbulkan dampak krisis tenaga kerja untuk industri kerajinan mebel ukir Jepara dan kerajinan lainnya. Sedangkan dari warga menengah berkomentar bahwa sebagai pebisnis Subroto yang bukan asli putra Jepara, hanya akan mengeruk keuntungan dari Jepara dengan kebijakannya bagi pihak berkepentingan di Jepara, setelah selesai masa jabatan, hanya tinggal pergi. Sedangkan penilaian terhadap Nuryaman, masih ada empati, 'kasihan sudah habis uang banyak, nyalon gagal terus' sebenarnya mau pilih dia, karena paling tidak orang Jepara. Namun sayangnya karena berpasangan dengan Subroto yang Non-Jepara, membuat bimbang untuk jatuhkan pilihan. Terakhir terhadap Andi (DianK.) kecuali konstituen PDIP, kebanyakan tidak kenal kiprahnya, kurang populis, lebih lagi kesan kinerja Dewan dimata rakyat kurang  baik, Dikarenakan sebagian besar demo dan laporan ke Dewan tidak pernah beri solusi tuntas membela wong-cilik Jeporo, a.l: Layanan RS kartini, Pungli Sekolah, pelanggaran ijin Galian C,  hotel di sempadan Pantai, Dampak PLTU, dampak tanah dan tanaman dibawah SUTT, tebang pilih penutupan Karoke, larangan ijin minimarket, Pelanggaran ijin Tower komunikasi, Pemerasan buruh oleh PMA dan Pabrik lain, mahalnya SIM, pungli Prona oleh Kades dan perangkat. proyek Aspirasi Dewan. terpuruknya Persijap, dlsb

Dilema warga Jepara memilih Bupati pada Pilkada 2017  !??

Dari uji petik warga bawah atau suara wong-cilik tersebut, kesan terhadap pilihan calon Bupati bagi warga Jepara boleh dikatakan belum memenuhi harapan publik? nada sumbang dan sindiran banyak dilontarkan, ada yang apatis, ada yang kecewa, sehingga dalam kebimbangan itu, tercetuslah sikap pelarian yaitu "pilih yang bayar saja". Ironisnya sosialisasi KPU agar tidak melakukan 'Money Politic' dalam Pilkada. Itu semua hanya dianggap Kecap, Saus Tomat, Sambal bumbu penyedap saja oleh warga. hanya klise saja. Suatu Dilema bagi warga Jepara untuk memilih Bupati, jika memilih Mardani (Marzuki-Dian) dikhawatirkan tidak akan ada peningkatan dan perubahan bagi kesejahteraan warga dan Jepara. Sedangkan memilih Kuncara (Subroto-Nuryaman) nasib wong cilik dan UMKM tak akan tertolong, hanya kontraktor, PMA, Cukong, Pebisnis dan Investor yang akan menikmati. apalagi Kuncara mengandalkan dukungan hampir seluruh partai yang ada kursi di dewan, dikhawatirkan akan ada deal bargaining alias politik dagang-sapi. dimana oknum parpol itu akan minta balasan imbalan nantinya jika Kuncara menang. ini berpotensi KKN yang akan semakin terpuruknya Jepara. 

Dari warga kalangan menengah ke Atas, juga apatis dan negatif terhadap para calon. karena keduanya dianggap kurang kapasitas untuk mensejahterakan Jepara? bahkan ada sindiran yang dilontarkan, bahwa ambisi para calon itu membidik jabatan orang nomor satu di Jepara, ialah semata dikarenakan oleh adanya Mega-proyek Triliunan di Jepara, yaitu: Pelabuhan Peti-Kemas di daerah Balong-Beji. Proyek jalan TOL Semarang-Jepara dan PLTU tahap 5 & 6. di Tubanan. Dimana tentunya ada benefit dan sumber dana disana.  

Tuntut KPU agar rakyat Jepara tidak dilematis untuk memilih Bupati ?!

Semua himbauan KPU hanya berkisar tentang aturan penyelenggaraan Pilkada secara umum, tidak memenuhi subtansi dari esensi Pilkada untuk kepentingan rakyat,  Dana milyaran hanya dihabiskan untuk event seremonial dan panggung pagelaran saja. tidak berbobot pada pokok materi program kerja untuk perbaikan kesejahteraan rakyat yang signifikan. yangmana seharusnya pilkada ini adalah Pesta rakyat, bukanlah pesta Promosi figur para calon semata. yang harus dipublikasikan secara luas dan intensif oleh KPU adalah program kerja, target pencapaian dan solusi atau metode sistem terapan dari para calon, yang efektif untuk: perbaikan, peningkatan, pemerataan dan perubahan terhadap kesejahteraan rakyat. Baik pembangunan pisik infrastruktur, layanan publik dan Pemberdayaan Manusia. Dimana program-kerja yang ditawarkan ke publik itu harus kontrak tertulis dan dipertanggung-jawabkan sepenuhnya dengan sanksi mundur bila gagal. Semacam janji sumpah jabatan yang diamanatkan oleh rakyat yang akan memilih mereka. Dengan paradigma KPU yang baru ini, tidak boleh ada lagi janji janji pepesan kosong kampanye oleh para calon, yang selama ini banyak mengecewwakan rakyat pemilih? janji kampanye pejabat tidak dipenuhi dan tak ada sanksi bagi terpilih? Itu yang wajib dilakukan KPU dan inilah yang harus rakyat tuntut ke KPU supaya tidak salah pilih atas calon Kepala Daerah. Yakni rakyat Memilih atas Bobot-mutu dan kinerja, bukan memilih subyek suatu figur Idola semata dengan suatu janji kampanye yang tidak berbobot dan tidak bisa dipertanggungjawabkan, Yang akan menentukan Nasib rakyat selam 5 tahun. Inilah suatu saran pencerahan bagi rakyat agar ada perubahan dan perbaikan. 

                                                                                                                                                                                                                                    

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun