Pilbup Jepara 2017 Dilema Warga !!

Pilbup Jepara 2017,  hanya 2 calon : Marzuki-Dian vs Subroto-Nuryaman.  dengan jargon pasangan Mardani dan Kuncara,  warga Jepara hadapi pilihan Dilematis atas 2 cabup Jepara itu, Pilkada Jepara 2017 dengan 2 calon petahana (in cumbent) ex pasangan Mabrur yakni Bupati Marzuki dan Wabup Subroto, yang kini bersaing merebut kursi Bupati periode 2017-2022. 

Sudah bukan rahasia publik selama mereka menjabat, pemerintahan tidak berjalan sinkron, publik Jepara menyebut sebagai 'Suryo Kembar' atau Matahari Kembar. Akibat tidak harmonisnya pasangan Mabrur ini, Kondisi pemerintahan Jepara tidak berjalan optimal. 

Para SKPD  pejabat Dinas banyak yang ambivalent, bias, dalam jalankan kebijakan. banyak yang bertindak mencari selamat diri, atau mencari muka ABS dsb. yang akibatkan kinerja Pemerintahan tidak maksimal. Saling lempar tanggung jawab, tiarap berdiam diri. dsb

Dampak dari hal tsb. rakyat Jepara yang terimbas.  boleh dikatakan selama pemerintahan Petahana Mabrur ini, tidak ada pembangunan yang mencolok.  Beberapa fakta kekinian di Jepara sebagai parameter pre-evaluasi kinerja atau output dari Petahana adalah sbb: 

1. Kesehatan masyarakat, pelayanan RS Kartini ke wong cilik BPJS; Askes, dan ke publik, semakin buruk. Hanya kejar untung saja? sementara opsi Peningkatan Puskesmas program PONED tidak jalan? banyak issue KKN.

2. Pungli sekolah di SD SMP negri masih bebani wong cilik, Mzk - Sbrt. Gagal brantas korupsi pungli di sekolah Jepara? Komite sekolah utk tameng pungli yang langgar UU dan Permen tetap saja berlangsung? wong cilik dipersempit kesempatan untuk anaknya bersekolah? mulai Uang gedung, Uang UN, daftar ulang dsb.

3. Subsidi Gas 3 Kg Melon untuk wong cilik yg HET nya 15rb nyatanya harus dibeli warga hingga 20 ribu? dirampok distributor, agen dan Pangkalan. Pemkab tidak pernah peduli? jarang operasi pasar dan sidak? 

4. Lapangan kerja sulit, pengangguran masih cukup tinggi. UMK/UMR dan nasib hak buruh masih jauh dari sejahtera? Disnaker dan BLK pemberdayaan SDM putus sekolah tidak berjalan optimal? nasib wong cilik sub marginal susah? 

5. PMA merajalela, lahan produktip jadi pabrik asing, dampak lingkungan dan sosial, CSR nyaris tidak jalan?, Buruh di exploitasi, kontrak lepas outsourcing diterapkan, tidak ada jaminan sosial/kesehatan/K3 untuk buruh dll kasus PMA di Jepara. 

6. Dampak PLTU batubara, para korban, warga tapal kuda tidak pernah tuntas, juga lahan warga di bawah Sutet/SUTT yang bersengketa  dengan PLN tidak pernah dibela ? 

7. Kasus relokasi Pasar tradisional(Ngabul), minimarket  yang merajalela mematikan UMKM toko/warung cilik, juga dibiarkan, justru Pemkab berkesan memback up Alfamart dan Indomart? apa begini dikatakan bela Pro-rakyat cilik Jepara?

8. Tebang pilih penutupan karaoke yang katanya maksiat? Pungkruk diratakan, tapi karaoke di SCJ, cafe- Joglo, dllnya dibiarkan karena dibackingi pejabat Dewan? 

9.Proyek pisik infrastruktursampai sekarang masih carut-marut, SKPD dan Dewan(Pimpinan dan banggar) kong kalikong dengan skandal "Proyek Aspirasi Dewan", tidak transparan dan tidak pemerataan?  gagal brantas korupsi/KKN.

10. Bantuan ke kaum tani untuk ketahanan-pangan belum optimal, banpres  hand-traktor tidak untuk petani, dikuasai petinggi/perangkat, bahkan ada yang disewa/dijual. pengadaan benih dan pupuk masih mahal, nasib petani Jepara belum ada peningkatan kesejahteraan? 

11. Kaum Nelayan, juga belum optimal ditingkatkan kesejahteraannya, mulai BBM, harga ikan & nilai-tambah penjualan, bantuan Budidaya perikanan, Dok/bengkel kapal, wilayah tangkapan dllnya. tidak diberdayakan? bahkan Dislutkan Jepara tidak menyalurkan milyaran dana banpus ke Pokdakan Nelayan, malah digunakan Pejabat sendiri.

12. Perda RDRW dan RDTR belum rampung tuntas, kinerja Pemkab dan DPRD sangat rendah/lambat. banyak Ranperda belum jadi Perda, banyak kunker dan Perjalanan Dinas tanpa jelas perolehan manfaatnya? hanya  pemborosan anggaran dinas, semacam tamsil saja? itulah rapor DPRD selama pimpinan Dian K. pasangan Marzuki. 

13. Pembinaan dan Pengawasan penggunaan ADD dan DD Jepara untuk pembangunan dan Pemberdayaan Desa, nyaris lemah sehingga penyerapan tidak maksimal, bahkan sana sini banyak keterlambatan, SILPA dan bahkan korupsi di desa? warga Desa dirugikan, karena kinerja Pemkab hingga Camat tidak optimal. 

14. Nasib Mebel-Ukir terpuruk, urat nadi ekonomi rakyat UMKM jepara, tidak ditangani serius,keluhan pelaku usaha mebel, Pengrajin, tukang ukir dll, tidak dapat solusi tuntas, tidak ada kebijakan dan program yang integritas? Gedung JFC di Rengging yang habiskan dana milyaran, kini mangkrak? alokasi subsidi ke KADIN dan Asosiasi mebel yang Non-efektif. tidak ada; BLK pemberdayaan kader Pengukir, Badan penyanggah Pemasaran, dukungan Permodalan, Peningkatan Teknis, Desain dll demikian juga nasib tenun Troso, Monel-Kriyan, Anyaman Teluk dll Kerajinan di Jepara. 

15. Layanan Publik, belum mencapai harapan wong cilik? lihat saja mulai dari Dinas sampai ke desa? urusan SIM, isi pajak & STNK, Ijin keramaian/hiburan, urus KTP, surat Nikah dan Cerai, KIR kendaraan angkutan Truk/Bis, Urus tupi PBB, sertifikat tanahdll, masih sarat Pungli? bahkan Subsidi Pronasertifikat tanah di Desa nyatanya dibebani biaya 500 hingga 1 juta ? lantas apa tindakan Mar, Sbrt, dan Dian selama ini?  seolah pembiarankah? mana bela rakyat?

 # Di atas adalah fakta lapangan di Jepara, sebagai acuan kinerja calon bup-wabup yang ada. baik MARDANI dan KUNCARA. mampukah mereka memberi Good Governance untuk warga Jepara, khususnya kaum marginal alias wong-cilik? mampukah mensejahterakan wong jeporo? mampukah tegas dan bijak? seriuskah brantas KKN?  itu yang harus diperjelas dan dituntut dari mereka sebelum dipilih warga Jepara? 

Latar Belakang Calon Bupati Jepara: 

Marzuki, petahana Bupati, politikus kader PPP, meniti karir sebagai ketua DPC PPP Jepara, ketua DPRD, Wakil Bupati. adapun Profesinya ialah guru di Ponpes/madrasah sebagai Kyai. putra dearah Jepara di Bangsri, Berkepribadian Santun dan sederhana, basis dukungan suara dari Muslimin muslimat dan para santri ataupun para kaum agamis.      

Subroto, petahana wakil bupati, asal Semarang, kelahiran Jawa-timur, pedagang kayu Jati, Penggergajian, Mebel jati Garden, properti tanah perumahan, tambak, dll. gagal pilbup di Semarang, awali karir pada saat dampingi Marzuki jadi wabup Jepara, (2012-2016). Berkepribadian Tegas, agresip, sehingga berkesan keras oleh sebagian warga yang tidak setuhu kebijakannya, dianggap kurang luwes. basis dukungan suara dari berbagai kalangan yang berkepentingan atas jabatan, proyek, usaha, perlindungan kasus, kemudahan perijinan, dll. Sedangakan dukungan suara dari partai PPP belum mencukupi, berharap dari basis massa pasangan wakilnya yaitu Nuryaman juga dari Parpol lain, yaitu: Nasdem, PKS, PAN, PKB dan Golkar, Gerindra dan Demokrat.    

Latar Belakang Calon Wakikl Bupati Jepara:

Nuryaman, putra asli Jepara daerah Mantingan, calon pilbup Jepara yang sudah pernah 2 kali kalah, pengusaha mebel ukir jati, kelompok usaha 'Mustika Jati", yang basis dukungan suara dari jaringan keluarga-kerabat, sebagian kauman, pengrajin mebel, pengukir dan tukang kayu. beserta suara dari Golkar dan Gerindra yang pernah mengusungnya di 2 kali pilkada yang lalu. Berkepribadian agak aristokrat dan ambisius, sangat terobsesi untuk jadi Bupati Jepara. Sejauh ini Belum pernah ada catatan karir di pemerintahan.  

Dian Kristiandi, alias Andi, putra asli Jepara dari daerah Mlonggo, dari kalangan Menengah. profesinya jual kayu dan angkutan Truk, menapak karir puluhan tahun sejak jadi ketua PAC di Parpol PDIP, anggota Dewan, Ketua Komisi A, Ketua DPC PDIP, hingga jadi Ketua DPRD Jepara, Berkepribadian terbuka, Nasionalis, Gaul, entertainer. sangat Politis. sehingga pihak yang tidak sependapat dengannya menganggap dia sebagai pribadi yang licin dan inkonsisten. basis dukungan suara dari kader dan konstituen PDIP. warga abangan, para buruh, kaum tani dan kaum sub-marginal. Belum ada karir mencolok selama posisi Ketua Dewan dipimpinnya yang membela nasib wong cilik, Ekonomi Pro-rakyat UMKM, Layanan Kesehatan, Pungli Sekolah, Hak Buruh, Kontrol dan monitor terhadap eksekutif(Pemkab dan SKPD) masih lemah. sehingga kepuasan publik terhadap Dewan maupun Pemerintahan sangat rendah, khususnya keterbukaan dan pemerataan Proyek Pekerjaan pisik yang masih didominasi dengan jatah para Dewan sebagai "Proyek Aspirasi anggota Dewan". dimana tim Banggar APBD oleh Dewan masih dominan bermufakat dengan Dinas Pengguna Anggaran. Begitu juga terhadap pelanggaran Ijin-Ijin maupun Perda, pihak Dewan tidak optimal mengawal dan menegur Pemkab dan Dinas terkait. 

Tanggapan dan kesan warga Jepara: 

Dari akar rumput bawah, secara random di obrolan warung maupun public-spot, jika ditanya siapakah calon yang disukai untuk dipilih, jawabannya sangat mencengangkan, mayoritas menjawab memilih yang Bayar! Lalu apa kesan mereka terhadap petahana mantan Bupati dan Wabup, jawab mereka terhadap Marzuki ialah kurang ada perubahan peningkatan yang berarti yang bisa dirasakan oleh warga Jepara? sangart beda dibandingkan bupati sebelumnya (Hendro Martoyo), baik infrastruktur, Sekolah, Layanan RSUD Kartini, Perijinan, UMKM, Buruh. dll Lalu jika Terhadap Subroto? lebih sangat mengejutkan kebanyakan wong cilik tidak suka, ada kesan bahwa terhadap PKL, Asongan, pedagang Pasar, Pedagang warung, Buruh, dll Subroto kurang luwes dan kurang manusiawi, sedangkan dari kaum UMKM dan pengrajin mebel, mereka sangat tidak suka atas adanya PMA dan Pabrik besar yang diperkirakan akan menimbulkan dampak krisis tenaga kerja untuk industri kerajinan mebel ukir Jepara dan kerajinan lainnya. Sedangkan dari warga menengah berkomentar bahwa sebagai pebisnis Subroto yang bukan asli putra Jepara, hanya akan mengeruk keuntungan dari Jepara dengan kebijakannya bagi pihak berkepentingan di Jepara, setelah selesai masa jabatan, hanya tinggal pergi. Sedangkan penilaian terhadap Nuryaman, masih ada empati, 'kasihan sudah habis uang banyak, nyalon gagal terus' sebenarnya mau pilih dia, karena paling tidak orang Jepara. Namun sayangnya karena berpasangan dengan Subroto yang Non-Jepara, membuat bimbang untuk jatuhkan pilihan. Terakhir terhadap Andi (DianK.) kecuali konstituen PDIP, kebanyakan tidak kenal kiprahnya, kurang populis, lebih lagi kesan kinerja Dewan dimata rakyat kurang  baik, Dikarenakan sebagian besar demo dan laporan ke Dewan tidak pernah beri solusi tuntas membela wong-cilik Jeporo, a.l: Layanan RS kartini, Pungli Sekolah, pelanggaran ijin Galian C,  hotel di sempadan Pantai, Dampak PLTU, dampak tanah dan tanaman dibawah SUTT, tebang pilih penutupan Karoke, larangan ijin minimarket, Pelanggaran ijin Tower komunikasi, Pemerasan buruh oleh PMA dan Pabrik lain, mahalnya SIM, pungli Prona oleh Kades dan perangkat. proyek Aspirasi Dewan. terpuruknya Persijap, dlsb

Dilema warga Jepara memilih Bupati pada Pilkada 2017  !??

Dari uji petik warga bawah atau suara wong-cilik tersebut, kesan terhadap pilihan calon Bupati bagi warga Jepara boleh dikatakan belum memenuhi harapan publik? nada sumbang dan sindiran banyak dilontarkan, ada yang apatis, ada yang kecewa, sehingga dalam kebimbangan itu, tercetuslah sikap pelarian yaitu "pilih yang bayar saja". Ironisnya sosialisasi KPU agar tidak melakukan 'Money Politic' dalam Pilkada. Itu semua hanya dianggap Kecap, Saus Tomat, Sambal bumbu penyedap saja oleh warga. hanya klise saja. Suatu Dilema bagi warga Jepara untuk memilih Bupati, jika memilih Mardani (Marzuki-Dian) dikhawatirkan tidak akan ada peningkatan dan perubahan bagi kesejahteraan warga dan Jepara. Sedangkan memilih Kuncara (Subroto-Nuryaman) nasib wong cilik dan UMKM tak akan tertolong, hanya kontraktor, PMA, Cukong, Pebisnis dan Investor yang akan menikmati. apalagi Kuncara mengandalkan dukungan hampir seluruh partai yang ada kursi di dewan, dikhawatirkan akan ada deal bargaining alias politik dagang-sapi. dimana oknum parpol itu akan minta balasan imbalan nantinya jika Kuncara menang. ini berpotensi KKN yang akan semakin terpuruknya Jepara. 

Dari warga kalangan menengah ke Atas, juga apatis dan negatif terhadap para calon. karena keduanya dianggap kurang kapasitas untuk mensejahterakan Jepara? bahkan ada sindiran yang dilontarkan, bahwa ambisi para calon itu membidik jabatan orang nomor satu di Jepara, ialah semata dikarenakan oleh adanya Mega-proyek Triliunan di Jepara, yaitu: Pelabuhan Peti-Kemas di daerah Balong-Beji. Proyek jalan TOL Semarang-Jepara dan PLTU tahap 5 & 6. di Tubanan. Dimana tentunya ada benefit dan sumber dana disana.  

Tuntut KPU agar rakyat Jepara tidak dilematis untuk memilih Bupati ?!

Semua himbauan KPU hanya berkisar tentang aturan penyelenggaraan Pilkada secara umum, tidak memenuhi subtansi dari esensi Pilkada untuk kepentingan rakyat,  Dana milyaran hanya dihabiskan untuk event seremonial dan panggung pagelaran saja. tidak berbobot pada pokok materi program kerja untuk perbaikan kesejahteraan rakyat yang signifikan. yangmana seharusnya pilkada ini adalah Pesta rakyat, bukanlah pesta Promosi figur para calon semata. yang harus dipublikasikan secara luas dan intensif oleh KPU adalah program kerja, target pencapaian dan solusi atau metode sistem terapan dari para calon, yang efektif untuk: perbaikan, peningkatan, pemerataan dan perubahan terhadap kesejahteraan rakyat. Baik pembangunan pisik infrastruktur, layanan publik dan Pemberdayaan Manusia. Dimana program-kerja yang ditawarkan ke publik itu harus kontrak tertulis dan dipertanggung-jawabkan sepenuhnya dengan sanksi mundur bila gagal. Semacam janji sumpah jabatan yang diamanatkan oleh rakyat yang akan memilih mereka. Dengan paradigma KPU yang baru ini, tidak boleh ada lagi janji janji pepesan kosong kampanye oleh para calon, yang selama ini banyak mengecewwakan rakyat pemilih? janji kampanye pejabat tidak dipenuhi dan tak ada sanksi bagi terpilih? Itu yang wajib dilakukan KPU dan inilah yang harus rakyat tuntut ke KPU supaya tidak salah pilih atas calon Kepala Daerah. Yakni rakyat Memilih atas Bobot-mutu dan kinerja, bukan memilih subyek suatu figur Idola semata dengan suatu janji kampanye yang tidak berbobot dan tidak bisa dipertanggungjawabkan, Yang akan menentukan Nasib rakyat selam 5 tahun. Inilah suatu saran pencerahan bagi rakyat agar ada perubahan dan perbaikan.