Kapasitas Fiskal
Faktanya, anggaran untuk pendidikan tinggi di Indonesia masih sangat terbatas. Berdasarkan data statistik, pada tahun 2023, pengeluaran pemerintah Indonesia untuk pendidikan tinggi hanya mencapai 1,6% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Jumlah ini masih di bawah rekomendasi UNESCO, yang menyarankan agar anggaran pendidikan tinggi minimal 2% dari APBN.
Oleh karena itu, untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang berkualitas dan terjangkau, perlu ada perbaikan dalam alokasi anggaran. Perguruan tinggi adalah aset penting bagi negara. Hampir semua negara maju di dunia menganggap perguruan tinggi sebagai pilar utama untuk kepentingan nasional.
Meningkatkan anggaran pendidikan tinggi tentu memerlukan strategi pembiayaan yang aman. Peningkatan penerimaan pajak adalah cara terbaik. Sistem perpajakan yang berfungsi dengan baik memungkinkan pemerintah untuk mendukung sistem pendidikan dengan pendapatan dalam negeri, bukan dengan meminjam atau bergantung pada keuangan eksternal.
Per tahun 2023 tax ratio Indonesia hanya mencapai 10,21%. Oleh karena itu, Indonesia harus dapat meningkatkan tax ratio sampai 20% dari GDP per tahunnya. Berbagai cara yang dapat dilakukan adalah menghentikan keringanan pajak yang berbahaya, dan mendiversifikasi basis pajak. Kemudian melakukan kerjasama dengan negara-negara donor dan mitra internasional lainnya untuk memperkuat sistem perpajakan dan memerangi penghindaran pajak perusahaan.
Jika Indonesia meningkatkan pendapatan pajaknya menjadi 20% dari PDB dan mengalokasikan seperlima dari jumlah tersebut untuk pendidikan, pemerintah dapat mengumpulkan dana yang cukup untuk menyediakan pendidikan gratis hingga pendidikan tinggi. Dengan demikian, peningkatan partisipasi SDM yang terampil, jumlah peneliti riset dan inovasi serta kapasitas ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi (IPTEKIN) akan semakin besar. Hal ini akan meningkatkan daya saing bangsa dan mendukung percepatan pembangunan di berbagai bidang.
