Kepulauan Senkaku: Potensi Konflik Militer China Vs Jepang

Kepulauan Senkaku  adalah sebuah kepulauan yang terdiri dari 5 pulau tidak berpenghuni terletak tepat diantara China, Taiwan dan Jepang. Ukuran total dari 5 pulau dan 3 terumbu karang di Kepulauan Sengkaku adalah 7 km (untuk pembandingan Kepulauan Seribu memiliki area 8.7km).

Walaupun kecil, kepulauan ini dekat dengan jalur pelayaran utama, daerah penangkapan yang kaya akan ikan dan kemungkinan adanya cadangan minyak. Kepulauan ini memiliki sejarah panjang dibawah kontrol dan administrasi pemerintah Jepang dari tahun 1895.

Permasalahan sengketa pulau ini diawali pada tahun 1982 ketika China mulai menujukkan ketertarikannya dengan Kepulauan Senkaku yang selama ini 'aman' dibawah pemerintah Jepang. 

Posisi Jepang dalam masalah ini

Pada tahun 1885, Jepang melakukan survei dan menetapkan bahwa Kepulauan Senkaku terra nullius, yaitu suatu wilayah yang tidak bertuan. Kemudian pada April 1895, Perjanjian Shimonoseki ditandatangani antara Dinasti Qing dari Tiongkok dan Kekaisaran Jepang untuk mengakhiri Peperangan Jiawu.

Perjanjian ini memberikan Formosa (sekarang Taiwan) dan pulau milik Formosa dari Dinasti Qing ke Jepang, namun perjanjian ini tidak menjelaskan secara jelas batas-batas geografi pulau tersebut (menurut penulis, ini adalah akar dari permasalahan Kepulauan Senkaku). 

Dalam posisinya, Jepang menyatakan bahwa Kepulauan Senkaku merupakan miliknya dari 1885 dan bukan pemberian dari Dinasti Qing. Hingga pada 1945, kekalahan Jepang di Perang Dunia menyebabkan Kepulauan Senkaku dikontrol oleh Amerika Serikat dalam Perjanjian San Fransisco dan dikembalikan ke Jepang pada tahun 1971.

Posisi China dalam masalah ini

Sebelum tahun 1970, China sebenarnya tidak pernah menunjukkan ketertarikan pada Kepulauan Senkaku dan mengakui kepemilikan Jepang. Ketertarikan tersebut muncul tepat pada tahun 1982, yaitu ketika ditemukan kemungkinan cadangan minyak pada Kepulauan Senkaku.

Bukti-bukti dikeluarkan oleh China, tetapi bukti tersebut menurut penulis sangat lemah dan tidak cukup. China menyatakan bahwa dalam Perjanjian Shimonoseki, Kepulauan Senkaku adalah bagian dari Formosa (sekarang Taiwan) dan Dinasti Qing memberikan Kepulauan Senkaku ke Jepang. Menurut China, seharusnya Jepang setelah Perang Dunia 2 mengembalikan Formosa dan juga pulau-pulau di sekitarnya, termasuk Kepulauan Senkaku.

Kemungkinan Konflik Militer

Permasalahan Kepulauan Senkaku terus berkembang khususnya setelah tahun 2012 dimana Jepang membeli 3 dari 5 pulau di Kepulauan Senkaku dari sebuah keluarga pengusaha lokal dari Jepang yang sebelumnya membeli pulau tersebut pada tahun 1932.

China kemudian membalas pada tahun 2013 dengan mendeklarasikan kepulauan tersebut sebagai zona identifikasi pertahanan udara, yang memungkinkan China untuk "melindungi" kepulauan tersebut dari militer Jepang.

Zona identifikasi pertahanan udara milik China memasukkan Kepulauan Senkaku ke wilayahnya, bertabrakan dengan zona identifikasi milik Jepang (opindia.com)

Pada tahun 2020 masalah ini kembali memanas menjadi titik terburuk dalam sejarah sengketa Kepulauan Senkakusejak tahun 2015 dimana hubungan mulai membaik. Aktifitas China di sekitar Kepuluan Senkaku semakin menjadi-jadi dengan kapal patroli milik China yang memasuki perairan sebanyak 12 mil dari batas laut Kepulauan Senkaku.

Kapal patroli tersebut juga diam di sana, selama 30 jam, dimana merupakan waktu paling lama China memposisikan kapal patrolinya di sekitar perairan kepulauan dan meningkatkan amarah Jepang. China juga berturut-turut selama 100 hari memposisikan kapalnya dekat dengan Kepulauan Senkaku.

Kapal penjaga perbatasan pantai milik China yang berlayar di perairan Jepang dekat dengan Kepulauan Senkaku

Menurut penulis, potensi konflik militer akan semakin tinggi jika China terus "menggoda" Jepang dengan keberadaan militer China di perairan Senkaku. Amerika Serikat, yang memiliki pangkalan militer dan merupakan sekutu Jepang dalam menghadapi China, menyatakan bahwa tidak menutup kemungkinan mengirim pasukan militernya dalam mempertahankan klaim Jepang atas Kepulauan Senkaku melalui pernyataan Letnan Jenderal Pasukan AS di Jepang Kevin Schneider pada 26 Oktober 2020.

Jepang, yang memiliki bukti lebih kuat dalam kepemilikan Kepulauan Senkaku, juga tetap mempertahankan posisinya sebagai pemilik yang sebenarnya atas Kepulauan Senkaku dengan meningkatkan aktifitas militernya untuk 'mengusir' China.

Untuk beberapa waktu ke depan, aktivitas militer akan terus meningkat antara Jepang dan China dan tidak menutup kemungkinan masalah akan 'pecah', kecuali China memutuskan untuk mengurangi aktifitas militernya di perairan sekitar kepulauan tersebut.