Asas Praduga Tidak Bersalah dalam Penerapannya (presumption of innocence)

Dalam asas hukum sangatlah penting dalam pembuatan norma hukum dan penerapan. Oleh karena itu asas hukum mempunyai fungsi dalam hukum dan ilmu hukum. menurut klanderman fungsi asas hukum dalam hukum menurutnya berfungsi mengesahkan dan mempunyai pengaruh yang normatif dan mengikat para pihak. Dalam asas hukum memiliki fungsi yang konkret dalam hukum sebagai sebuah ukuran dan patokan dalam pembuatan dan penerapan hukum.

Dalam berbicara asas praduga tidak bersalah terkadang penegak hukum salah memahami untuk menerapkan asas tersebut. Asas praduga tidak bersalah ini semata-mata berkorelasi dengan HAM. Dalam penerapan asas tersebut hanya di pengadilan diluar pengadilan orang tersebut bila sudah diketahui bahwa orang tersebut boleh saja dikatakan kaloh ia memang bersalah. Asas praduga tidak bersalah memiliki sebuah bentuk karakteristik untuk melindungi kecurangan dan main hakim sendiri oleh masyarakat, namun dilain sisi asas ini hanya digunakan didalam pengadilan. Seperti sehubungan dengan penerapan asas praduga tidak bersalah diatur dalam KUHAP dan UU kekuasaan kehakiman, pada KUHAP Pasas praduga tidak bersalah diurakan dalam penjelasan angka 3 huruf c KUHAP dikatakan:

Setiap orang yang disangka, ditahan dituntut dan atau dihadapkan dimuka sidang pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Kemudian hal selanjutnya dijelaskan lagi dalam pasal 8 ayat (1) UU kekuasaan kehakiman yang dinyatakan, sebagai berikut:

Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Selain dari yang diuraikan dalam tersebut diatas, hal ini terdapat hal yang demikian pula dalam UU hak asasi manusia berkorelasi asas praduga tidak bersalah terdapat dalam UU hak asasi manusia pasal 18 ayat (1), yang menyatakan:

Setiap orang yang ditangkap, ditahan, atau dituntut karena disangka melakukan tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlakukan untuk pembelaannya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal saya tekankan bahwa dalam penerapan asas yang demikian memiliki sebuah korelasi hukum dan HAM bagaimana seorang pelaku maupun korban dari sebuah kejahatan untuk menghidari main hakim sendiri (eigenrichting) masyarakat. namun satu hal yang perlu kita ketahui mengenai asas praduga tidak bersalah tersebut hanya diberlakukan didalam pengadilan.