Â
Hari ini mencari solusi hentikan judi online bak mencari jarum dalam sekam, karena akar persoalannya belum dipahami dengan benar. Pelaku kejahatan diberi bansos jelas tak ada efek jera, apalagi pelaku Judol bukan hanya kalangan miskin tapi yang kaya termasuk wakil rakyat yang sudah banyak menerima tunjangan dari pekerjaannya.
Â
Bansos berasal dari APBN, APBN sendiri berasal dari pajak rakyat dan utang, Â sungguh tak adil jika pemanfaatannya untuk hal yang demikian, namun inilah kapitalisme. Selalu memandang persoalan dari asas manfaat semata, sementara akar persoalan bak gajah di pelupuk mata, tak nampak.
Â
Korban sudah berjatuhan, hingga mampu mengubah seorang istri berprofesi polwan di Mojokerto menjadi monster dan pembunuh darah dingin bagi suaminya. Bisa-bisanya setingkat para menteri bisa berbeda pendapat, ironinya negeri muslim terbesar di dunia ini . Urusan halal haram saja tak paham.
Bansos dianggap sebagai solusi, bukti pragmatis sekali penguasa kita dalam memandang beban rakyat. Judol marak berikutnya Pinjol juga mengikuti marak disebabkan tidak ada kesejahteraan.
Â
Judol adalah game yang addiktif, tanpa pengawasan ketat apakah dijamin uang bansos utuh digunakan kebutuhan sehari-hari, jangan- jangan malah buat tambah modal judi lagi. Menurutnya Presiden Jokowi saat ini sudah lebih dari 2,1 juta situs judi online yang telah ditutup oleh pemerintah, selain pembentukan satgas. Percayalah ini tidak akan berhasil!
Cabut Kapitalisme, Terapkan Syariat Islam
Tidak terwujudnya kesejahteraan akibat negara tidak berfungsi sebagai periayah (pengurus) rakyat, negara sibuk menjadi operator kebijakan bagi para investor. UU omnibuslaw tenaga kerja salah satunya, semakin menambah beban rakyat. Lapangan pekerjaan sulit sementara investor diberi keleluasaan mengeruk kekayaan negeri ini pun atas nama proyek strategis nasional.