Omicron, Polemik Persiapan Indonesia Menghadapinya

Belum sepenuhnya lega karena Covid-19 mereda, kini muncul berita baru Omicron, varian baru Corona hadir dan kembali membuat dunia berguncang. Hebatnya, optimisme Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan , memastikan, sistem kesehatan nasional saat ini telah siap menghadapi lonjakan kasus akibat varian Omicron. 

Namun, ia menekankan langkah preventif dari kesadaran masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan menjadi kunci utama untuk menekan laju penularan. "Perlu saya tegaskan sekali lagi, bahwa pemerintah memastikan sistem kesehatan kita hari ini sudah cukup siap untuk menghadapi Omicron ini," ujar Luhut saat konferensi pers usai rapat terbatas evaluasi PPKM pada Ahad (Republika.co.id,16/1/2022).

Sedangkan puncak gelombang kasus varian Omicron di Indonesia, menurut Menteri Luhut akan terjadi pada pertengahan Februari hingga awal Maret nanti. Prediksi tersebut berdasarkan data perkembangan kasus Covid-19 di Afrika Selatan. Pemerintah melakukan berbagai langkah mitigasi agar peningkatan kasus yang terjadi lebih landai dibandingkan negara lain. Dengan demikian, kenaikan kasus pun tak akan membebani sistem kesehatan nasional.

Upaya penegakan protokol kesehatan dan akselerasi vaksinasi menjadi sangat penting. Opsi terakhir adalah pengetatan mobilitas masyarakat (Republika.co.id, 16/1/2022). 

Cukup miris juga melihat optimisme ini, terlebih ketika melihat sejauh mana fakta persiapannya. Nyatanya kesiapan pemerintah hanyalah mengandalkan sediaan obat-obatan semata. Tidak diintegrasikan dengan mitigasi terintegrasi dari sektor lain. Seperti pariwisata dan ekonomi. Senin, 24 Januari 2022 menjadi hari pertama skema perjalan terbatas atau travel bubble antara Indonesia dengan Singapura di kawasan Batam dan Bintan, Kepulauan Riau. 

Bahkan persiapan pemerintah tak tanggung-tanggung, dengan menerapkan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2022 dari Satuan Tugas Covid-19 tentang Protokol Kesehatan Pelaku Perjalanan Luar Negeri Mekanisme Travel Bubble di Kawasan Batam, Bintan, dengan Singapura dalam Masa Pandemi Covid-19. Proses yang masih berjalan adalah surat bebas visa dari Kementerian Hukum dan HAM serta tindak lanjut pemerintah Singapura atas pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Perdana Menteri Singapura, Lee Hsien Loong pada Selasa, 25 Januari 2022 (tempo.co,26/1/2022).

Artinya, pemerintah sebetulnya tak peduli dampak kedatangan wisatawan asing akan berisiko penularan ataukah tidak. Bayangan keuntungan yang di dapat telah menutupi fungsi sebenarnya dari kekuasaan yang ada padanya. Yang seharusnya lebih mengutamakan rakyat. Bukan para pebisnis yang memiliki modal besar dan bermain di pariwisata. 

Pemerintah juga menampakkan kesiapan hanya saat ada penularan meluas, bukan menghalangi penularan dengan menutup jalur antar negara atau pembatasan daerah. Epidemiolog dari Universitas Indonesia Tri Yunis Miko Wahyono meminta pemerintah melakukan pembatasan yang lebih konkret untuk menekan laju penularan Covid-19, khususnya varian Omicron.

Menurut Tri Yunis, seharusnya ada perubahan indikator dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Yaitu dengan mempertimbangkan jumlah kasus positif omicron. Dengan begitu, mekanisme pembatasan kegiatan di satu daerah bisa saja berbeda dengan daerah lain. "Menurut saya pembatasan sosialnya perlu dimodifikasi setiap levelnya. Pemerintah harus memodifikasi kriterianya. Yang kedua masyarakat patuh pada protokol kesehatan. Karena cenderung pada kasus yang terus menurun, masyarakatnya abai,". Demikian pula dengan kebijakan PTM 100% harus ada scorsing pemilahan wilayah (kbr.id, 19/1/2022). 

Bisa dipastikan, Jika tetap seperti ini yang diputuskan pemerintah, optimisme itu akan berbuah pesimis bahkan akan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Sebab, penderitaan rakyat sudah terbilang sangat berat, dari harga-harga kebutuhan pokok yang kian melambung, biaya hidup yang mengikut pula naik, fasilitas kesehatan tak terakses, sektor perekonomian yang tak berpihak kepada rakyatnya sementara fokus pemerintah berpindah-pindah tanpa ada kepastian.