Kalau Mau Masih Hidup...

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut B. Pandjaitan menyampaikan hingga saat ini kasus virus varian Omicron terus bertambah dan mayoritas kasus atau yang terinfeksi virus ini berasal dari luar negeri. Ia mendapat laporan sebanyak 44% pelaku perjalanan luar negri terpapar virus varianOmicron.

Ia lantas mengimbau kepada masyarakat Indonesia untuk tidak berpergian ke luar negeri terlebih dahulu sekaligus tetap membatasi aktivitas di luar rumah. Presiden Joko Widodo juga telah memberi instruksi mengenai langkah dan upaya pemerintah Indonesia menghadapi virus varian Omicron atau pandemi Covid-19. 

"Jadi saya ingin imbau lagi apa yang disampaikan Presiden, upaya jangan keluar negeri dulu kalau tidak penting amat selama tiga minggu ke depan ini. Kalau masih mau hidup (silakan ikuti), kalau enggak mau hidup ya silakan langgar," tegas Luhut melalui keterangan persnya (kompas.com,19/1/2022).

Lisan kasar keluar seakan rakyat mbalelo, setaat-taatnya rakyat jika aturannya selalu berlawanan antara satu pejabat dengan pejabat yang lainnya apa bisa dikatakan kebijakan sudah berjalan maksimal? Hal ini tidak hanya berlaku untuk penanganan Covid, namun terhadap semua kebijakan, dilarang ke luar negeri tapi wisata dalam negeri digenjot bahkan memaksa menggunakan kebijakan Travel Buble dan lainnya. 

Belum lagi melancongnya anggota parlemen ke luar negeri untuk studi banding pun tak dilarang. Larangan impor untuk bahan kebutuhan pokok dan janji akan berdayakan petani dalam negeri, namun ternyata Memperindag sudah melakukan impor gula dan bawang putih dengan alasan menyeimbangkan harga dan stok pangan. 

Harga minyak goreng mahal tanpa ada upaya penyeimbangan yang nyata dari penguasa, jikapun ada terbatas dan rakyat masih harus berkerumun untuk mendapatkannya. Tak ada lagi prokes dan pembatasan jarak. Mengapa rakyat yang selalu dipersalahkan, padahal hidup enak yang dirasakan pejabat itu berasal dari keringat dan upaya keras rakyat?

Balasan untuk rakyat bukan hanya tidak ada pelayanan yang manusiawi dan sempurna, tapi naiknya tarif pajak, makin meluasnya obyek pajak, biaya kesehatan yang mahal, biaya sekolah mahal, kurikulum darurat yang penting terkoneksi dengan dunia kerja tapi nir pemikiran cemerlang, BBM mahal dan langka, harga bahan kebutuhan pokok mahal, impor terus digenjot sementara petani dibiarkan tanpa dukungan, utang ditambah tak cukup utang luar negri tapi juga menerbitkan Surat Utang Negara, proyek IKN digenjot padahal tak ada keuntungannya mau pamer kepada siapa sementara rakyat di negaranya sengsara?

Jika saja keimanan masih ada di dada para penguasa, tentu ia akan jatuh tersungkur karena sadar akan kelalaiannya. Perhitungan Allah tak lalai, terutama untuk penguasa yang senantiasa menipu dan menzalimi rakyatnya. Bagaimanapun para penguasa itu tak akan berdiri tegap memegang kekuasaan jika tanpa izin dari Yang Maha Kuasa. 

Persoalan pandemi berlarut-larut namun solusinya sengkarut marut. Apakah sepadan dengan apa yang sudah rakyat berikan? Salah satu menteri yang lain dengan blak-blakan mengatakan bahwa rakyat adalah beban bagi APBN, sekian triliun hanya dialokasikan untuk pembiayaan penanganan Covid-19, namun baru-baru ini ia mengatakan pendanaan itu dialihkan untuk IKN. Bukankah ini artinya nasib rakyat tidak ada apa-apanya di mata penguasa?

Seharusnya bukan lagi perpanjangan PPKM namun sudah mengadakan penelitian lebih serius terkait penyebaran virus, antisipasinya dan Lockdown yang berarti harus memberdayakan ahli di bidangnya. Dengan disanggah Baitul mal sebagai badan keuangannya.