Utang Terus Siapa dan Bagaimana Bayarnya?

Oleh karena itu lanjut Menkeu, mau tidak mau utang harus dilakukan, baik dari pinjaman luar negeri bahkan dengan penerbitan surat utang. Sebab, semua itu tak mampu dibiayai oleh APBN saja. Intinya itu buat kita sendiri dan sebagian utang yang ada nanti kita bayar lagi. 

Ada beberapa poin yang harus kita gali lebih dalam maknanya.  Pertama, rakyat adalah beban negara. Kedua, APBN tak mungkin membiayai semua keperluan negara untuk rakyatnya. Ketiga yang sangat berbahaya, mindset negara utang adalah solusi. Ketiganya sungguh menyakiti hati rakyat. 

Pertama, Tujuan negara dalam pembukaan UUD 1945 berbunyi; "Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial." Sangat jelas apa yang menjadi kewajiban negara kepada rakyatnya. Baik itu di dalam negeri ataupun di luar negeri. Segala kebutuhan rakyat yang menjadi target terciptanya kesejahteraan, mencerdaskan dan melaksanakan ketertiban dunia ada di pundak negara. 

Hal ini semakin dengan hadis Rasulullah saw,"Imam (Khalifah) adalah raa'in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya." (HR al-Bukhari). Pemimpin sebuah negara adalah pengurus rakyat. Sejahtera tidak sejahtera rakyatnya ada di tangannya. Oleh karena itu jika negara kesulitan bahkan tak sanggup menjalankan kewajibannya pasti ada yang salah dalam pengaturan sistemnya. 

Sebab, Islam sendiri sudah memberikan seperangkat aturan agar pemimpin sebuah negara bisa menjalankan kewajibannya dengan mudah. Aturan itu adalah syariat. Allah-lah pengatur segalanya, bisa dipastikan jika yang terjadi malah bencana dan kesulitan yang beruntun itu karena syariat dilepaskan dan diganti dengan hukum manusia. 

Negaralah yang wajib menjamin kebutuhan rakyatnya individu per individu sejak dari kebutuhan pokok berupa sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan dan keamanan tanpa kompensasi, alias tanpa rakyat perlu membayar. Semua include keluar dari pembiayaan Baitul Mall. Ada beberapa pos pendapatan Baitul mall yang bukan berasal dari utang, melainkan riil dari pengelolaan kepemilikan umum dan negara, zakat, jizyah, fa'i, ghanimah, harta rikaz, dan lainnya. 

Poin kedua dan ketiga sebenarnya semakin membuktikan bahwa negara ini salah atur. Jelas APBN kita tidak mencukupi, bukan saja karena pos pendapatan yang terbesar adalah pajak, tapi juga karena mindset penguasa kita utang adalah solusi. Sehingga ketika pendapatan dari pajak belum menutup kebutuhan diambillah utang, padahal, pendapatan dari pajak dan utang itu juga untuk membayar utang yang berbasis riba, pendeknya negara kita sebenarnya sedang gali lubang tutup lubang. 

Padahal, siapa tak kenal Indonesia? Negara kaya raya, sumber daya alamnya melimpah incaran bangsa-bangsa di dunia sejak zaman Belanda dan Portugis datang ke Indonesia, semua karena rempah Indonesia yang bernilai tinggi. Kini, bak ayam mati di lumbung, tak berdaya atas kekayaan diri sendiri. Berbagai perjanjian sudah di teken antara penguasa dan investor, dengan dalih kerjasama bilateral, multilateral maupun internasional, dengan nama hibah, kerjasama ekonomi dan lain sebagainya semua hanyalah kedok agar Indonesia menyerahkan kekayaan tanpa syarat. 

Bahkan dipaksa utang atas nama krisis energi, pandemi dan sebagainya. Nyata kita bukan negara mandiri, tak berdaya di ketiak para oligarki dan pengkianat negeri. Mereka rela menjual harga diri demi senang hati tuan dan kenyang perut sendiri. Masih hangat kasus bisnis alat tes Rapid penguasa. Atau masker yang gila-gilaan harganya. Nyawa rakyat tak disayang, bahkan terkesan menjadi tumbal. Kebijakan hanya mengekor negara adidaya. Padahal mereka menghendaki kita hancur. 

Jika terus begini keadaannya. Pun kebijakan penguasa tidak ada perubahan maka bisa jadi kita benar-benar tak akan bisa bayar utang. Sebab sektor yang digenjot dan digadang jadi tulang punggung hanya UMKM dan pariwisata. Sedangkan pengelolaan SDA oleh BUMN hanya sedikit sekali, bukan bagian strategis pula. Krisis energi yang diarusutamakan sehingga mengantar kita kepada pengambilan utang baru benar-benar jebakan kapitalis kepada negeri ini. 

Satu sebelum yang terakhir yang miris, bagaimana cara pemerintah membayarnya? Jika belum berubah pasti dengan cara menambah utang dan memperluas obyek pajak. Artinya siapa yang bayar utang negara? Rakyat. Fix!