Event Tahunan, Harga Pangan Meroket

Buah-buahan, coklat dan olahannya, kacang, minuman beralkohol bahkan cuka adalah beberapa bahan yang diimpor juga. Sayuran pun tak beda. Di tahun 2015, angkanya transaksinya masih US$ 0,66 milliar, kemudian menanjak setahun kemudian ke angka US$ 0,85 milliar, naik lagi di tahun 2017 menjadi US$ 1,19 milliar, selanjutnya menjadi US$ 1,31 milliar setahun berselang dan puncaknya tahun lalu menjadi US$ 1,49 milliar (CNBC Indonesia, 18/11/2020).

Secara logika bagaimana ketahanan pangan kita bisa kuat, karena hampir semua bahan pokok kita mengandalkan bangsa lain, produk lokal petani dalam negeri jadi hancur, hanya dengan alasan untuk keseimbangan pasar kecukupan ketersediaannya pangan kebutuhan rakyat. Rakyat yang mana? Petani menjerit tersebab panennya gagal, harga rusak dan tak bisa menyimpan untuk musim tanam berikutnya. 

Bukankah semestinya pemerintah mengadakan swasembada pangan berbasis teknologi? Negeri ini tak kurang expert di bidang pertanian, perkebunan, perikanan dan lain sebagainya. Mesti fokus pada ketahanan pangan dalam negeri, selain untuk pemerataan pangan juga untuk ketersediaan pasokan di bulan Ramadan, pemerintahlah yang semestinya mengatur distribusi barang di pasar yang dirasa mulai ada kelangkaan sehingga berakibat pada naiknya harga barang. 

Pemerintah juga harus mengedukasi rakyat untuk benar-benar cinta produk Indonesia. Dengan menjadikannya kurikulum pendidikan di setiap jenjang, sehingga muncul kesadaran untuk memikirkan masalah keumatan, menuntut ilmu tak semata untuk mendapatkan pekerjaan sebagaimana hari ini yang diwacakan Mendikbud dengan belajar merdeka dan kampus merdekanya. Jika demikian yang terjadi, justru generasi penerus kita hanya berhenti pada taraf pekerja rendahan, bukan pemilik teknologi dan pasar. 

Namun mungkinkah terjadi perubahan jika kita masih menggunakan ekonomi kapitalis sebagai aturan main berekonomi? Sementara landasan dasar sistem ekonomi ini adalah sekular, alias meniadakan hukum Allah diterapkan dalam kehidupan berekonomi?

Bagaimana Islam memandang persoalan tahunan ini? Jelas akan menerapkan keadilan dan pemerataan kesejahteraan hakiki. Dimana Islam mewajibkan negara mewujudkan suasana tenang, dengan adanya jaminan pemenuhan kebutuhan terutama menjelang Ramadhan. 

Bagaimana caranya? Pertama, negara akan memasok barang di pasar ketika dilihat ada kenaikan harga tak wajar akibat pasokan atau ketersediaannya langka di pasaran. Pemerintah akan meminta wilayah yang surplus membantu mengirim barang ke wilayah yang minus. Haram pemerintah mematok harga, cukup dengan menyeimbangkan pasokan dengan subsidi silang. 

Kedua, pemerintah akan menindak pelaku-pelaku curang di pasar seperti penimbun, pencampur barang bagus dengan barang jelek, kecurangan penimbangan, pemastian hanya barang yang halal saja yang dijual dan sebagainya. Intinya ada jaminan negara bahwa barang di pasar halalan toyyibah. Baik dari sisi kualitas barang maupun transaksinya. 

Ketiga pemerintah akan mengerahkan para Hubaro' ( ahli peneliti, insinyur dan orang-orang yang punya keahlian khusus) untuk mengembangkan teknologi terkini di bidang pertanian, perkebunan dan lainnya, termasuk menyediakan sekolah-sekolah yang mendukung terlahirnya tenaga-tenaga ahli ini. 

Keempat, pemerintah akan mengawasi pergerakan ekspor impor baik dari sisi barang atau jasa maupun dengan negara mana akan bekerja sama, sebab memang syariat melarang kaum Muslim bekerja sama dengan pihak yang secara akidah berbeda dan selalu menyerukan permusuhan dengan Islam.

Kelima, negara akan mengaktifkan Baitul Mal sebagai sistem pendanaan negara kepada seluruh urusan rakyatnya. Dimana pos pemasukan dan pengeluarannya di atur syariat. Sehingga negara bisa mandiri dan membiayai seluruh kewajiban pokok negara kepada rakyat, yaitu kebutuhan sandang, papan, pangan, kesehatan, pendidikan dan keamanan.