4. Perbaikan Tata Kelola: kebijakan anti korupsi dan tata kelola yang baik dalam anggaran yang dialokasikan dapat digunakan secara tepat sasaran.
5. Kebijakan Pembiayaan: pemerintah perlu melakukan peningkatan layanan lembaga keuangan untuk memberikan pembiayaan bagi masyarakat kecil yang memiliki usaha mikro
Dari poin-poin kebijakan pemerintah tersebut, banyak sekali yang belum terealisasikan dengan baik. Dari kompas.com, KPK menyebut bahwa  Infrastruktur di Indonesia dinilai Buruk dampak dari korupsi. Menurutnya, salah satu faktor korupsi terjadi karena tingginya biaya politik untuk menjadi wakil rakyat,
Biaya politik kita itu mahal untuk mencalonkan ataupun menjadi anggota DPRD, DPR, engga ada yang gratis bapak ibu sekalian," ujarnya
Kasus korupsi pembangunan jalan tol ini belum teratasi dengan tepat hingga sampai saat ini. Untuk mengetahui apakah strategi yang digunakan sudah tepat atau belum. setidaknya ada keberhasilan dalam pemberantasan korupsi.
keberhasilan KPK bukan hanya OTT. Operasi tangkap tangan tidak hanya semata-mata dipandang sebagai ukuran keberhasilan KPK. Sebab, masih banyak hal yang harus diselesaikan oleh KPK. Hal itu, diantaranya mencakup penyelesaian kasus-kasus korupsi besar yang terhenti dan pengejaran buronan.
Seharusnya KPK harus mulai memikirkan tindakan OTT yang berdampak pada terjadinya pencegahan korupsi. Misalnya, setelah penangkapan tangan, lalu ada perbaikan sistem di daerah tempat pejabat ditangkap. Dengan begitu, menjadi sebuah peringatan bagi pemerintah untuk memperbaiki tata kelola pemerintahannya.
Ada beberapa hal yang bisa menjadi fokus KPK dalam peningkatkan dampak OTT untuk  pencegahan korupsi
1. Evaluasi dan Perbaikan Sistem: Memperbaiki tata kelola pengadaan, barang lan jasa, perizinan, dan mekanisme anggaran yang menjadi titik rawan akan korupsi.
2. Rekomendasi Pencegahan: perbaikan tata kelola di instans atau wilayah yang terkait. Hal ini bisa meliputi kebijakan, pererapan teknologi, dan transparasi dalam pelayanan publik.
3. Sosialisasi dan Edukasi : pemerintah bisa bekerja sama dengan KPK untuk memberikan  pelatihan,membangun pengawasan internal maupun eksternal.
Sebagaimana peran  infrastruktur dalam mendorong sistem ekonomi kerakyatan yang saling berkesinambungan.Tidak hanya negara ataupun pemerintah mongembangkan dan menggunakannya insfrastruktur untuk kemakmuran rakyat dengan menggunakan prinsip ekonomi kerakyatan.
