Meski ada potensi peningkatan pendapatan negara, kebijakan kenaikan PPN ini juga membawa tantangan tersendiri, baik untuk pemerintah maupun masyarakat.
Efek Inflasi Kenaikan PPN berpotensi meningkatkan inflasi, karena harga barang dan jasa akan naik sebagai dampak langsung dari kenaikan tarif pajak. Inflasi yang tinggi bisa membuat biaya hidup semakin mahal, yang dapat mengurangi kualitas hidup masyarakat, terutama yang berpendapatan rendah.
Pentingnya Pengawasan dan Transparansi Agar kenaikan PPN ini tidak menambah beban masyarakat, pemerintah perlu memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan pajak. Tanpa pengawasan yang ketat, ada potensi terjadinya penyalahgunaan oleh pelaku usaha yang dapat membebani konsumen dengan harga yang tidak sesuai dengan kenaikan tarif pajak yang ditetapkan.
-
Pemberian Bantuan Sosial Untuk mengurangi dampak negatif pada masyarakat miskin dan rentan, pemerintah perlu merancang kebijakan yang melibatkan bantuan sosial atau subsidi tertentu. Beberapa negara telah memberikan kompensasi atau subsidi langsung kepada masyarakat yang terdampak kebijakan pajak tinggi, untuk memastikan agar mereka tetap bisa mengakses barang dan jasa penting.
Kesimpulan
Kenaikan tarif PPN menjadi 12% merupakan langkah penting dalam upaya reformasi perpajakan dan peningkatan penerimaan negara di Indonesia. Namun, kebijakan ini tentu membawa dampak yang luas terhadap masyarakat dan sektor-sektor ekonomi, baik yang positif maupun yang negatif. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan implementasi kebijakan ini berjalan dengan transparan dan adil, dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap daya beli masyarakat dan kesejahteraan ekonomi secara keseluruhan. Selain itu, penting bagi pemerintah untuk mendukung sektor-sektor yang tertekan dan memberikan bantuan sosial bagi mereka yang paling terdampak.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H