Politik merupakan serangkaian aktivitas yang berada di dalam sistem suatu negara melalui pembagian kekuasaan dengan tujuan untuk mencapai tujuan nasional. Oleh karena itu setiap kebijakan politik memiliki pengaruh terhadap berbagai kemajuan negara termasuk pada kondisi ekonomi. Hal yang berkaitan dengan kebijakan politik tentu saja harus mempertimbangkan perkembangan ekonomi yang dapat menyebabkan dampak pada sektor keuangan, ekonomi dan bisnis suatu negara terutama negara berkembang seperti Indonesia.
2024 akan menjadi tahun pemilihan umum (pemilu) bagi Indonesia. Dengan maraknya isu-isu yang beredar menjelang pemilu, sektor ekonomi juga menjadi salah satu fokus publik menjelang pemilu 2024. KPU (Komisi Pemilihan Umum) yang merupakan badan berfungsi sebagai penyelenggara pemilu serentak 2024 juga menjadi sorotan menjelang pemilu 2024. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa pihaknya telah menganggarkan dana sebesar RP 25,01 Triliun dari dana APBN (Anggaran Pendapat dan Belanja Negara) untuk pemilu 2024. Anggaran tersebut berasal dari APBN tahun 2022 dan 2023 namun Sri Mulyani kembali menegaskan bahwa angka tersebut belum pasti dan masih bersifat sementara. Besaran anggaran tersebut akan dialokasikan untuk Bawaslu (Badan Pengawasan Pemilihan Umum) dan kementerian atau lembaga.
Anggaran pemilu 2024 yang diproyeksi memiliki gambaran pengeluaran membengkak, disisi lain diprediksi akan terjadi lonjakan ekonomi setelah diadakannya pemilu 2024. Hal ini juga diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yaitu Airlangga Hartarto, “Tahun politik menjadi vitamin baru pemulihan ekonomi nasional di 2023. Belanja politik akan mendorong daya beli masyarakat”. Pemilu serentak 2024 diperkirakan akan berkontribusi terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) Indonesia sebanyak 0,06% hingga 1,3%. Prediksi atas kontribusi tersebut akan memberikan money injection (suntikan dana) ke masyarakat mencapai Rp118,9 triliun sampai Rp270,3 triliun. Hal ini juga ditegaskan oleh Chief Economist Mandiri Sekuritas, Leo Putera Rinaldy, “Di mana pilkada serentak itu include semua provinsi di Jawa yang mana Jawa kue nya 60% dari ekonomi Indonesia. Jadi dampaknya akan signifikan pada perekonomian”. Selain pemilu serentak 2024, angka pertumbuhan ekonomi juga diperkirakan bertambah dari konsumsi masyarakat domestik dengan didukung oleh rendahnya inflasi di dalam negeri serta didukung adanya kenaikan upah minimum.
Adanya sisi positif dan negatif terkait pelaksanaan pemilu serentak 2024 dalam bidang ekonomi dapat menjadi pertimbangan bagi pemerintah untuk menyesuaikan kembali berdasarkan dengan kondisi ekonomi Indonesia dan dapat menjadi evaluasi terkait detail serta transparansi anggaran serta pertimbangan dalam segi benefit kepada pertumbuhan ekonomi negara.
