Adanya skema pergerakan arus ekonomi, berdampak pada stabilitas harga, yang pastinya tidak selalu diartikan sebagai kemunduran dari sebuah pemerintahan. Fluktuasi harga adalah bagian dari keterkaitan ekonomi akan terus bergerak secara dinamis, bahkan di negara-negara maju sekalipun.Â
Perspektif lain misalnya, untuk harga komoditi seperti hasil tambang , Â batubara, dan perkebunan - seperti kopi, dan hasil budidaya - seperti udang, jika harganya tinggi, malah menguntungkan Indonesia. Banyak pundi-pundi uang masuk ke kantong orang Indonesia dari hasil ekspor. Pengusahanya maju, pekerjanya juga sejahtera.
Karena itu kenaikan harga-harga bukanlah tanda bahwa ekonomi melemah. Bahkan, fluktuasi harga adalah tanda bahwa ekonomi menggeliat dan terus bergerak. Tidak stagnan.
Pasti ada efek samping dari geliat ekonomi yakni tidak semua merasakan pergerakan ekonomi ini. Karena itulah pemerintah mengeluarkan beberapa program 'buffer' atau penyangga yang dapat membantu mereka yang belum bisa mengimbangi geliat ekonomi ini.
Pemerintah Jokowi sudah mengeluarkan banyak program penyangga yang terbukti memberikan daya topang ekonomi yang nyata. Masyarakat kecil mendapatkan kartu-kartu sakti KIP dan KIS yang memang memberikan mereka kemudahan mulai dari akses pendidikan yang lebih terjangkau dan harga-harga yang lebih ramah kantong.
Sebagai sebuah bahan refleksi, Sri Mulyani menyampaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami akselerasi. Pertumbuhan ekonomi berada pada tingkat 5,17 persen di semester satu 2018 tertinggi sejak 2014. Tingkat pengangguran menurun dan tingkat kemiskinan juga ikut menurun selama dua dekade. Intinya tidak ada yang perlu dikhawatirkan terkait isu harga, apalagi menafikan kerja nyata seorang pemimpin dalam memajukan bangsa kita. (*)
