[caption id="attachment_389378" align="aligncenter" width="512" caption="e-Transparancy Award"][/caption]
Di era digital ini, semua jenis informasi sangat mudah diakses dengan bantuan jaringan Internet. Ketika masyarakat ingin mengetahui seseorang, organisasi, bahkan informasi tentang sebuah negara, maka informasi di Internet-lah yang menjadi pilihan utama. Internet juga dianggap sumber referensi termudah, termurah dan tercepat.
Kemudahan akses informasi melalui Internet ini kemudian membuat banyak pihak berlomba-lomba membuat ‘diri’ mereka menarik dan accessible di dunia maya ini melalui website mereka. Tak terkecuali kementerian dan lembaga-lembaga (K/L) negara. Hampir tidak ada kementerian ataupun lembaga kini yang tidak memiliki website. Di samping itu, memang Undang-Undang kita mengatur kehadiran mereka di dunia maya.
Pemberlakuan Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) menegaskan komitmen Pemerintah Indonesia dalam menjamin hak atas informasi publik sebagai bagian dari Hak asasi Manusia (HAM). Sebelum disahkannya UU KIP hak atas informasi juga telah dijamin dalam Pasal 28f Undang-undang Dasar 1945.
Jadi, di satu sisi, masyarakat berhak untuk mengakses informasi dan disisi lain, ada kewajiban Badan Publik menyampaikan informasi sebelum adanya permohonan informasi. Dalam UU KIP, informasi ini disebut sebagai informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala. Penyampaiannya adalah melalui media yang mudah dijangkau masyarakat, salah satunya melalui website.
Lalu siapa yang menilai kinerja kementerian ini dalam menyampaikan informasi-informasinya kepada masyarakat lewat websitenya? Selama ini ada Komisi Informasi Pusat yang memberi penilian. Namun, KIP belum memberikan pembinaan dan pendampingan, hanya menilai.
Selain KIP, terdapat program yang menilai performa website-website tersebut sekaligus memberikan training kepada pengelolanya. Nama program tersebut adalah Improving Ministries and Agencies Website for Budget Transparency atau disingkat IMAGES (Mendorong Situs Web K/L untuk Transparansi dalam Anggaran).
Program yang telah dilaksanakan oleh Paramadina Public Policy Institute (PPPI) ini telah berlangsung selama 2 tahun.
Setiap tahunnya PPPI menilai dan meranking website-website kementerian/lembaga di negeri ini berdasarkan beberapa kriteria yang ketat. Hasil ranking website dari 47 K/L ini kini dikenal dengan e-Transparancy Award.
Yang unik dalam program ini, sebelum penilaian dilaksanakan dan rangking disimpulkan, PPPI melalui program IMAGES melaksanakan pelatihan pada pengelola informasi ditiap-tiap kementerian dalam beberapa bulan. Proses ini bertujuan selain untuk memastikan penilaian memiliki basis yang adil dan kuat, PPPI juga ingin meningkatkan kualitas website serta informasi yang disampaikan masing-masing K/L melalui web mereka.
[caption id="attachment_389198" align="aligncenter" width="630" caption="Beberapa wakil K/L "]
Kriteria-kriteria
Penilaian pertama dari e-Transparancy Award ini adalah berdasarkan pengalaman pengguna atau user experience. Website K/L dinilai berdasarkan perancangan arsitektur sistem informasi dan antarmuka pengguna. Ini penting untuk kenyamanan dan kemudahan pengunjung menemukannya dengan cepat informasi yang dicari.
Kedua, website K/L harus memiliki tata kelola situs yang baik. PPPI menilai pengelolaan serta penyediaan fitur-fitur permintaan informasi bagi pengunjung sehingga bisa didapatkan dengan cepat dan mudah. Selain itu, dinilai juga seberapa up to date, manfaat dan detail informasi tersebut diberikan. Juga, penting untuk diperhatikan, seberapa mudah informasi tersebut dapat dipahami dan dinikmati.
Ketiga, penilaian dititikkan pada transparansi kinerja. Sudah seharusnya setiap K/L melaporkan dan mengelola informasi tentang kinerja mereka melalui website agar publik mendapatkan informasi yang tepat dan jelas mengenai hal ini.
Terakhir, transparansi keuangan menjadi penilaian yang penting sebab masyarakat selalu ingin tahu seberapa efisien dan efektif ‘uang pajak’ mereka digunakan.
Setelah pelatihan dan pendampingan, PPPI kemudian melakukan penilaian melalui dua cara yakni public survey yang dilaksanakan di 10 kota-kota besar di Indonesia dan expert review yang melibatkan 20 ahli dari berbagai latar belakang. Beberapa ahli yang ikut menilai adalah Wicaksono (@ndorokakung) dan Nukman Lutfie (@nukman), Iskandar Zulkarnaen (@iskandarjet) dan Ratna Dasahasta.
Penganugerahan website-website paling transparan telah dilakukan pada 20 November tahun lalu. Dan, berikut adalah peringkat website Kementerian/Lembaga RI dalam e-Transparency Award paling mutakhir (2014)
1. Komisi Pemberantasan Korupsi RI
Selain memiliki tampilan yang ‘colorful’, KPK memberikan akses terhadap kinerjanya secara terbuka pada siapapun. Beberapa link penting seperti tugas, layanan dan laporan kinerja tahunan dapat dengan mudah ditemukan dan diakses.
2. Kementerian Keuangan RI
Kementerian Keuangan unggul dalam memberikan akses informasi keuangan negara dengan lengkap. Beberapa link tentang APBN dan kinerja anggaran negara mudah ditemukan dan diakses.
3. Kementerian Kesehatan RI
4. Kementerian Perindustrian RI
Website Kemenperin memang terlihat sederhana, tapi informasi yang diberikan di sana lengkap. Selain itu tata kelolanya yang sederhana menjadi keunggulan website ini.
5. Badan Pengawasan Obat Dan Makanan RI
BPOM RI tergolong memiliki desain website yang sederhana namun menarik. selain itu, informasi yang disediakan cukup lengkap baik dari layanan maupun info-info khusus terkait pengawasan obat dan makanan.
6. Badan Koordinasi Penanaman Modal RI
Sebagai pusat informasi tentang investasi di Indonesia, BKPM telah menhadirkan kanal informasi yang menyeluruh. Informasi tentang update informasi tentang peluang dan prosedur investasi disajikan dengan baik.
7. Kementerian Kominfo RI
Kemenkominfo menjalankan tugasnya dengan baik sebagai lembaga yang menjadi ‘corong’ pemerintah memiliki informasi kinerja yang lengkap yang bisa diakses oleh publik.
8. Kementerian Koordinator Kesra RI
Selain menjadi salah satu anggota ‘TOP TEN’ e-Transparency award, Kemenkokesra juga menjadi ‘the most progressive website’ karena perkembangannya yang signifikan dalam memberikan informasi kinerjanya pada publik.
9. Kementerian Perdagangan RI
Menjadi kanal utama informasi ekonomi makro Indonesia, Kementerian Perdagangan menyajikan website yang sarat akan informasi. Publik mudah untuk menemukan informasi tentang data-data ekonomi seperti ekspor impor, kurs, inflasi dll.
10. Kementerian Badan Usaha Milik Negara RI
Sebagai pusat informasi mengenai perusahaan-perusahaan plat merah Indonesia, Kementerian BUMN dengan baik menyajikan informasi baik mengenai struktur kementeriannya dan layanan serta informasi tentang peraturan-peraturan tentang BUMN, laporan kinerja kementerian, dll.
Artikel ini merupakan rilis resmi dari Paramadina Public Policy Institute. Karena beberapa hal, website PPPI sedang mengalami gangguan, sehingga diputuskan untuk diposting melalui akun saya selaku asisten riset di sana. Tujuannya tidak lain adalah mengabarkan dengan cepat informasi dan hasil riset dengan segera agar masyarakat segera mendapatkan manfaatnya.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H