Kecerdasan Politik Luar Negeri Presiden Turkiye Recep Tayyip Erdogan

Presiden Turkiye Recep Tayyip Erdogan sekali lagi membuktikan kecerdasannya dalam kancah politik internasional. Sejak pecahnya perang Rusia -- Ukraina pada awal tahun 2022, Turkiye adalah satu-satunya negara anggota The North Atlantic Treaty Organization (NATO) yang tidak memberikan sanksi kepada Rusia yang melakukan operasi militer ke Ukraina. Ketakutan terjadinya penyerangan Rusia ke negara-negara tetangga lainnya di Eropa membuat Finlandia dan Swedia yang selama ini mengadopsi kebijakan netralitas dan non-blok selama Perang Dingin, bahkan ketika tetangga Nordik mereka, Norwegia dan Denmark, dan disusul Islandia memilih untuk bergabung dengan NATO. Mereka mempertahankan kebijakan ini selama beberapa dekade, bahkan ketika NATO berkembang lebih jauh.

Dukungan publik terhadap Finlandia dan Swedia bergabung menjadi anggota NATO di negara-negara Nordik melonjak hampir dalam semalam setelah Rusia menginvasi Ukraina tahun lalu. Finlandia dan Swedia meninggalkan kebijakan yang telah dijalankan selama 70 tahun dan secara resmi meminta untuk bergabung dengan NATO. Namun, untuk dapat menjadi anggota NATO, 31 anggota NATO harus meratifikasi aplikasi Finlandia dan Swedia untuk bergabung dengan aliansi yang didirikan pada tahun 1949. Sebab ada aturan di NATO bahwa jika ada negara baru yang akan bergabung, semua 31 anggota aliansi yang ada harus memberikan persetujuan.

Turki dan Hongaria menjadi satu-satunya sekutu yang menahan dukungan untuk Swedia. Parlemen Turki harus meratifikasi keanggotaan Swedia agar menjadi anggota penuh.

Mengapa Turkiye menggunakan hak vetonya untuk menolak Finlandia dan Swedia bergabung dengan NATO? Turki mengatakan Finlandia dan khususnya Swedia menampung apa yang dikatakan Ankara sebagai teroris dari Partai Pekerja Kurdistan (PKK) yang dilarang, yang mengangkat senjata melawan negara Turki pada tahun 1984. Parlemen Turki telah lebih dahulu menyetujui Finlandia bergabung dengan NATO, pada awal bulan Maret membuka jalan bagi Helsinki untuk bergabung dengan aliansi pertahanan barat saat perang berkecamuk di Ukraina, namun tidak untuk Swedia.

Selama lebih dari setahun, Turki telah menangguhkan permohonan Swedia untuk bergabung dengan Pakta Pertahanan Atlantik Utara, namun pada konferensi pers di Istanbul sebelum berangkat ke KTT NATO di Lituania pada Senin, 10 Juli 2023 Presiden Turkiye Recep Tayyip Erdogan memberikan sinyal hijau. Dia mengatakan "Pertama buka jalan bagi Turki di UE; setelah itu kami akan membuka jalan bagi Swedia seperti yang kami lakukan untuk Finlandia,"

Pernyataan Pemimpin bekas dinasti Turki Utsmani tersebut tidak sekedar isapan jempol, pada acara KTT NATO di Lithuania tersebut, Erdogan menandatangi MoU bahwa Swedia dapat diterima sebagai anggota NATO. Tandatangan Erdogan pada selembar ketrtas persetujuan masuknya Swedia menjadi anggota NATO tidak hanya dibayar oleh negaranya Pesepak Bola Ibrahimovic sendiri, tetapi juga dibayar oleh Amerika Serikat Negara-Negara yang tergabung dalam Uni Eropa. Apasaja yang harus dibayar oleh mereka:

Pertama, harga yang harus di bayar oleh Swedia yaitu komitmen Swedia untuk lebih disiplin terkait aktivitas memantau dan mencegah perekrutan, penggalangan dana teroris dari Partai Pekerja Kurdistan (PKK) yang terhubung dengan entitas di Swedia. Kedua, harga yang harus dibayar oleh Amerika Serikat yaitu menyetujui Turkiye dapat membeli jet tempur F-16 dari Amerika Serikat untuk modernisasi militer Turki setelah pembicaraan di menit-menit terakhir. Mungkin akan menjadi lebih kongkrit dalam beberapa hari kedepan adalah komitmen AS untuk mengerimikan 40 paket jet tempur F-16 yang diminta Turkiye. Ketiga adalah Presiden Turkiye meminta agar negaranya dapat diterima menjadi anggota Uni Eropa, menurut AS ini tidak akan mugkin terjadi. Turki telah menunggu di depan pintu gerbang Uni Eropa selama lebih dari 50 tahun, dan hampir semua negara anggota NATO kini menjadi anggota Uni Eropa.

Dengan dipenuhinya tuntutan Erdogan tersebut, maka secara resmi Swedia menjadi anggota NATO yang ke 32. Menurut analis politik Bloomberd Bobby Ghosh, tuntutan imbalan Presiden Recep Tayyip Erdogan dalam mencabut hak vetonya atas aksesi Swedia ke Pakta Pertahanan Atlantik Utara dianggap sebagai pemerasan yang paling terang-terangan. Dalam kaitannya dengan kasus perang Ukraina, Presiden Recep Tayyip Erdogan mampu menjaga keseimbangan posisinya sebagai anggota NATO, menjaga kedaulatan Negaranya serta hubungannya dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Senior Fellow, Center for Transatlantic Relations sekaligus mantan Duta Besar AS untuk NATO bernama Robert Hunter memberi kredit kepada Presiden Erdogan sebagai seorang negosiator yang cerdas.