Pentingnya Tindak Pencegahan Krisis Ekonomi

Krisis ekonomi Indonesia atau yang dikenal dengan Krisis Moneter 1998 merupakan peristiwa yang sangat merugikan dan mengguncang banyak orang, sebab sangat berdampak pada keadaan ekonomi, sosial, dan politik masyarakat Indonesia. Pada awalnya krisis ekonomi ini terjadi pada pertengahan tahun 1997 di Thailand. Namun, krisis finansial ini dengan cepat menyebar ke negara-negara lain yang berada di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. 

Terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya Krisis Moneter 1998 ini, seperti pelemahan nilai rupiah, utang luar negeri yang tinggi, respons pemerintah yang kurang tanggap, dan kegagalan solusi dari IMF. Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mulai terjadi sejak tahun 1997 pada bulan Agustus. Pada bulan Juni tahun 1997, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat masih berada pada angka kurang lebih Rp2.450 per dolar Amerika Serikat. Namun, pada Januari 1998, nilai tukar rupiah turun begitu jauh hingga berada pada angka Rp13.513 per dolar Amerika Serikat. Penurunan nilai tukar rupiah ini membuat harga banyak barang-barang yang diimpor menjadi sangat mahal, sehingga hal ini berdampak pada inflasi dan kesulitan perekonomian Indonesia, sebab daya beli masyarakat menurun begitu drastis. 

Kemudian, utang luar negeri yang dimiliki oleh Indonesia juga sangat tinggi, terutama pada sektor swasta. Pada bulan Maret tahun 1998, utang luar negeri Indonesia mencapai angka fantastis yakni 138 miliar dolar Amerika Serikat, separuh dari utang tersebut merupakan utang sektor swasta. Hal yang menjadi permasalahan adalah utang-utang tersebut kebanyakan bersifat utang jangka pendek, hal ini berarti utang-utang tersebut harus dibayar dalam waktu singkat. Namun, cadangan devisa negara yang dimiliki Indonesia saat itu hanyalah 14,4 miliar dolar Amerika Serikat, sehingga tidak memungkinkan untuk membayar kembali utang-utang tersebut. Alhasil, situasi ini memperburuk kondisi ekonomi masyarakat dan menciptakan ketidakstabilan ekonomi. Pemerintah memegang peran penting dalam ekonomi masyarakat Indonesia, akan tetapi keteledoran yang dilakukan mereka pada tahun 1998 menjadi salah satu faktor ketidakstabilan ekonomi pada saat itu. 

Pada tahun 1998, respons pemerintah bisa dibilang lambat terhadap keadaan ekonomi Indonesia yang terus memburuk. Hal ini mungkin disebabkan oleh keadaan politik yang belum stabil karena masih terdapat proses-proses politik setelah usainya pemilu, sebab krisis ekonomi dimulai saat proses-proses politik ini masih berlangsung. Pada saat itu, kesehatan presiden Soeharto juga dirumorkan sedang memburuk, sehingga dapat mempengaruhi kinerja pemerintahan pada saat itu dalam menanggulangi krisis tersebut. Langkah-langkah yang diambil oleh pemerintahan dinilai lambat dan tidak efektif. Oleh karena itu, usaha penanggulangan yang dilakukan oleh pemerintah tak mampu mengatasi tekanan ekonomi yang terus meningkat. 

Kegagalan solusi yang diberikan oleh International Monetary Fund atau IMF juga menjadi salah satu penyebab semakin parahnya krisis moneter 1998 ini. Program yang digunakan oleh International Monetary Fund bisa dibilang sangat standar dan tidak begitu memahami kondisi spesifik tiap-tiap negara. Tentunya, ini membuat berbagai pihak meragukan pemahaman International Monetary Fund terhadap penyebab sebenarnya dari krisis ekonomi di Indonesia ini. Krisis ekonomi ini tentunya juga memberikan dampak yang signifikan dalam perekonomian masyarakat Indonesia, ada banyak sekali dampak buruk yang dihasilkan dari krisis moneter 1998 ini. Banyak sekali orang-orang yang harus kehilangan pekerjaan mereka dan mengalami kesulitan ekonomi yang begitu parah.

Sumber gambar : cnnindonesia.com

Terdapat begitu banyak dampak negatif dari krisis ekonomi ini, salah satu dampaknya adalah depresiasi rupiah, dampak dari hal ini adalah berbagai perusahaan kesulitan membayar utang-utang yang mereka buat, bahkan banyak bank di Indonesia mengalami masalah likuiditas atau penyaluran kas dikarenakan banyak sekali kredit yang mengalami kemacetan. Dalam sektor bisnis sendiri, banyak perusahaan yang berhutang dalam valuta asing, mereka sangat mengalami kesulitan untuk membayar utang mereka dikarenakan nilai tukar rupiah yang semakin menurun, sehingga pada akhirnya banyak perusahaan yang tak mampu melanjutkan usahanya dan mengalami gulung tikar. Terdapat begitu banyak perusahaan yang mengalami gulung tikar pada tahun 1998. 

Kemudian, harga bahan pokok juga meningkat drastis. Dikarenakan nilai rupiah semakin menurun, barang impor menjadi sangat mahal, hal ini membuat berbagai bahan pokok ikut mengalami kenaikan harga. Bahan-bahan pokok ini merupakan kebutuhan utama masyarakat dan karena harganya semakin meningkat, membuat daya beli masyarakat menurun, sehingga mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok mereka. Masyarakat begitu kesal karena krisis ekonomi ini, sehingga terjadi berbagai demonstrasi yang menentang kenaikan harga barang-barang. 

Krisis ekonomi ini membuat banyak orang merasa tertekan dan takut tak dapat bertahan hidup, sehingga banyak sekali kasus pencurian dan penghancuran toko, serta hancurnya kendaraan dan fasilitas-fasilitas. Ketidakstabilan kondisi ekonomi di Indonesia juga membuat para investor asing menarik kembali modal mereka, sebab ketidakstabilan ekonomi ini mengurangi kepercayaan mereka terhadap pasar di Indonesia. Dikarenakan banyak perusahaan yang mengalami kesulitan ekonomi, hal ini membuat perusahaan harus melakukan PHK besar-besaran, sehingga tingkat pengangguran sangatlah tinggi pada masa itu. 

Tentunya kita tidak ingin krisis ekonomi seperti ini untuk terjadi lagi di Indonesia. Oleh karena itu, kita harus mencari langkah-langkah pencegahan yang dapat kita lakukan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kembali krisis ekonomi seperti ini. Ada banyak cara yang dapat kita lakukan untuk mencegah krisis moneter ini kembali terjadi, misalnya dengan stabilisasi mata uang, hal ini perlu dilakukan agar mata uang Indonesia yakni rupiah tidak mengalami penurunan nilai tukar, untuk melakukan ini pemerintah dapat membuat kebijakan seperti menaikkan suku bunga dan menstabilkan neraca perdagangan.