Inisiasi Peran Difabel dalam Pengawasan Partisipatif Pilbup Malang 2020

Panwaslu Kecamatan Lawang bekerjasama dengan Lingkar Sosial Indonesia (LINKSOS) menginisiasi adanya peran difabel yang lebih baik dalam pemilihan umum khususnya pengawasan partisipatif Pilihan Bupati Malang Tahun 2020. Untuk itu mereka akan menggelar acara Ngobrol Santai dengan topik Peran Difabel dalam Pengawasan Partisipatif Pilbup Malang Malang Tahun 2020.

Acara yang akan digelar hari Senin, 7 September 2020 di Pendhopo Kecamatan Lawang tersebut memiliki empat tujuan. Pertama meningkatkan peran aktif dan partisipasi masyarakat khususnya kelompok penyandang disabilitas dalam pemgawasan pelaksanaan pemilihan kepala daerah.

Kedua, meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat luas tentang hak-hak penyandang disabilitas dalam pemilu, khususnya dalam pengawasan partisipatif. 

Lalu yang ketiga, mendorong pelaksanaan pemilu yang akses baik dari sisi layanan maupun sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas khususnya terkait pelaksanaan pemilu di masa pandemi

Dan keempat, untuk menginisiasi adanya program-program pemberdayaan politik bagi penyandang disabilitas baik oleh penyelenggara maupun pengawas pemilu.  

Ketua Panwaslu Kecamatan Lawang, Muhamad Akmil Halim melalui Anggota Komisioner Panwaslu Kecamatan Lawang, Divisi SDM dan Organisasi, Anggra Dwi Sintawati menjelaskan bahwa latar belakang diadakannya acara ini atas minimnya peran aktif difabel dalam pemilu.

"Masih minimnya partisipasi penyandang disabilitas baik dalam penggunaan hak pilih maupun pengawasan partisipatif, antara lain disebabkan minimnya aksesibilitas sarana dan prasarana pemilu," ungkap Sinta sapaan akrabnya.

Juga adanya penyandang disabilitas yang tidak terdaftar sebagai pemilih disabilitas, berdasarkan pengaduan dari organisasi difabel Lingkar Sosial Indonesia, sehingga mempengaruhi kesiapan pemyelenggara pemilu dalam memenuhi hak aksesibilitas penyandang disabilitas, ungkap Sinta lebih lanjut. Hal ini disebabkan minimnya pengetahuan penyelenggara pemilu tentang ragam disabilitas.

Hal penting lainnya adalah dampak pandemi bagi pelaksanaan pemilu. Pandemi mempengaruhi ketahanan ekonomi masyarakat, khususnya penyandang disabilitas sehingga rentan terjadi adanya politik uang. Dampak pandemi juga  rentan terhadap sebagian pemilih disabilitas yang memerlukan bantuan dalam menggunakan hak pilihnya terkait protokol kesehatan dengan mekanisme antrian serta aksesibilitas sarana dan prasarana TPS. Oleh karena itu edukasi kesadaran politik bagi masyarakat penting untuk terus digalakkan.

Lingkar Sosial Indonesia (LINKSOS) melalui pers rilisnya berharap adanya kegiatan ini menjadi awal kerjasama berkelanjutan antara Panwas Kecamatan Lawang dan Lingkar Sosial dalam meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat luas tentang hak-hak penyandang disabilitas dalam pemilu, khususnya dalam pengawasan partisipatif.

Awal dari kerjasama ini juga diharapkan menghasilkan output yang mengatur  adanya mekanisme yang mendorong penyandang disabilitas terlibat aktif dalam pengawasan partisipatif pemilu. Juga adanya konsep atau rumusan atau masukan kepada penyelenggara pemilu, khususnya melalui Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) tentang aksesibilitas pemilu di masa pandemi.

Untuk itu Lingkar Sosial juga akan menggandeng pihak- pihak terkait yang diharapkan akan membantu keberlanjutan kegiatan ini. Selain mengundang Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Lawang, juga akan menghadirkan Forum Malang Inklusi dan Shelterd Workshop Peduli (SWP) Handayani Malang.