Lingkar Sosial Indonesia telah meritis kelompok kerja (Pokja) difabel sejak tahun 2015. Pokja ini beranggotakan para difabel yang rerata lulusan pelatihan balai kerja dan panti rehabilitasi namun masih menganggur atau ingin meningkatkan produktivitas.
Beberapa difabel yang belum pernah memiliki pengalaman kerja juga bergabung dalam pokja tersebut. Termasuk beberapa non difabel yang memiliki keahlian khusus bergabung dalam pokja untuk memberikan dukungan pelatihan.
Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pokja adalah budaya karikatif. Sebagian masyarakat termasuk difabel dalam upaya-upaya pemberdayaan kerap kali bergantung pada bantuan-bantuan sosial. Untuk itu dalam Pokja LINKSOS menerapkan prinsip sharing job, sharing modal dan sharing jaringan.
Saat ini Pokja terdiri dari Tim Kreatif, beranggotakan tujuh orang dari disabilitas fisik dan tuli. Serta pokja untuk remaja disabilitas, beranggotakan sekira 10 orang dari disabilitas intelektual, disabilitas fisik, tuli dan disabilitas mental, khususnya orang dengan gangguan jiwa (ODGJ).
Kegiatan pemberdayaan ekonomi tersebut berpusat di Omah Difabel Lingkar Sosial, di desa Bedali Kecamatan Lawang. Tim Kretaif berkumpul rutin satu bulan dua kali untuk koordinasi order job, sedangkan pokja rintisan untuk remaja difabel setiap hari mengadakan pelatihan membuat keset. Hasil pembelajaran yang standar permintaan pasar akan dijual. Output dari pembelajaran ini, selain pengetahuan dan keterampilan, bagi difabel mendapatkan ongkos produksi sebesar 2000 rupiah per pcs, dan 2000 rupiah untuk fee penjualan per pcs.
Terkait dengan rencana program Shelterd Workshop Peduli (SWP) di Kecamatan Lawang, Lingkar Sosial Indonesia siap memberikan dukungan penuh. Pengalaman pengelolaan tim kreatif dan pokja wirausaha akan menjadi modal penting LINKSOS berkontribusi dalam program tersebut.
Harapan
Lingkar Sosial Indonesia (LINKSOS) cita-cita adanya shelterd bagi difabel ini tercapai dengan baik. Salah satu jalannya adalah peningkatan kualitas kerjasama lintas sektor secara baik. Contoh praktik baik diantaranya pembentukan desa/ kelurahan inklusi yang melibatkan Pemerintah dan masyarat, yaitu Pemerintah Desa/Kelurahan, Pemerintah Kecamatan, Dinas Sosial, Dinas PMD, Dinas Kesehatan, Puskesmas, Rumah Sakit Jiwa, SLB, Sekolah Inklusi, tokoh masyarakat, organisasi penyandang disabilitas, organisasi sosial dan masyarakat umum lainnya.
Tantangannya adalah kemampuan dan kesadaran komunikasi efektif lintas sektor. Komunikasi yang baik, seperti respon cepat dan penggunaan bahasa Indonesia yang baik, serta dilanjutkan dengan pertemuan rutin/ berkala akan menciptakan suasana kerja kolaborasi yang sehat.
