Bila diibaratkan infrastruktur, SiKasep adalah jalan tol yang sanggup memangkas masalah konektivitas antara masyarakat, PUPR, PPDPP, bank pelaksana, dan pengembang. Tak heran bila masyarakat yang selama ini terjebak 'kemacetan' informasi mengenai rumah bersubsidi langsung berbondong-bondong menggunakan 'jalan tol' tersebut.
Komitmen untuk memudahkan, memberi rasa aman, dan memangkas etape administrasi menjadi landasan utama ketika Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), melalui Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP), meluncurkan aplikasi Sistem Informasi KPR Subsidi Perumahan (SiKasep) pada 19 Desember 2019 silam. Selama ini memang masih terdapat sejumlah masalah menyangkut kemudahan, keamanan, dan proses administrasi dalam hubungan interseksi antara masyarakat sebagai subyek; Kementerian PUPR sebagai institusi tertinggi yang bertanggung jawab atas ketersediaan perumahan rakyat; PPDPP selaku kepanjangan tangan PUPR; bank penyelenggara KPR penyalur Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP); serta pengembang alias produsen.
Kita percaya Kementerian PUPR telah bekerja keras dalam menyediakan produk perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Untuk itu, PPDPP selaku kepanjangan tangan PUPR terus menggenjot kinerja FLPP agar target pengadaan 102.500 unit rumah tahun 2020 bisa terealisasi. Masalahnya, MBR masih punya kendala teknis dalam mengakses data ketersediaan rumah bersubsidi. Mereka perlu mengeluarkan energi ekstra ketika hendak mencari informasi di mana bisa membeli rumah yang sesuai dengan keinginan, baik dari segi lokasi dan terlebih dari sisi harga. Selama ini permasalahan itu sedikit terjembatani oleh keberadaan pameran perumahan. Yang jadi persoalan, seberapa sering pameran perumahan dihelat dalam satu tahun? Lalu seberapa lengkap sebuah pameran bisa menyediakan data termutakhir secara real time?
Belum lagi jika dikaitkan dengan pegebluk Corona yang menyebabkan banyak agenda publik stagnan. Praktis tidak ada satu pun event organizer yang bisa menggelar pameran di tengah situasi ini. Lalu ke mana lagi masyakarat harus mencari info tentang rumah? Memang ada beberapa laman daring yang menyediakan informasi mengenai rumah. Tapi belum ada satu pun yang mengintegrasikan semua keperluan, mulai dari data detail perumahan, data pengembang, ketersediaan unit, sampai yang paling penting menyangkut tata cara kredit dan pamilihan bank pelaksana KPR.
Di luar itu, ada pula masalah eksternal berupa pengembang fiktif. Impian menggebu ingin punya rumah kerap menjerat masyakarat pada sikap kurang pruden. Tak heran bila kasus penipuan oleh pengembang bodong terus terjadi. Sebut saja kasus penipuan berkedok rumah syariah yang mampu mengelabui 3.680 korban di Tangerang beberapa waktu silam.
Solusi Komprehensif
Untuk menjawab permasalahan-permasalahan itulah Kementerian PUPR meluncurkan SiKasep. Bila diibaratkan infrastruktur, SiKasep adalah jalan tol yang sanggup memangkas masalah konektivitas antara masyarakat, PUPR, PPDPP, bank pelaksana, dan pengembang. Dengan SiKasep, semua entitas ini bisa saling terkoneksi langsung secara host to host yang pada ujungnya memungkinkan penyaluran FLPP lebih cepat, tepat, dan akuntabel. Tak heran bila masyarakat yang selama ini terjebak 'kemacetan' informasi mengenai rumah bersubsidi langsung berbondong-bondong menggunakan 'jalan tol' tersebut. Terbukti, hanya dalam tempo enam bulan sejak dirilis pada Desember silam, tercatat lebih dari 175 ribu calon debitur sudah melakukan registrasi SiKasep. Untuk sebuah aplikasi plat merah, apa yang dicapai SiKasep sungguh luar biasa. Apalagi Kementerian PUPR belum mempromosikan SiKasep secara masif.
SiKasep menganggit prinsip memudahkan secara maksimal. Masyarakat bisa mencari data dan menentukan rumah subsidi yang diidamkan cukup dengan genggaman tangan. Di masa pegebluk Corona ketika pergerakan fisik dibatasi, SiKasep benar-benar jadi solusi komprehensif. Sambil rebahan tanpa perlu repot pergi ke mana-mana, hanya lewat gawai masyarakat tetap bisa memperoleh data detail mulai dari nama perumahan, alamat perumahan, nama pengembang, serta ketersediaan unit. Bahkan SiKasep juga menyediakan fitur untuk mengajukan kredit dan memilih bank penyedia KPR.
Dari sisi teknologi, sebagai sebuah platform digital SiKasep juga aman digunakan karena sudah lolos proses sertifikasi Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Data pengguna yang dimasukkan saat melakukan verifikasi dijamin kerahasiaannya. Yang tidak kalah penting, SiKasep dapat menanggulangi kasus penipuan oleh developer bodong, sebab PPDPP melakukan seleksi terhadap pengembang secara ketat. Untuk bisa mencantumkan produknya dalam SiKasep, pengembang wajib melewati verifikasi maksimal menyangkut data perusahaan, badan hukum, izin usaha, aspek perizinan proyek, progres pembangunan fisik, sampai kualitas bangunan. Bahkan proses serah terima hunian pun tetap dipantau. Jika tidak bisa memenuhi aspek tersebut, pengembang otomatis tidak bisa memperoleh kucuran pembiayaan FLPP. Dan untuk memasukkan data hunian yang dimiliki, pengembang disediakan kanal khusus yang disebut SiKumbang alias SiKasep untuk Pengembang. Serupa dengan SiKasep, SiKumbang juga mendapat respons positif dari pengembang. Sampai 26 Juni 2020, PPDPP mencatat total 10.408 lokasi perumahan telah didaftarkan via SiKumbang. Dari jumlah itu, memunculkan angka ketersediaan rumah 29.135 unit dari 9.694 lokasi data yang terintegrasi dengan SiKasep, sehingga sudah berada dalam status siap akad.
Prinsip kerja SiKasep menganut pola supply and demand. Dalam hal ini, MBR benar-benar diposisikan sebagai subyek. Melalui aplikasi SiKasep, PPDPP bisa memperoleh data menyeluruh terkait berapa banyak golongan MBR yang membutuhkan rumah. Data ini kemudian disinkronkan dengan stok perumahan, sehingga diharapkan pada 2020 ini angka yang muncul merupakan data real time yang benar-benar valid. Data ini penting karena bisa dipakai pula oleh pemerintah dalam membuat kebijakan, seperti untuk mengatasi backlog atau bahkan menghindari kelebihan stok perumahan yang dibangun di lokasi yang tidak sesuai dengan kebutuhan MBR.
Hingga Jumat (26/6), basis data PPDPP mencatat 175.510 calon debitur telah terdaftar di aplikasi SiKasep. Dari jumlah itu, 143.438 calon debitur dinyatakan lolos subsidi checking dan 70.335 pengguna telah menerima dana FLPP. Data itu dipastikan terus dinamis mengingat begitu tingginya antusiasme masyarakat dalam mencari rumah. Terlebih lagi di masa pandemi Covid-19 ketika cara konvensional dalam mencari rumah tidak bisa ditempuh, maka masyarakat mau tidak mau harus  beralih ke SiKasep.
Sebagai bukti semua proses penyaluran bantuan rumah bersubsidi tetap berjalan sekalipun di tengah bekapan pagebluk Corona, pada Jumat (19/6), PPDPP turut ambil bagian dalam kegiatan akad massal KPR Subsidi FLPP untuk 500 debitur yang diselenggarakan secara daring oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI). Melalui aplikasi video daring Zoom, akad kredit massal tersebut dihelat serentak di enam kota yakni Medan, Malang, Banjarmasin, Makassar, Manado, dan Jayapura. Akad massal itu rencananya digelar dalam beberapa tahap, dengan total mencapai 1.500 calon debitur. Momen tersebut sekaligus menjadi bukti SiKasep sangat reliabel dalam menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi Kementerian PUPR berkenaan dengan program pengadaan perumahan rakyat. Bahkan di tengah pandemi Corona sekalipun, semua pihak yang berkepentingan tetap bisa menjalankan perannya masing-masing sesuai dengan protokol yang diberlakukan. PPDPP tetap bisa menjaring kehendak MBR, bank penyelenggara tetap bisa melakukan verifikasi dan subisi checking, dan masyarakat tetap bisa mencari rumah idaman mereka hanya dalam satu genggaman tanpa harus pergi kemana-mana.
SiKasep juga bisa dipandang punya daya dukung maksimal terhadap skema subsidi perumahan FLPP. Penting diketahui, saat ini skema subsidi perumahan FLPP dianggap paling ideal dibanding skema subsidi konvensional. Jika pada subsidi konvensional, alokasi pendanaan bisa habis bila sudah dicairkan. Maka skema subsidi FLPP memastikan uang negara terus bergulir. Alokasi anggaran yang digunakan FLPP dipastikan juga tidak membebani fiskal negara dalam jangka panjang. Selain itu dapat pula menghemat belanja APBN.
Direktur Utama PPDPP Arief Sabaruddin memberi garansi pengembangan SiKasep bakal terus dilakukan, hingga mencapai titik semua data perumahan benar-benar terintegrasi dalam aplikasi ini. Pengembangan paling mutakhir dilakukan pada pertengahan Juni kemarin. SiKasep telah mengembangkan layanan dengan membuka proses pengajuan Subsidi Selisih Bunga (SSB) yang pelaksanaannya dikelola Ditjen Pembiayaan Instruktur Kementerian PUPR. Sebelumnya SSB sempat dihentikan pada akhir Desember 2019. Data PPDPP pada Rabu (24/6) mencatat pengajuan SSB pada tahap proses verifikasi bank pelaksana mencapai angka 5.606 calon debitur.
Tak cukup sampai di situ, PPDPP juga berkomitmen untuk memperluas jangkauan layanan sehingga seluruh lapisan masyarakat yang mengakses SiKasep otomatis terdaftar dalam basis data kontrol manajemen PPDPP sebagai masyarakat yang membutuhkan hunian. Untuk itu, sejak 25 Juni, PPDPP mengubah menu isian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang semula ditempatkan pada tahap awal registrasi SiKasep, digeser ke dalam tahap Pengajuan Verifikasi. Dengan demikian masyarakat yang belum memiliki NPWP bisa terdata lebih awal. Perubahan format tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah dalam menjaring data riil kebutuhan masyarakat akan rumah, sekaligus jadi acuan backlog hunian. PPDPP punya mimpi besar menjadikan SiKasep bukan sebatas aplikasi kelembagaan, namun bisa menjelma jadi benchmark ketika masyarakat Indonesia berpikir tentang perumahan rakyat.
Masih dalam upaya pengembangan dan peningkatan kualitas layan SiKasep, sekarang PPDPP menyematkan isian survey kepuasan masyarakat dalam tahap pemilihan bank pelaksana saat calon debitur mengajukan FLPP. Survey ini berkaitan dengan komitmen PPDPP dalam memantau kinerja bank penyalur dana FLPP. Bila ada bank pelaksana yang dianggap wanprestasi, PPDPP bakal merevisi kuota subsidi FLPP. Sebaliknya, bank berkinerja bagus akan mendapatkan peralihan kuota dari bank yang kinerjanya kurang bagus. Skema ini sudah diterapkan mulai bulan Juni 2020.
Data PPDPP 26 Juni 2020 mencatat, keberhasilan penyaluran rumah pada tahun berjalan mencapai angka 70.335 unit. Angka itu kongruen dengan Rp 7,11 triliun atau telah mencapai 68,62% dari target penyaluran rumah tahun 2020 yang dipatok pada angka 102.500 unit. Di balik angka-angka itu, ada peran SiKasep yang sangat krusial. Tanpa SiKasep, program penyaluran rumah bersubsidi selama pandemi mungkin juga akan stagnan seperti program-program lain yang berkenaan dengan sarana-prasarana. Dengan SiKasep, masyarakat tak lagi punya sekat ruang dan waktu untuk menggali informasi seputar rumah bersubsidi. Bisa dilakukan kapan dan di mana saja. Dengan SiKasep, bahkan  ancaman wabah Corona pun tidak bisa menghentikan masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendapatkan rumah idaman.
