Bila diibaratkan infrastruktur, SiKasep adalah jalan tol yang sanggup memangkas masalah konektivitas antara masyarakat, PUPR, PPDPP, bank pelaksana, dan pengembang. Tak heran bila masyarakat yang selama ini terjebak 'kemacetan' informasi mengenai rumah bersubsidi langsung berbondong-bondong menggunakan 'jalan tol' tersebut.
Komitmen untuk memudahkan, memberi rasa aman, dan memangkas etape administrasi menjadi landasan utama ketika Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), melalui Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP), meluncurkan aplikasi Sistem Informasi KPR Subsidi Perumahan (SiKasep) pada 19 Desember 2019 silam. Selama ini memang masih terdapat sejumlah masalah menyangkut kemudahan, keamanan, dan proses administrasi dalam hubungan interseksi antara masyarakat sebagai subyek; Kementerian PUPR sebagai institusi tertinggi yang bertanggung jawab atas ketersediaan perumahan rakyat; PPDPP selaku kepanjangan tangan PUPR; bank penyelenggara KPR penyalur Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP); serta pengembang alias produsen.
Kita percaya Kementerian PUPR telah bekerja keras dalam menyediakan produk perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Untuk itu, PPDPP selaku kepanjangan tangan PUPR terus menggenjot kinerja FLPP agar target pengadaan 102.500 unit rumah tahun 2020 bisa terealisasi. Masalahnya, MBR masih punya kendala teknis dalam mengakses data ketersediaan rumah bersubsidi. Mereka perlu mengeluarkan energi ekstra ketika hendak mencari informasi di mana bisa membeli rumah yang sesuai dengan keinginan, baik dari segi lokasi dan terlebih dari sisi harga. Selama ini permasalahan itu sedikit terjembatani oleh keberadaan pameran perumahan. Yang jadi persoalan, seberapa sering pameran perumahan dihelat dalam satu tahun? Lalu seberapa lengkap sebuah pameran bisa menyediakan data termutakhir secara real time?
Belum lagi jika dikaitkan dengan pegebluk Corona yang menyebabkan banyak agenda publik stagnan. Praktis tidak ada satu pun event organizer yang bisa menggelar pameran di tengah situasi ini. Lalu ke mana lagi masyakarat harus mencari info tentang rumah? Memang ada beberapa laman daring yang menyediakan informasi mengenai rumah. Tapi belum ada satu pun yang mengintegrasikan semua keperluan, mulai dari data detail perumahan, data pengembang, ketersediaan unit, sampai yang paling penting menyangkut tata cara kredit dan pamilihan bank pelaksana KPR.
Di luar itu, ada pula masalah eksternal berupa pengembang fiktif. Impian menggebu ingin punya rumah kerap menjerat masyakarat pada sikap kurang pruden. Tak heran bila kasus penipuan oleh pengembang bodong terus terjadi. Sebut saja kasus penipuan berkedok rumah syariah yang mampu mengelabui 3.680 korban di Tangerang beberapa waktu silam.
Solusi Komprehensif
Untuk menjawab permasalahan-permasalahan itulah Kementerian PUPR meluncurkan SiKasep. Bila diibaratkan infrastruktur, SiKasep adalah jalan tol yang sanggup memangkas masalah konektivitas antara masyarakat, PUPR, PPDPP, bank pelaksana, dan pengembang. Dengan SiKasep, semua entitas ini bisa saling terkoneksi langsung secara host to host yang pada ujungnya memungkinkan penyaluran FLPP lebih cepat, tepat, dan akuntabel. Tak heran bila masyarakat yang selama ini terjebak 'kemacetan' informasi mengenai rumah bersubsidi langsung berbondong-bondong menggunakan 'jalan tol' tersebut. Terbukti, hanya dalam tempo enam bulan sejak dirilis pada Desember silam, tercatat lebih dari 175 ribu calon debitur sudah melakukan registrasi SiKasep. Untuk sebuah aplikasi plat merah, apa yang dicapai SiKasep sungguh luar biasa. Apalagi Kementerian PUPR belum mempromosikan SiKasep secara masif.
SiKasep menganggit prinsip memudahkan secara maksimal. Masyarakat bisa mencari data dan menentukan rumah subsidi yang diidamkan cukup dengan genggaman tangan. Di masa pegebluk Corona ketika pergerakan fisik dibatasi, SiKasep benar-benar jadi solusi komprehensif. Sambil rebahan tanpa perlu repot pergi ke mana-mana, hanya lewat gawai masyarakat tetap bisa memperoleh data detail mulai dari nama perumahan, alamat perumahan, nama pengembang, serta ketersediaan unit. Bahkan SiKasep juga menyediakan fitur untuk mengajukan kredit dan memilih bank penyedia KPR.
Dari sisi teknologi, sebagai sebuah platform digital SiKasep juga aman digunakan karena sudah lolos proses sertifikasi Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Data pengguna yang dimasukkan saat melakukan verifikasi dijamin kerahasiaannya. Yang tidak kalah penting, SiKasep dapat menanggulangi kasus penipuan oleh developer bodong, sebab PPDPP melakukan seleksi terhadap pengembang secara ketat. Untuk bisa mencantumkan produknya dalam SiKasep, pengembang wajib melewati verifikasi maksimal menyangkut data perusahaan, badan hukum, izin usaha, aspek perizinan proyek, progres pembangunan fisik, sampai kualitas bangunan. Bahkan proses serah terima hunian pun tetap dipantau. Jika tidak bisa memenuhi aspek tersebut, pengembang otomatis tidak bisa memperoleh kucuran pembiayaan FLPP. Dan untuk memasukkan data hunian yang dimiliki, pengembang disediakan kanal khusus yang disebut SiKumbang alias SiKasep untuk Pengembang. Serupa dengan SiKasep, SiKumbang juga mendapat respons positif dari pengembang. Sampai 26 Juni 2020, PPDPP mencatat total 10.408 lokasi perumahan telah didaftarkan via SiKumbang. Dari jumlah itu, memunculkan angka ketersediaan rumah 29.135 unit dari 9.694 lokasi data yang terintegrasi dengan SiKasep, sehingga sudah berada dalam status siap akad.
Prinsip kerja SiKasep menganut pola supply and demand. Dalam hal ini, MBR benar-benar diposisikan sebagai subyek. Melalui aplikasi SiKasep, PPDPP bisa memperoleh data menyeluruh terkait berapa banyak golongan MBR yang membutuhkan rumah. Data ini kemudian disinkronkan dengan stok perumahan, sehingga diharapkan pada 2020 ini angka yang muncul merupakan data real time yang benar-benar valid. Data ini penting karena bisa dipakai pula oleh pemerintah dalam membuat kebijakan, seperti untuk mengatasi backlog atau bahkan menghindari kelebihan stok perumahan yang dibangun di lokasi yang tidak sesuai dengan kebutuhan MBR.
