Republik Federal Jerman adalah sebuah negara di Eropa Tengah. Di sebelah barat berbatasan dengan Belanda, Belgia, Luksemburg, dan Perancis. Di selatan berbatasan dengan Swis dan Austria. Sebelah timur berbatasan dengan Ceko dan Polandia. Di utara berbatasan dengan Denmark.
Negara dengan sejarah panjang ini pernah memiliki wilayah yang jauh lebih luas daripada yang sekarang. Jerman juga pernah terpecah secara politik sejak berakhirnya perang dunia II, tepatnya pada 7 oktober 1949 hingga 3 Oktober 19190, menjadi Jerman Barat dan Jerman Timur. Saat itu, bagian barat dikuasai oleh kekuatan sekutu Amerika Serikagt, Inggris, dan Prancis. Sedangkan bagian barat dikuasai oleh rezim komunis Uni Soviet. Pada tahun 1990 Jerman bersatu kembali dan secara resmi terbentuklah Republik Federal Jerman, negara Jerman yang sekarang kita kenal.
Hubungan sipil dan militer profesional di Jerman, seiring dengan sistem demokrasi yang berlaku di negara tersebut, dapat dilihat dengan mengacu pada konsep Model Negara Barat (menurut Ikrar Bhakti). Hal ini berkaitan dengan hubungan sipil-militer yang menekankansupremasi sipil atas militer.
Setelah Perang Dunia II, Jerman, akhirnya menganut prinsip dengan menekankan pemerintahan pada supremasi sipil. Jerman yang di masa lalu dikenal sebagai pemilik kekuatan militer yang tangguh serta sekaligus sebagai negara penganut paham militer pun terpaksa atau dipaksa membubarkan tentaranya. Berkat langkah tersebut, Jerman berhasil menyejajarkan diri dengan negara-negara demokrasi yang telah maju lebih dulu dan menjadi negara di mana supremasi sipil mengedepan.
Kalahnya Jerman dalam Perang Dunia II melahirkan citra buruk militer di pentas politik dan melicinkan jalan bagi berakhirnya popularitas dan kekuasaan militer dalam kehidupan politik di negeri itu. Jerman, membentuk kekuatan militer baru yang ikatan historisnya terputus dari tentara lama yang terbiasa mencampuri urusan politik. Peran militer Jerman (Bundeswehr) dijelaskan dalam Konstitusi Jerman (Pasal 87a) mutlak hanya sebagai defensive.
Sebelum 1990, peran aktif militer Jerman adalah Katastropheneinsatz (kontrol bencana), yaitu untuk membantu setelah bencana alam baik di Jerman maupun di luar negeri.Setelah tahun 1990, situasi internasional berubah dari konfrontasi Timur-Barat menjadi tidak pasti dan tidak stabil. Setelah reunifikasi Jerman pada tahun 1990, angkatan bersenjata Jerman Timur Nationale Volksarmee (NVA) dibubarkan, dengan sebagian personilnya diserap ke dalam Bundeswehr yang merupakan angkatan bersenjata Jerman Barat. Penyatuan dua militer ini di bawah slogan "Armée der Einheit". Sampai saat ini Bundeswehr menjadi kekuatan militer Republik Federal Jerman.
Kini , setelah putusan Mahkamah Konstitusi Federal pada tahun 1994 istilah"pertahanan”telah ditetapkan untuk tidak hanya mencakup perlindungan perbatasan Jerman, tetapi juga reaksi krisis dan pencegahan konflik, atau lebih luas seperti menjaga keamanan Jerman di mana saja di dunia. Ini mengharuskan Bundeswehr untuk mengambil bagian dalam operasi di luar perbatasan Jerman, sebagai bagian dari NATO atau Uni Eropa, dan dimandatkan oleh PBB .
Seiring dengan penerapan demokrasi, pemerintah Jerman membuat kebijakan luar negeri yaitu mengadakan kerja sama pelatihan militer dengan beberapa negara. Tahun 2009, militer Jerman telah melatih sekitar 600 tentara dari berbagai pasukan Afrika. Untuk tahun 2010, pemerintah Jerman juga menjanjikan bantuan pelatihan militer.
Menurut Thomas Silberhorn, juru bicara Partai Kristen Sosialis CSU di Parlemen Jerman, pada dasarnya kerjasama pendidikan atau pelatihan militer merupakan alat baik untuk mendorong demokrasi, Secara keseluruhan militer Jerman bekerjasama dengan 28 negara Afrika, dan telah turut mendidik sekitar 1200 perwira dari negara-negara itu. Juru bicara Kementerian Pertahanan Jerman mengatakan, Jerman biasanya menawarkan kerjasama kepada negara yang dianggapnya memiliki potensi untuk menjadi lebih baik. Seringkali, potensi ini terlihat pada negara-negara yang belum 100% demokratis.
Karenanya, Jerman berusaha mempengaruhi peran militer dalam masyarakat itu, khususnya yang terkait upaya pembentukan negara hukum dan lingkaran inti kepemimpinan. Thomas Silberhorn menegaskan, Jerman memastikan bahwa mitra kerjasamanya memiliki tujuan sejalan dengan prinsip demokrasi yang dikedepankan Jerman.
