KRPK dan Mahasiswa Blitar Beri Dukungan KPK dan Polri

[caption id="" align="aligncenter" width="400" caption="Ratusan massa yang tergabung dalam Komite Rakyat Pemberantas Korupsi ( KRPK ) gelar aksi demo dukung KPK dan Polri untuk melawan Koruptor di perempatan Lovi Kota Blitar, pada Selasa (27/1). Foto : Fajar_Japrak.doc"][/caption]

BLITAR – Ratusan massa yang tergabung dalam Komite Rakyat Pemberantas Korupsi ( KRPK ) gelar aksi demo dukung KPK dan Polri untuk melawan Koruptor. Aksi demo yang dilaksanakan di perempatan Lovi Kota Blitar, pada Selasa (27/1) tersebut selain diikuti oleh massa KRPK juga ikut bergabung perwakilan mahasiswa Blitar, Tenaga Honorer K2, Buruh, Tani dan pemuda Blitar Raya. Nampak pula puluhan Polisi dari Polres Blitar Kota untuk mengamankan jalannya aksi.

Dikatakan koordinator aksi, Mohamad Trianto, aksi demo mendukung KPK dan Polri tersebut berawal dari perseteruan antar Lembaga Penegak Hukum Negara, yakni Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) dengan POLRI, yang nampak semakin memanas dan menjalar kemana-mana. Hal tersebut ditandai dengan adanya upaya hukum yang saling menyandera antar pimpinan kedua institusi tersebut. Pasalnya kalau kedua institusi penegak hukum itu terus terjadi konflik, maka yang akan diuntungkan adalah para koruptor.

Sebenarnya cikal bakal konflik antar kedua institusi penegak hukum tersebut muncul ketika proses pemilihan calon Kapolri dilaksanakan dan terkesan calon Kapolri yang sudah dinyatakan sebagai tersangka oleh KPK terkait kasus rekening gendut, dipaksakan untuk menjadi Kapolri.

“ Tentu ini merupakan preseden buruk bagi penegakan supremasi hukum di Indonesia,” ungkap Trianto

Dia menambahkan konflik yang terjadi antar penegak hukum saat ini harus segera diselesaikan dengan langkah-langkah yang tepat, rasional, obyektif dan transparan. Untuk itu dia mendesak pada Presiden Jokowi agar segera menyelesaikan konflik tersebut, karena peran Presiden Jokowi sangat penting untuk membuat kondisi institusi penegak hukum di tubuh KPK dan Polri berangsur kondusif.

"Kami minta Jokowi tegas, dan segera menuntaskan konflik ini. Sebab, rakyat Indonesia masih membutuhkan KPK dan polisi yang kuat, bukan malah sebaliknya sama-sama dilemahkan," jelas Ketua KRPK saat diwawancarai.

Lebih lanjut Trianto mengatakan, walupun dipandang terlambat, namun beberapa langkah awal Presiden Jokowi patut diapresiasi dalam usahanya untuk meredam konflik yang terjadi di tubuh KPK dan Polri, Yakni ketika Prsiden memanggil dan mengumpulkan tujuh tokoh senior lintas profesi seperti, mantan Ketua MK, Jimly Asshidiqqie, Pengamat Hukum Internasional, Hikmahanto Juwana, Pengamat kepolisian, Bambang Widodo Umar, Mantan Wakapolri, Komjen (purn) Oegrosono, mantan Pimpinan KPK, Ery Riyana Harja Pamengkas, mantan Ketua KPK, Tumpak Hatorangan dan Ulama Ahmad Safii Ma’arif.

“ Sekarang tinggal bagaimana langkah 7 tim ini lebih dikuatkan oleh Presiden melalui Keppres RI, sehingga mampu segera mencari solusi yang nyata,” pungkas Trianto mengakhiri wawancaranya.

Dalam aksi mendukung KPK dan Polri tersebut massa membentangkan sepanduk yang bertuliskan “SAVE INDONESIA ....!!!! SELAMATKAN KPK DAN POLRI DARI RONGRONGAN KORUPTOR “ Selain itu massa juag membawa berbagai poster yang bertuliskan diantaranya, “ Siapa yang diuntungkan Bila Pori dan KPK Terus Gegeran Jawabannya Adalah Para Koruptor “, “ Save Indonesia, Saatnya KPK dan Polri Bersatu Tangkap Koruptor “.

Aksi dukungan terhadap KPK dan Polri diakhiri dengan penandatangan Petisi yang diikuti oleh massa aksi, aparat Polisi, masyarakat, para jurnalis yang sedang meliput dan beberapa warga yang sedang melintas didepan aksi yang dilakukan di perempatan Lovi Kota Blitar tersebut.

Dalam Petisi tersebut diserukan, Pertama , Hentikan konflik dan selamatkan institusi KPK dan Polri dari rongrongan koruptor. Kedua, Pilih calon Kapolri yang bersih, berkomitmen dan memiliki integritas. Ketiga, Presiden Jokowi sebagai Kepala Pemerintahan segera menyelesaikan konflik KPK dan Polri. Keempat, Wujudkan institusi penegak hukum yang bersih dan berwibawa. Dan Kelima, wujudkan tata pemerintahan yang bersih, demokratis dan berwatak kerakyatan. (FJR)