capture from change.org/id/petisi/
Kekerasan dan kerusuhan sosial, adalah rangkaian tindakan seseorang (dan kelompok massa)berupa pengrusakan dan pembakaran sarana dan fasilitas umum, sosial, ekonomi, hiburan, agama-agama, dan lain-lain. Kekerasan dan kerusuhan sosial dapat terjadi di wilayah desa maupun perkotaan. Kekerasan dan kerusuhan sosial dapat dilakukan oleh masyarakat berpendidikan maupun yang tak pernah mengecap pendidikan; mereka yang beragama maupun tanpa agama, [detail klik sumber].
Perhatikan arsip google, ada lebih dari setengah juga news tentang kasus kerusuhan - kekerasan akibat (langsung dan tak langsung) dan seputar pemilihan kepala daerah (pilkada). Itu terjadi pada wilayah Nusantara, bukan sisi lain planet Bumi.
Kekerasan dan kerusuhan itu, pada level rendah, sendang, dan tinggi, yang berhubungan serta seputar PILKADA itu, terjadi merata dari Sabang sampai Merauke; menyebar hampir pada semua propinsi yang ada di NKRI. Juga selalu berhubungan dan disertai sentimen SARA.
Semuanya itu karena ketidakmampuan menerima kekalahan pada pemilihan pimpinan daerah (wilayah) maupun politik; ada banyak kasus kerusuhan sosial di Indonesia akibat (sesaat)setelah pemilihan lurah (kepala desa), bupati, walikota, bahkan gubernur; calon atau kandidat yang kalah, secara langsung maupun tidak, menggerakkan massa pendukungnya agar melakukan protes dan demonstrasi, yang diakhiri dengan kekerasan serta kerusuhan.
Bagaimana dengan PILKAD DKI!? Adakah potensi terjadinya kerusuhan sosial akibat Pilkada DKI!? … ya, bisa ya juga bisa tidak.
YA, jika yang kalah, gunakan sentimen SARA, untuk merusak hal-hal yang berhubungan dengan Sang Pemenang.
TIDAK, jika yang kalah bisa menerima kekalahan, dengan jiwa besar
Dua peluang itu, perlu diperhatikan oleh Tim Ses Kandidat, pendukung, suporter, maupun aparat keamanan. Namun harus juga diperhatikan oleh para radikalis - rasis yang sering menggunakan jargon SARA pada waktu kampanye resmi maupun terselubung.
Jika tidak hati-hati, maka penolakan hasil pilkada putaran kedua bisa berujung rusuh antara warga; mereka yang kalah akan bringas serta membabi buta. Kita perlu ingat dan hati-hati, karena ada Kandidat Wagub yang melontarkan isu yang tidak relevan dengan mencontohkan kasus etnis minoritas Muslim Rohingya di Myanmar; agar Jakarta jangan seperti Myanmar. Apalagi, tak sedikit pertemuan-pertemuan keagamaan digunakan sebagai ajang kampanye terselubung, yang memanas-manasi umat dengan sentimen SARA.
Sentimen SARA merupakan perilaku manusia, khususnya umat beragama [yang diwujudkan melalui kata,tindakan, kebijakan, keputusan] yang merendahkan, membatasi, dan meremehkan [termasuk tidak memberi kesempatan dan peluang], agar orang yang berbeda agama mendapatkan hak-haknya serta mampu mengaktualisasi dirinya secara kreatif.
Umumnya, faktor utama yang menunjang sentimen SARA adalah masukan-masukan dari pihak luar pada seseorang. Pihak luar yang dimaksud antara lain [bisa saja], para tokoh-tokoh atau pemimpin Agama, politik, penguasa, pengusaha, pemerintah, kepala suku ataupun sub-suku. Mereka adalah orang-orang yang ingin meraih keuntungan dari suatu perbedaan. Bagi mereka, perbedaan merupakan suatu kesalahan dan ketimpangan sosial, sehingga perlu diperbaiki melalui pemurnian dengan cara menghilangkan atau menghancurkan semua hal yang berbeda.
Dengan itu, mudah dimengerti jika ada perusakan tempat usaha etnis tertentu; tempat ibadah agama-agama; rekayasa sosial dan membangun opini publik melalui media massa, agar seseorang yang berbeda SARA tidak menduduki jabatan struktural, fungsional, dan politik di lingkungan pemerintah maupun bidang-bidang terkait lainnya, [klik detail]
Melihat kenyataan itu, maka Forum Cokroaminoto, mengajak siapa pun yang masih cinta damai dan perdamaian agar mengisi petisi Petisi KPUD DKI Jakarta Desak KPUD untuk Mengajak Kandidat Pilgub DKI Deklarasi Anti SARA [caption id="attachment_199640" align="aligncenter" width="500" caption="kpud - jakarta"]
[/caption]13446951071726227149Silahkan anda KLIK, dan isi petisi di sini
http://www.change.org/id/petisi/desak-kpud-untuk-mengajak-kandidat-pilgub-dki-deklarasi-anti-sara#
Salam sejahtera,
Saya baru saja menandatangani petisi berikut ini tertuju kepada: Komisi Pemilihan Umum Daerah DKI Jakarta.
---------------- “Kemenangan (salah satu kandidat), adalah kemenangan Yahudi dan Nasrani”, “Pribumi bersatu, kuasai Jakarta”
Inilah pesan kecil yang termuat di selebaran, spanduk, bahkan sms, bbm, dan media sosial (twitter, Facebook). Ini mencemari percakapan sehat warga seputar Pilgub DKI.
----------------
Di beberapa tempat ibadah sempat terdengar ceramah-ceramah yang mengobarkan pertentangan SARA. Seorang penyanyi pun ikut terjebak memojokkan pasangan tertentu kandidat Gubernur.
Kampanye kandidat seharusnya dinilai dari kebaikan visi, program, dan pengalaman, bukan dari kebencian Suku, Agama, Ras dan Antar-golongan (SARA).
Entah siapa pelakunya, atau apa motifnya. Kita ingin politik yang sehat. Penggunaan agama boleh sepanjang untuk kebajikan publik, bukan untuk kepentingan politis kelompok yang haus jabatan dan kekuasaan.
Untuk itu kami mendesak KPUD DKI Jakarta agar menjelang putaran II, mengajak kandidat Pilgub DKI Jokowi-Ahok dan Foke-Nara untuk menyampaikan deklarasi bersama menolak adu domba SARA, dan meneruskannya ke Sentra Gakkumku dan meminta Kepolisian menindak pelaku-pelaku penyebar isu-isu adu domba berbau SARA.
Harus ada tindakan nyata penyelenggara Pemilu; KPU, Panwaslu dan kepolisian. Usut dan tindak siapa saja pelakunya. Bisa dari salah satu pasangan, atau bisa saja bukan dari tim sukses kandidat mana pun. Tak boleh dibiarkan, karena bisa menjadi titik terendah dari kemerosotan politik demokrasi Indonesia.
Petisi ini mendesak agar KPUD Jakarta menjamin terselenggaranya Pilgub DKI Jakarta secara adil beradab. Panggil para kandidat untuk deklarasi menolak adu domba SARA, menciptakan persaingan yang sehat dan meminta polisi menegakkan hukum.
Sebagai Ibukota Negara, Jakarta harus menyuguhkan kompetisi politik berdasarkan etika politik bukan pada politisasi negatif SARA. Hadirkan pemilu lewat partisipasi warganegara secara terhormat, bukan provokasi yang memecah belah. Ke depan, kita ingin pemimpin yang representatif, bertanggungjawab serta membawa kebajikan publik untuk warganya.
Salam
1343535129971279860SAYA MENGHAPUS TANGGAPAN dengan CIRI-CIRI KOMENTAR SAMPAH
- vulgar, porno, seksualitas dan pelecehan seksual
- ancaman, benci, kebencian, permusuhan
- makian - caci maki seseorang maupun kelompok
- sentimen sara, rasis, rasialis, diskriminasi, dan sejenisnya
- menyerang individu
- melenceng - menyimpang jauh dari topik yang dibahas
- komentar spam, isi komentar yang sama dan berulang-ulang pada/di satu tulisan - artikel - lapak
Berpolitiklah dengan HATI bukan dengan kata dan gerakan tebar pesona;berpolitiklah dengan ARAS bukan dengan SARA [silahkan klik]
ARAS, bisa juga menjadi anti rasis, anti sentimen sara. Aras juga merupakan aneka tindakan, kata, perbuatan yang bisa mencapai hati - rohani seseorang; sesuatu yang mendalam dan bermakna sehingga mempunyai kesan kuat serta tak terlupakan. Jadi, kampanye SARA diganti dengan kampanye ARAS; tidak melawan SARA dengan SARA; namun menghadapi kekuatan SARA dengan kelembutan ARAS. Oleh sebab itu, untuk kandidat Gubernur/Wakil Gubernur yang yang menjadi korban kampanye SARA, perhatikanlah, gunakanlah ARAS.Bicara danbertindaksertalakukan sesuatu ke/pada para pemilih - rakyat, yang mencapai - menyentuh hati para pemilih Jakarta. Politik Aras, adalah politik yang elegan dan bermartabat; yang menunjukan kedewasaan politik seorang politisi; ia tak menggunakan uang dan benda lain, untuk membeli dukungan serta suara pemilih. Politik aras, adalah hati yang bicara kepada hati yang mendengar dan menerima; yang terbangun karena komunikasi yang sejajar, apa adanya, dan humanis, cinta damai, dan seterusnya. Sehingga jika tak terpilih sekalipun, ia tetap ada dalam setiap hati serta tak terlupakan. Janganlah kau mau jadi pemimpin, yang diawali dengan memecah-belah rakyat yang akan dipimpin
