Sudah ada keputusan Mahkamah Agung (MA) yang melegalkan keberadaan gereja tersebut. Dengan pemahaman awam, sebagai rakyat biasa yang tak mengerti hukum, keputusan MA (Peradilan tertinggi di NKRI) tersebut bisa bermakna sudah tidak ada halangan - penghalang apa pun yang patut menghalangi keberadaan GKI YASMIN; dan juga, siapa pun di NKRI harus taat ke/pada keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Termasuk presiden RI harus taat pada keputusan MA.
Padahal SBY, juga presiden umat bergama di Nusantara, sudah tahu bahwa sampai saat ini belum terselesaikan; sampai saat ini pemerintah kodya bogor melanggar - tidak taat pada keputusan MA. Walau SBY telah meminta kementerian yang terkait untuk membantu proses penyelesaiannya. TETAPI JUSTRU SEMAKIN runyam, karena mereka semua melanggar atau pun tak taat pada keputusan MA.
Dan apakah Pak SBY tidak tahu adanya pelanggaran HAM dan ketidaktaatan terhadap keputusan MA tersebut!? Sehingga masih bisa berkata, ”Saya serahkan kepada walikota beserta gubernur Jawa Barat dan dibantu beberapa menteri untuk menyelesaikan masalah itu,”
Apakah Pak SBY, sebagai orang nomer satu di NKRI, tidak memahami makna dan arti mediasi!? Menurut KBBI, mediasi /médiasi/ adalah proses pengikutsertaan pihak ketiga dl penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat; jadi, untuk apa ada mediasi tersebut!? Kasus GKI YASIN adalah (telah menjadi kasus) ketidaktaatan terhadap keputusan peradilan tertinggi di negeri ini. Keputusan itu, bukan untuk di mediasikaan - negoisasikan tetapi ditaati sekali lagi ditaati.
Ungkapan Pak SBY tersebut, justru menguatkan pendapat saya, bahwa Pemerintah SBY Melakukan Marjinalisasi Terhadap Agama dan Aliran Minoritas. Walaupun, SBY pernah menyatakan bahwa dirinya adalah seorang yang sekuler serta pluralis, namun bertolak belakang dengan jajaran di bawahnya. Jajaran pemerintahan SBY, seakan lupa bahwa di/pada bangsa ini bukan saja ada satu agama, dan tak ada agama negara di negeri ini; dan aliran keagamaan yang lain adalah sesuatu yang salah dan perlu disingkirkan.
Organisasi agama-agama (keagamaan) dan aliran keagamaan serta kepercayaan yang ada di Nusantara, seharusnya menjadi kekuatan serta penjaga moral bangsa, telah hampir kehilangankekuatan tersebut.Kini, lebih menunjukkan diri sebagai alat pemerintah meminggirkan yang lain; dan itu didiamkan oleh pemerintah SBY (atau bisa saja, memang sengaja membiarkannya!?).
Akibatnya, proses marjinalisasi semakin berlangsung. Proses tersebut dilakukan dengan cara penindasan, pengrusakan, penjarahan, pembakaran terhadap properti umat beragama dan aliran yang tak selaras dengan preman-preman berkedok ormas keagamaan. Bahkan, di sana-sini, adanya pembunuhan terhadap kaum minoritas; juga pengusiran serta berbagai tindakan brutal lainnya.
SBY: PEMERINTAH SEDANG MEDIASI KASUS GKI YASMIN
Presiden Susilo Bambang Yudhyono (SBY) mengemukkan pemerintah masih mengupayakan mediasi atas kasus Gereja Kristen Indonesia (GKI) Yasmin di Bogor. Pemerintah mencoba mencari jalan ke luar atas kasus itu sehingga tidak berlarut-larut. "Saya dorong gubernur, walikota, dan para menteri terkait untuk temukan solusi. Penyelesaian dari segi hukum tetap dilakukan, tetapi kami memandang tidak cukup hanya dengan penyelesaian hukum. Penyelesaian lain dengan mediasi sedang kami lakukan," kata SBY saat berbicara di depan para duta besar dan perwakilan negara asing di Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Rabu (15/2).
Ia menegaskan pihaknya menjamin kebebasan beragama dan beribadah kepada semua warga negara, termasuk ke jemaat GKI Yasmin. Pemerintah masih tetap memberi ruang atau tempat kepada jemaat GKI Yasmin, tetapi perlu dilihat masalah izin pendirian rumah ibadat dan tanggapan terhadap rakyat sekitarnya. Dua hal itu disebutnya yang masih perlu diselesaikan lewat mediasi.
Sebelumnya, pada acara silaturahim dengan wartawan Istana Kepresidenan di Istana Negara, Jakarta, Senin (13/2) malam, SBY memerintahkan kepada pemerintah daerah (Pemda) Bogor, dalam hal ini Walikota Bogor Diani Budiarto dan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan untuk menawarkan opsi atas penyelesaian kasus GKI Yasmin. Menurutnya, Pemda Bogor adalah sosok yang paling tepat untuk menuntaskan kasus yang terjadi sejak tahun 2002 itu. ”Saya sangat peduli pada masalah itu. Saya mengikuti, namun saya tidak setiap saat mengeluarkan statement karena merekalah (Pemda Bogor) yang didepan yang seharusnya menangani, menenangkan, dan memberikan penjelasan kepada masyarakat apa yang sedang terjadi di daerah itu,” ujar SBY.
Seperti diketahui, jemaat GKI Yasmin belum juga bisa melaksanakan haknya untuk beribadat. Padahal sudah ada keputusan Mahkamah Agung (MA) yang melegalkan keberadaan gereja tersebut. SBY juga meminta kementerian yang terkait untuk membantu proses penyelesaiannya. ”Saya serahkan kepada walikota beserta gubernur Jawa Barat dan dibantu beberapa menteri untuk menyelesaikan masalah itu,” ujarnya.
Sementara, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi mengatakan, pihaknya sudah bertemu dengan walikota Bogor, gubernur Jawa Barat, ormas-ormas Islam, dan GKI Yasmin untuk duduk bersama menyelesaikan kasus ini. Di mana, ada opsi yang ditawarkan kepada GKI Yasmin atas masalah ini.
Salah satunya, Pemda Bogor mencarikan lahan baru untuk jemaat GKI Yasmin dan mengeluarkan izinnya untuk mendirikan tempat ibadah. Pemerintah juga akan memberikan lahan GKI Yasmin yang lama, asalkan lahan itu tidak digunakan sebagai tempat beribadah. “Pemda Bogor sudah siap untuk itu, ada empat tempat yang kita sediakan sebagai tawaran,” ucapnya. [R-14] http://www.suarapembaruan.com/home/sby-pemerintah-sedang-mediasi-kasus-gki-yasmin/17112
Abbah Jappy Pellokila
