Kemiskinan Makin Meradang akibat Pandemi Covid-19

Kemiskinan rupanya masih menjadi permasalahan pelik yang harus segera dientaskan. Adanya kemiskinan ini sendiri disebabkan oleh beberapa hal, seperti langkanya alat pemenuhan kebutuhan dasar, sulitnya akses pekerjaan, dan sulitnya akses pendidikan karena terbatasnya sumber modal. 

Sedangkan penduduk miskin sendiri adalah penduduk yang rata-rata pengeluaran per kapita tiap bulannya dibawah garis kemiskinan. Dilansir dari data BPS (Badan Pusat Statistik), persentase peduduk miskin Indonesia sendiri mencapai 9,78% pada Maret 2020, tepatnya sebanyak 26,42 juta orang. 

Persentase ini meningkat sebesar 0,56% dari September 2019 lalu yang berjumlah 24.79 juta orang atau mengalami pertambahan penduduk miskin sebanyak 1,63 juta orang. Kenaikan presentase penduduk miskin ini kebanyakan terjadi di daerah perkotaan daripada daerah pedesaan. 

Bahkan di daerah perkotaan mengalami kenaikan penduduk miskin yang pada September 2019 berada pada persentase 6,56% atau sekitar 9,86 juta orang, menjadi 7,38% atau menjadi sebanyak 11,16 juta orang pada Maret 2020. Sedangkan di pedesaan sendiri mengalami kenaikan persentase kemiskinan dari 12,6% pada September 2019 atau sekitar 14.93 juta orang, menjadi 12.82% pada Maret 2020 atau menjadi sebanyak 15,26 juta orang.

Pada kondisi yang semakin sulit ini karena terkena dampak pandemi Covid-19, diperkirakan angka ini akan terus meningkat. Adanya pandemi ini juga menyerang perekonomian dunia, tak terkecuali di Indonesia sendiri. Pandemi ini banyak menyebabkan penduduk yang bekerja di-PHK, begitu juga banyak industri-industri gulung tikar karena terkena imbas dari pandemi virus ini, sehingga diperlukan kebijakan dan penanganan khusus untuk pemerintah menangani permasalahan di kondisi yang rumit ini.

Tingkat kemiskinan pendudukan yang semakin meningkat ini tentunya dapat memunculkan dampak-dampak lain, seperti kriminalitas, pengangguran yang tinggi, serta masalah lingkungan. Penduduk miskin terutama di daerah perkotaan banyak yang tinggal di lingkungan kumuh dan beresiko yang notabene tidak layak untuk ditinggali serta tidak memenuhi aspek rumah sehat. 

Kawasan seperti bantaran sungai, kolong jembatan, daerah sekitar pembuangan sampah, serta pinggiran rel kereta api menjadi tempat yang sering menjadi menjadi kawasan permukiman penduduk miskin khusunya di kota-kota besar. Hal inilah yang juga dapat memunculkan masalah baru terkait kesehatan dan kebersihan lingkungan.

Selain itu, selama pandemi ini tingkat kriminalitas di Indonesia juga meningkat. Berdasarkan data statistik kejahatan yang dirilis Polri, tingkat kriminalitas selama pandemi ini (minggu ke-19 dan minggu ke-20) meningkat sebesar 7,04%. Kriminalitas yang paling marak selama pandemi ini adalah perampokan di mini market atau toko-toko hingga penjambretan.

Dampak pandemi terhadap kemiskinan sendiri juga dirasakan di Kabupaten Tulungagung. Angka pengangguran sendiri di Kabupaten Tulungagung mengalami peningkatan yakni pada tahun 2017 sebesar 2,27%, naik pada tahun 2018 menjadi 2,61%, dan pada tahun 2019 naik lagi menjadi 3,36% persen. Apalagi dengan adanya pandemi ini diperkirakan tingkat persentase pengangguran ini akan meningkat lagi menjadi 3,47%.

Meskipun tingkat kemiskinan di Kabupaten Tulungagung pada tahun 2017 hingga 2019 mengalami penurunan, namun dengan adanya serangan pandemi pada perekonomian daerah ini tentunya akan membawa kemungkinan bahwa tingkat kemiskinan akan meningkat. 

Pada tahun 2017 persentase penduduk miskin di Kabupaten Tulungagung sendiri berada pada angka 8,04%, lalu menurun menjadi 7,27% pada 2018, dan mengalami penurunan kembali pada 2019 menjadi 6,74%. 

Sedangkan untuk 2020 sendiri, persentase penduduk miskin di Kabupaten Tulungagung diproyeksikan akan menjadi 8,11 persen. Tingginya peningkatan angka kemiskinan ini disinyalir banyak berasal dari daerah pedesaan. Pihak pemerintah setempat sendiri sudah melakukan upaya untuk mengatasi permasalahan ini dengan memberikan berbagai macam bantuan kepada penduduk setempat.