 Kejadian kebakaran kawasan gambut yang masih terjadi terutama di wilayah prioritas Restorasi gambut, menunjukan Pemerintah masih gagap mencegah kebakaran gambut.  Berbagai upaya yang dilalukan pasca kebakaran gambut tahun 2015 dengan membentuk Badan Restorasi Gambut dilengkapi dengan puluhan pakar gambut, membangun sekat kanal, sumur bor, dan penguatan ekonomi komunitas lokal, nampaknya belum mampu membasahi kawasan dan mengatasi perluasan kebakaran gambut.
    Berdasarkan data pantauan satelit dan data kejadian kebakaran, saat ini cakupan kebakaran hutan dan lahan sudah menyebar dan menunjukan peningkatan diwilayah Sumatera Selatan, Propinsi Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Jambi, Riau, bahkan sudah sampai ke wilayah Papua.  Wilayah yang menjadi kebakaran dan operasi pemadaman, merupakan wilayah yang memiliki karakteristik  kawasan bergambut, yang selama ini menjadi sumber kebakaran.
    Kebakaran di kawasan gambut yang terjadi secara massif akan menimbulkan masalah asap lintas batas, menimbulkan emisi karbon, dan menyebabkan penurunan produktivitas ekonomi,  aktivitas social, terganggunya kegiatan pendidikan,  transportasi dan menimbulkan peningkatan penderita ISPA di berbagai wilayah. Â
Belum Optimal
    Harus diakui, Pemerintah melalui Badan Penanggulangan Bencana  dengan dukungan Pemerintah Daerah selalu sigap dalam upaya melakukan pemadaman, dengan mengerahkan Helicopter untuk melakukan water bombing. Setiap menjelang musim kebakaran kawasan hutan dan lahan, selalu disiagakan helicopter di beberapa bandara yang menjadi sasaran wilayah operasi.
    Secara teknis, penggunaan helicopter untuk water bombing pada kawasan yang sulit dijangkau, dapat menjadi salah satu pilihan  untuk respon cepat. Namun, pada beberapa kejadian kebakaran, pemadaman pola water bombing  tidaklah efektip, bahkan cenderung tidak efisien  dari aspek anggaran. Biaya untuk pemadaman kebakaran gambut menggunakan pola water bombing dapat mencapai kisaran Rp. 100 -- Rp. 150 juta sekali penerbangan (Kompas.com - 04/09/2015). Sedangkan biaya operasi  Tim  untuk  pembuatan  1 titik sumur bor dengan kedalaman 30 meter ditambah dengan  biaya operasional pemadaman tidak akan lebih dari Rp 10 juta setiap hari.
    Tidak efektipnya pemadaman menggunakan pola water bombing, karena pada tahap awal hanya memadamkan rembetan api pada kebakaran permukaan, sedangkan pada bagian bawah api masih terus menjalar. Bahkan pemadaman api bagian permukaan akan memicu asap yang lebih pekat. Selain itu, pemadaman kebakaran kawasan menggunakan water bombing,  terutama pada lokasi yang titik lokasinya  jauh dari Pos Pengendali dan lokasi pengambilan pasokan air, akan berkejaran dengan kecepatan rambatan api, proses pemadaman akan memerlukan lebih dari satu kali penyiraman, bahkan memakan waktu beberapa hari untuk memadamkan kawasan kebakaran dengan luasan 2 - 5 hektar.
    Pengalaman menunjukan, kebakaran yang terlambat ditangani dalam rentang waktu lebih dari 30 menit dikawasan gambut, akan memerlukan waktu dan tenaga ekstra untuk dapat dipadamkan. Rentang lebih 30 menit, api menjalar cepat dipermukaan dan merembet kebawah permukaan.
    Relawan Jumpun Pambelom memiliki pengalaman dalam mendukung pemadaman api gambut, pada wilayah yang kesulitan air dengan melakukan dukungan pembuatan sumur bor. Kejadian kebakaran terjadi sekitar tanggal 2 Nopember 2015 di Desa Pilang (di ujung jembatan layang tumbang Nusa). Saat itu, untuk pemadaman dikerahkan Batalyon Yonif Raider 515 Kostrad yang didatangkan dari Jember berjumlah 350 orang. Api sulit dipadamkan, karena kanal yang dibuat dan disekat atas intruksi Presiden Jokowi, tak mampu menyediakan air dengan cukup.
    Untuk mendukung pemadaman, pada tanggal 4 November 2015 Relawan Jumpun Pambelom berinisiatif membuat sumur bor untuk sumber penyediaan air. Dalam hitungan 3 jam, sumur bor berhasil dibuat dan mampu mensuply kebutuhan air yang cukup untuk melakukan pemadaman dan menghentikan luasan sebaran api dan peningkatan sebaran asap.
    Peningkatan Penggunaan helicopter  untuk pemadaman kebakaran kawasan hutan dan lahan, menunjukan bahwa upaya memperkuat potensi dan respon lokal  untuk antisipasi dan penanggulangan kebakaran kawasan gambut masih belum optimal. Â
