Yusdani: Gerakan Boikot Berdampak ke Dalam Negeri dan Rawan Ditunggai Oknum

Lombok Tengah -- Direktur Pusat Studi Siyasah dan Pemberdayaan Masyarakat (PS2PM) Yogyakarta, Yusdani, menilai bahwa gerakan Boikot, Divestasi, Sanksi (BDS) lebih memberikan dampak signifikan terhadap situasi dalam negeri. Ia juga memperingatkan bahwa gerakan tersebut rawan disalahgunakan oleh pihak-pihak yang mencari keuntungan pribadi.

"Dalam pandangan Islam yang saya pahami, aksi boikot harus dipertimbangkan dengan matang, khususnya dari aspek keadilan sosial," ujar Yusdani dalam diskusi bertema "Dampak Sosial dan Ekonomi Gerakan Boikot terhadap Perusahaan dan Pekerja di Indonesia" di Madrasah YANMU NW Praya, Lombok Tengah, pada 9 September 2024.

Sebagai akademisi Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Yusdani menekankan bahwa dampak dari boikot lebih terasa pada perekonomian nasional. Menurutnya, perusahaan-perusahaan yang diduga memiliki keterkaitan dengan Israel berpotensi melakukan efisiensi yang dapat memengaruhi pekerja Indonesia.

"Kita ingin melemahkan Israel melalui boikot, namun yang justru terkena dampaknya adalah perekonomian bangsa kita sendiri," tambahnya.

Meski demikian, Yusdani tidak menolak ide boikot sepenuhnya. Ia menegaskan pentingnya kewaspadaan agar gerakan ini tidak disalahgunakan oleh oknum yang hanya mementingkan keuntungan pribadi. Menurutnya, masyarakat perlu bijaksana dalam menyikapi gerakan ini, agar tidak merugikan perusahaan yang telah memberikan kontribusi positif bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia.

"Saya berharap masyarakat, khususnya umat Muslim, dapat bersikap cerdas dalam menghadapi isu boikot ini," katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Yusdani juga meminta agar pemerintah dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) memberikan informasi yang lebih jelas terkait perusahaan atau produk yang terafiliasi dengan Israel. Hal ini penting agar masyarakat tidak terjebak dalam informasi yang tidak valid, serta agar oknum yang memanfaatkan situasi ini dapat dihindari.

"MUI tidak pernah secara spesifik menyebut perusahaan atau produk mana yang terafiliasi dengan Israel. Namun, setelah fatwa keluar, banyak produk yang dituduh memiliki keterkaitan," ungkap Yusdani.

Ia menambahkan, keberadaan daftar liar perusahaan yang diduga terafiliasi menjadi bukti bahwa gerakan boikot ini telah disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Akibatnya, tujuan awal gerakan ini untuk melemahkan ekonomi Israel justru berubah menjadi salah sasaran.

"Jika saya boleh memilih, lebih baik kita menyumbang secara konkret daripada terlibat dalam boikot yang lebih banyak unsur politisnya daripada kesadaran literasi umat," pungkas Yusdani.