6. Peningkatan aksesibilitas dan bimbingan perpajakan:Â Pemerintah dapat memberikan aksesibilitas yang lebih baik terhadap informasi perpajakan bagi pelaku UMKM, seperti panduan perpajakan yang jelas dan mudah dipahami. Selain itu, penyediaan bimbingan perpajakan secara langsung atau online juga dapat membantu pelaku UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar.
7. Penegakan hukum dan pengawasan yang efektif: Pemerintah perlu memastikan penegakan hukum dan pengawasan yang efektif terhadap pelaku UMK kepatuhan yang melakukan pelanggaran perpajakan. Hal ini dapat mendorong  perpajakan dan memberikan perlindungan terhadap pelaku UMKM yang mematuhi peraturan perpajakan.
Penerapan kebijakan dan strategi perpajakan yang tepat di era digitalisasi dapat membantu pelaku UMKM untuk memahami dan memenuhi kewajiban perpajakan dengan lebih mudah. Selain itu, langkah-langkah ini juga dapat mendorong pertumbuhan dan perkembangan UMKM dalam menghadapi tantangan digitalisasi.
Selain itu, pengembangan teknologi perpajakan juga menjadi elemen utama dalam transformasi ini. Pemerintah dapat mengembangkan aplikasi mobile atau platform online yang user-friendly dan mudah digunakan oleh pelaku UMKM.Â
Melalui teknologi perpajakan yang canggih, pelaporan dan pembayaran pajak dapat dilakukan dengan cepat, akurat, dan efisien. Dengan demikian, pelaku UMKM dapat fokus pada pengembangan bisnis mereka tanpa terbebani oleh tugas administratif yang kompleks.
Dalam rangka mendorong pertumbuhan pelaku UMKM di era digitalisasi, pembebasan atau pengurangan beban pajak juga menjadi strategi yang relevan. Pemerintah dapat memberikan insentif perpajakan khusus bagi UMKM yang beroperasi di bidang digital.Â
Hal ini memberikan stimulus bagi pelaku UMKM untuk mengadopsi teknologi dan meningkatkan daya saing mereka dalam pasar digital. Selain itu, pemangkasan tarif pajak atau pembebasan pajak tertentu juga dapat memberikan kelegaan finansial yang berarti bagi pelaku UMKM, sehingga mereka dapat mengalokasikan sumber daya mereka dengan lebih bijaksana.
Selain kebijakan dan strategi tersebut, penyederhanaan regulasi perpajakan juga menjadi faktor penting dalam mendukung pertumbuhan UMKM di era digitalisasi.Â
Regulasi yang rumit dan kompleks dapat menjadi hambatan bagi pelaku UMKM, terutama yang belum memiliki sumber daya yang cukup untuk mengelola aspek perpajakan mereka. Oleh karena itu, penyederhanaan regulasi perpajakan menjadi langkah penting untuk menciptakan lingkungan bisnis yang lebih ramah bagi UMKM.
Dalam perjalanan transformasi perpajakan di era digitalisasi, kolaborasi antara pemerintah dan platform digital juga memiliki peran yang signifikan. Melalui kerja sama dengan marketplace atau penyedia jasa pembayaran digital, data transaksi pelaku UMKM dapat dikumpulkan secara otomatis, yang dapat memudahkan pelaporan pajak dan meningkatkan kepatuhan perpajakan.Â
Kolaborasi semacam ini memungkinkan pemerintah untuk memiliki akses yang lebih baik terhadap data perpajakan dan memastikan bahwa pelaku UMKM tidak terlewatkan dalam pemenuhan kewajiban mereka.