Mohon tunggu...
Game Changer
Cerita Pemilih
Analisis Sosok
Fiksiana
Cerbung Cerpen Horor Puisi Roman
Halo Lokal
Bandung Joglosemar Makassar Medan Palembang Surabaya
Humaniora
Bahasa Filsafat Pendidikan Seni Sosbud
Inovasi
Gadget Nature Otomotif
Lyfe
Beauty Book Diary Film Games Healthy Hobby Home Humor Love Music Parenting Worklife
Money
Entrepreneur Financial
New World
Artificial intelligence Cryptocurrency Metaverse NFT
Olahraga
Atletik Balap Bola Raket
Ruang Kelas
Ilmu Alam & Tekno Ilmu Sosbud
Travel Story
Foodie Trip
Video
Vox Pop
Hukum Kebijakan Politik
Lagi Rame!
Slow Living di Temanggung: Sebuah Pengakuan
Awal Mula Jay Idzes Dipanggil Bang Jay
Pilkada Dipilih DPRD, antara Penghematan Anggaran dan Kemunduran Demokrasi
Rusunawa dan Transportasi Publik, Solusi Pekerja Muda?
Menjadi Koas yang Adaptif dan Kooperatif
Kenapa Kita Sering Membuang Ujung Ketimun?
Kamu pasti suka!
Ibnu Jandi LKP
Ibnu Jandi LKP Mohon Tunggu... -

DIR LKP

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan

Dilema Daerah terhadap Gaji ke-13 dan 14

7 Juni 2018   22:12 Diperbarui: 7 Juni 2018   22:27 503
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik
Birokrasi. Sumber ilustrasi: KOMPAS.com/GARRY LOTULUNG

(Defisit) (Rp. 988.989.831.871,-) atau minus 10,85%.

Sebenarnya kepala daerah diseluruh Indonesia mungkin prihatin dengan Kebijakan Pemerintah Pusat Mengenai Gaji ke 13 dan ke 14 serta THR di TA 2018?

Justru yg harus dilihat adalah : Apakah ada unsur dugaan kesewenang-wenangan Pemerintah pusat terhadap kebijakanya?

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  2. 1
  3. 2
LIHAT SEMUA
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
TAG

politik

birokrasi
Daftarkan email Anda untuk mendapatkan cerita dan opini pilihan dari Kompasiana
icon
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Batalkan Laporkan
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Akun Terverifikasi
Diberikan kepada Kompasianer aktif dan konsisten dalam membuat konten dan berinteraksi secara positif.
Pelajari selanjutnya.