OlehÂ
Jamilah,S.Pd,.Gr
Guru Mata Pelajaran  IPS SMP Negeri 2 Negara, Jembrana Bali
Pajak Kita dari Kita Untuk Kita
Selama ini kata Pajak santer terdengar disegala aktifitas kita yang berkaitan dengan kontribusi dalam hal mencapai tujuan bersama, namun apa sih Pajak itu sebenarnya?. Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan UU KUP, pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat. Contohnya seperti pembangunan dibidang kesehatan, pendidikan, infrastuktur, pertanian dan lainnya yang akan dikembalikan kepada kita dalam bentuk pelayanan dan fasilitas umum sehingga secara langsung kita bisa merasakan dampak pajak yang mulanya berasal dari kita dan untuk kita.
Bagaimana cara  negara mengumpulkan pajak dari kita? Tentunya ada sebuah lembaga yakni direktorat jendaral pajak atau yang lebih kita kenal DJP,yang mana lembaga ini sebagai lembaga yang bertugas untuk mengadministrasikan dan mengumpulkan pajak serta menghimpun dana untuk mendukung kegiatan pemerintah yang berujung pada kesejahteraan dan kenyamanan warga negara kita sendiri, ini lah yang dimaksud pajak dari kita untuk kita lagi. Betapa sangat luar biasanya pemerintah dalam hal memperhitungkan kenyamanan serta kesejahteraan masyarakat Indonesia dengan mengalokasikan pajak untuk kesejahteraan rakyat itu sendiri,sehingga penilaian sebagai negara yang berkembang menuju negara yang maju adalah ketika melihat Pajak rakyat sudah dinikmati oleh rakyat itu sendiri dengan terlihatnya kesejahteraan masyarakat baik dibidang kesehatan dan pendidikan yang diterima oleh masyarakat
Pajak Kita Untuk Kesejahteraan Kesehatan dan Pendidikan kita Semua!
Berbicara soal kesehatan dan pendidikan tentu sangat erat kaitannya dengan kesejahteraan masyarakat Indonesia, bagaimana tidak berdasarkan data APBN tentang anggaran untuk tahun 2024, Anggaran kesehatan direncanakan sebesar Rp 186,4 triliun atau sebesar 5,6% dari APBN. Jumlah ini meningkat 8,1% atau Rp 13,9 triliun, dibandingkan dengan anggaran pada tahun 2023. Dalam lima tahun terakhir anggaran kesehatan terus mengalami kenaikan. Dari sebesar Rp 119,9 triliun pada tahun 2020, menjadi Rp 124,4 T pada tahun 2021, menjadi Rp 134,8 T pada tahun 2022, menjadi Rp 172,5 T pada tahun 2023 dan sebesar Rp 186,4 T pada tahun 2024 (Sumber. www.data Kemenkes.go.id 2024). Sektor kesehatan ini snagat bergantung pada pajak, Pemerintah Indonesia terus berupaya meningkatkan pelayanan kesehatan melalui berbagai program yang didanai oleh pajak antara lain adalah :
Pembangunan Fasilitas Kesehatan: Pajak digunakan untuk membangun rumah sakit, puskesmas, dan klinik di seluruh Indonesia, terutama di daerah terpencil dan kurang berkembang. Fasilitas kesehatan yang memadai sangat penting untuk memastikan akses layanan kesehatan yang merata bagi seluruh masyarakat.
Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN): Program JKN yang dikelola oleh BPJS Kesehatan bertujuan untuk memberikan akses layanan kesehatan yang terjangkau bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dana pajak merupakan salah satu sumber utama pembiayaan program ini, yang mencakup biaya rawat inap, rawat jalan, obat-obatan, dan layanan kesehatan lainnya.
Kampanye dan Program Kesehatan Masyarakat: Pajak digunakan untuk mendanai kampanye kesehatan seperti imunisasi, pencegahan penyakit menular, dan program kesehatan ibu dan anak. Kampanye ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan dan pencegahan penyakit.
