Konstruksi Sosial dan Politik Profesi Dokter Indonesia

Sebagai sebuah profesi yang disebut "Officium Nobile" atau profesi terhormat, insan kedokteran dituntut dengan standar yang tinggi. Bahkan dalam kode etiknya, seorang dokter dituntut untuk melakukan pelayanan profesinya dengan standar tertinggi, dalam artian seorang dokter dalam menangani pasiennya harus melakukan dengan segenap daya dan upaya, baik kemampuan fisik maupun kemampuan ilmu pengetahuan kedokterannya.

Sebagai salah satu pilar pelayanan publik yang strategis, profesi dokter sebenarnya memiliki kekuatan sosial dan politik yang sangat besar. Bidang tugasnya yang bertanggungjawab atas kesehatan rakyat banyak, tentu saja memiliki implikasi pengaruh yang sangat kuat terhadap pasien yang ditolong atau dirawatnya. Tak ada seorangpun di dunia ini yang sepanjang hidupnya tak pernah mengalami sakit atau menderita penyakit. Siapapun dia, mulai dari penguasa sampai rakyat kecil, pada suatu waktu dalam kehidupannya akan mengalami sakit. Pada keadaan itulah maka akan bersentuhan dengan seorang dokter bahkan dengan tim dokter.

Melihat hal tersebut di atas, maka hubungan antara dokter yang mengobati pasiennya, bukanlah hubungan biasa-biasa saja. Kemampuan seorang dokter yang melakukan pelayanan dengan komunikasi yang baik serta penuh perhatian, apalagi jika pasien tersebut sembuh dari kesakitan atau penyakitnya, maka takkan pernah dilupakan oleh sang pasien. Bahkan tempo dulu, karena tugas dan profesi inilah maka dokter sering disebut manusia setengah dewa. 

Ya, karena selain sebagai manusia biasa, seorang dokter juga memiliki kemampuan untuk membantu menyembuhkan penyakit pasiennya. Bila berbicara soal nyawa, tentu saja bagi setiap insan manusia, hal ini adalah hartanya yang paling berharga, melebihi apapun harta yang dimilikinya.

Oleh karena begitu pentingnya peranan seorang dokter dalam tugas dan profesinya itu, maka aturan dan kode etiknya sangatlah keras dan ketat. Nilai-nilai kemanusiaan ("humanity") dalam arti penghormatan pada martabat kemanusiaan, merupakan landasan utama seorang dokter melayani pasiennya. Begitupun nilai-nilai moralitas ("morality") haruslah dimiliki sebagai dasar dan hendaknya tertanam di dalam hati nurani setiap pribadi dokter, baik dalam pelayanan dan hubungannya dengan pasien maupun dengan teman sejawat.

Seorang dokter haruslah memiliki kesadaran untuk selalu menghormati dan menjaga integritas dan kehormatan profesinya. Nilai kejujuran ("honesty") harus selalu menjadi cermin atau refleksi dalam memelihara kejujuran dan menghindarkan diri dari perbuatan yang curang saat menjalankan praktek profesi maupun dalam kehidupan sehari-harinya. Mengutamakan kepentingan pasiennya dalam pelayanan publik ("to serve public interest") haruslah selalu dilakukan dalam pendayagunaan dan  pengembangan profesi kedokterannya. Tidak boleh memandang bulu dalam pelayanan, apalagi memilih-milih pasien. Tak lupa juga seorang dokter harus terus menjaga kesehatan dirinya sendiri, agar supaya dapat memberikan pelayanan prima terhadap pasiennya.

Semua hal di atas akan sangat menentukan pengaruh dan perilaku seorang dokter di mata masyarakat. Keberpihakan kepada hak-hak dan kepuasan masyarakat yang membutuhkan pertolongan adalah merupakan konsekuensi langsung dari dipegang teguhnya nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan kredibilitas profesi dari seorang dokter. Seorang dokter yang mampu menjaga dan memelihara profesinya sebagai "Officium Nobile", akan sangat berpengaruh baik dalam kedudukan sosial masyarakat maupun dalam politik suatu wilayah dan negara. 

Dengan kata lain, jika para dokter dapat melaksanakan tugas pekerjaannya dengan semangat profesional yang tinggi serta menghargai setiap pasiennya tanpa memandang bulu, maka hal ini akan menumbuhkan rasa kepercayaan dan penghormatan yang tinggi dari rakyat. Jika hal itu terjadi, maka pada titik ini para dokter sudah mengambil hati dari rakyat dan ini tentu saja menghasilkan konstruksi sosial yang sangat kuat dan otomatis juga memiliki kekuatan politik yang dashyat.

Apapun kebijakan yang diambil oleh Pemerintah, mereka tetap memerlukan dokter dalam menjalankan program-programnya di bidang pelayanan publik kesehatan. Tanpa peran serta profesi dokter, maka bukan hanya akan gagal total semua program tersebut, bahkan dapat mengguncang suatu negara. Bayangkan saja, apabila seluruh dokter di suatu negara berhenti melayani pasiennya, tidak perlu berminggu-minggu atau berbulan-bulan, cukup 1-2 hari saja. 

Pasti negara akan goncang dan bisa terjadi revolusi. Tetapi, tentu saja hal tersebut akan melanggar sumpah dan kode etiknya. Karena seorang insan kedokteran tidaklah boleh membiarkan orang yang membutuhkan pertolongannya. Oleh karena itu, kekuatan politik dokter tak perlu sampai sejauh itu, namun cukup dengan memboikot program-program pemerintah khususnya di bidang kesehatan, maka minimal Menteri Kesehatannya akan jatuh.

Konstruksi sosial dan politik dokter ini, apabila diorganisir dengan manajemen yang baik, maka akan sangatlah kuat posisi tawarnya terhadap Pemerintah. Tentu saja syarat utamanya adalah persatuan dan kesatuan insan kedokteran. Tanpa itu, maka kekuatan politik dokter akan sangat lemah dan mudah sekali di adu domba atau di kanalisasi. Kebangkitan Nasional bangsa kita Indonesia yang menghasilkan kemerdekaan, tercatat dengan tinta emas dipelopori oleh para dokter-dokter STOVIA dikala itu. Ini adalah sejarah dan fakta negara kita, bahwa kekuatan politik dokter sangatlah kuat.