ASN dalam Pemilu; Ambiguitas dalam Perspektif Republik dari Plato

Dalam buku Republik mahakarya Plato yang ditulis dalam gaya dialog, Socrates, dalam satu sesi percakapan dengan Plato, Glaucon serta Adeimantus kakak laki-laki Plato, membahas tentang konstitusi sebuah sistem pemerintahan.

Dalam empat sistem pemerintahan dalam dialog ini,timokrasi, oligarki, demokrasi, dan tirani, menjadi perbincangan sengit. Argumen dalam buku Republik dari  Plato, digambarkan secara lugas oleh Plato bagaimana secara alamiah pemerintahan yang timokrasi hancur dan menjadi oligarki. 

Oligarki pun ketika tidak mampu memberikan kepuasan masyarakat maka akan hancur dan menuntut sebuah sistem demokrasi yang lebih bebas dan berkeadilan. demokrasi lahir karena ada kemenangan masyarakat bawah dan menuntut adanya kesetaraan dan kebebasan. 

Penggambaran demokrasi sebuah negara adalah penerapan hukum yang adil sangat menonjol. Tapi sistem demokrasi yang tidak bertanggung jawab akan melahirkan tirani disaat kebebasan justru dikedepankan.

Dalam sistem Demokrasi pun tak lepas dari pengelompokan. Kelompok pertama adalah kelompok penguasa, kaum cerdik pandai dan berkarakter pemimpin, kelompok yang kedua adalah kelompok pengusaha yang mempunyai sifat tertib dan mudah untuk diperas madunya. 

Kelompok yang ketiga terdiri dari mereka yang bekerja dengan tangan mereka sendiri; mereka bukan politisi, dan tidak memiliki banyak hal untuk dihidupi. Ketika berkumpul, adalah kelas terbesar dan paling kuat dalam demokrasi.

Dalam dialog mendalam mereka, kelompok ketiga ini tidak suka berkumpul kecuali diberi madu.

Demokrasi pun tak lekang dari potensi melahirkan pemimpin tiran. Berdalih sebagai problem solver dan menguasai hajat hidup orang banyak, dan punya sifat sebagai pelindung masyarakat, sifat dasar manusia yang tetap akan mementingkan diri sendiri, apalagi ketika menjadi pemimpin maka tirani akan sulit untuk tidak terwujud. Menurut Plato pemimpin yang dipilih secara demokratis akan cenderung melahirkan pemimpin yang gagal

Peran aparatur sipil negara (ASN) diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang berbunyi: 

"Pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme". 

Dan menurut Pasal 4 ayat (15) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil larangan ASN yaitu memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara: terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; 

menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye; membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada ASN dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

Dalam perspektif dialog Socrates dalam buku Republik dari Plato, kenetralan tersebut menjadi ambigu dikarenakan ASN juga merupakan warga negara Indonesia yang memiliki hak untuk memilih ataupun dipilih. 

Serta cocok dikelompokan dalam kaum cerdik pandai yang dari awal seharusnya bisa memberikan pendapat secara objektif tentang calon yang akan dipilih agar bisa menjadi bagian yang bertanggung jawab pada kesejahteraan rakyat dan menghindarkan dari kecelakaan politik dan kemanusiaan, bahkan sistem pemerintahan tiran.  Akan tetapi ASN ternyata harus menjadi bagian pasif dari pemilu karena dianggap bisa menjadi mesin penghasil suara jika terkoordinir pihak tertentu.

Akankah dalam pesta demokrasi 2024 ASN akan memposisikan diri sebagai kaum cerdik pandai dan tidak memiliki afiliasi politik langsung saat tahapan pemilihan umum dilaksanakan.atau menjadi bagian kelompok ketiga yang hanya mementingkan isi perut terisi dan acuh tak acuh bagi tanggung jawab ASN yang profesional dalam pemilu. 

Dialog Socrates menegaskan sakral dan penting ketika memberikan tugas dan tanggung jawab memimpin kepada pilihan kita,  dimana dalam sistem demokratis sangat mungkin dimenangkan oleh pihak yang tidak punya pengetahuan akan tetapi punya madu.

Seperti kata Plato : Opini adalah media antara pengetahuan dan ketidaktahuan, maka tulisan semoga menjadi pengetahuan  untuk bertindak rasional sebagai dasar cinta negeri ini dan tanpa melanggar ketentuan dan larangan yang mengatur.