Pemerintah perlu bersikap arif dalam menentukan langkah kebijakan. Upaya penyempurnaan sistem evaluasi hendaknya tidak berakhir pada penetapan nilai sebagai penentu tunggal kelulusan. Argumen yang paling kuat untuk melegitimasi UN adalah pemanfaatannya sebagai pemetaan kualitas secara nasional. Jika UN dipaksakan sebagai alat kelulusan di tengah keragaman kompetensi yang sangat lebar, justru akan menambah daftar panjang kebijakan yang minim sensitivitas konteks. Menimbang seluruh aspek secara cermat adalah tanggung jawab moril, agar kebijakan ujian tidak melahirkan kepanikan massal dan praktik manipulasi yang merusak integritas pendidikan.
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana
Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI
