Memperkokoh Eksistensi Dewan Pendidikan

"Saat ini, dunia pendidikan memperoleh tantangan manakala menyambut isu-isu perkembangan teknologi. Apabila suatu daerah tidak memiliki cara-cara yang jitu dalam mengembangkan pendidikan, maka dipastikan akan ketinggalan dengan daerah-daerah yang lain".

Demikian pesan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Dr. H. Zulkieflimasyah S.E., M.Sc.,ketika membuka Silaturahmi Nasional (Silatnas) Dewan Pendidikan Indonesia, Sabtu, 23 Juli 2022 di Gedung Teater Tertutup Taman Budaya NTB, Mataram.

Namun ia berkeyakinan, kalau memang pendidikan sekarang diisi oleh dewan-dewan pendidikan yang hebat di bidangnya masing-masing, maka dunia pendidikan tidak perlu lagi cemas dalam menyambut perkembangan teknologi.

 Zulkieflimansyah berharap dewan pendidikan memikirkan cara dalam realitas virtual yang saat ini tengah dihadapi dunia global.

Sehari sebelumnya Silatnas dibuka dengan malam gala dinner di halaman kantor Dinas Pendidikan NTB dan ditutup dengan barbeque party di pelataran Hotel Aruna Senggigi, Lombok.

Malam Pembukaan Silatnas. Dokpri

Silatnas ini merupakan yang kedua kalinya. Peserta Silatnas berasal dari 11 provinsi, yakni Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Banten, Jambi, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan Kepulauan Bangka Belitung.

Delegasi Dewan Pendidikan Provinsi Kalbar berjumlah sepuluh orang,  dipimpin Wakil Ketua, Dr.Mawardi. Peserta lainnya adalah Eusabinus Bunau,P.Hd;  Syaparman,MM;  Edi V.Petebang, S.Sos; Dr.Kristianus, Dr.Yapandi Ramli, Dr.Harry Saderach, Drs. Sumadyo,  Fitri Darsini, MM dan Romdlon, S.Ag.  

Gubernu NTB membuka Silatnas II. Dokpri

Silatnas merupakan forum anggota Dewan Pendidikan dari seluruh Indonesia untuk berdiskusi, sharing informasi saling menguatkan. 

Sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berbunyi, "Masyarakat berperan serta dalam peningkatan miti pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan melalui Dewan Pendidikan dan Komite sekolah/madrasah".

Ayat (2) dikatakan "Dewan Pendidikan sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasaran serta pengawasan pendidikan pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota yang tidak mempunyai hubungan hirarki".

Dalam evaluasi Silatnas diketahui ternyata masih ada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang belum membentuk Dewan Pendidikan. Pada tingkat nasional pun Dewan Pendidikan Nasional tidak aktif. 

Karena itulah Silatnas mendorong agar Dewan Pendidikan Nasional diaktifkan dan provinsi/kabupaten/kota yang belum membentuk agar segera ada Dewan Pendidikan sesuai amanan Undang-Undang Sisdiknas.

Selama setengah hari Silatnas diisi seminar dengan lima topic dan dilanjutkan rapat perumusan rekomendasi untuk Pemerintah melalui Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. Tim Perumus rekomendasi Silatnas diketuai Dr.Junaidi, dengan anggota Dr.Dwi Astutiek, Prof.Warsono. Prof.Danisworo. 

Ada sejumlah poin rekomendasi yang dihasilkan, yang paling utama adalah meminta kepada Pemerintah (dan DPR) agar institusi Dewan Pendidikan tetap ada di dalam RUU Sisdiknas yang sedang dibahas.

"Keberadaan Dewan Pendidikan adalah amanat rakyat, amanat reformasi sehingga tidak boleh dihilangkan,"harap Dr.Mawardi, Wakil Ketua Dewan Pendidikan Kalbar

Forum Silatnas II juga memilih tuan rumah Silatnas II. Ada tiga provinsi yang dicalonkan, yakni Kalbar, Banten dan Yogyakarta. Peserta akhirnya sepakat menetapkan Provinsi Banten sebagai tuan rumah Silaturahmi Nasonal Ketiga tahun 2023.

peserta di Desa Adat Ende. Dokpri

Hari ketiga seluruh peserta Silatnas melakukan tour ke sejumlah obyek wisata di Lombok, yakni ke Desa Adat Sasak Ende, Pantai Mandalika, dan Sirkuit Mandalika.***

Info Dewan Pendidikan Kalbar:

Jl. Sutan Syahrir, Kantor Dikbud Provinsi Kalbar Telp.0561-7083005. Email: sekretariatdppkb@yahoo.co.id/ website: dewanpendidikankb.org