Mohon tunggu...
Epetebang
Epetebang Mohon Tunggu... Wiraswasta - untaian literasi perjalanan indah & bahagiaku

credit union, musik, traveling & writing

Selanjutnya

Tutup

Pendidikan

Dewan Pendidikan Prihatin Buruknya SDN 15 Semirah,Sintang-Kalbar

18 Agustus 2018   14:25 Diperbarui: 18 Agustus 2018   14:26 261
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Kegiatan belajar mengajar di SDN 15 Semirah Timbay Kelas Jauh dengan kondisi ruang kelas dan sarana prasarana yang memprihatinkan di Desa Sekujam Timbay, Kec.Sepauk, Kab. Sintang (dari  tribunpontianak.co.id)

Anggota Dewan Pendidikan Kalimantan Barat Edi V Petebang menanggapi kondisi tidak layaknya Kelas Jauh Sekolah Dasar Negeri (SDN) 15 Semirah Timbay, Desa Sekujam Timbay, Kecamatan Sepauk, Kabupaten Sintang.

"Tentu saja kita sangat prihatin jika masih ada pendidikan dasar seperti itu di wilayah Kalimantan Barat. Kenyataan ini menjadi sesuatu hal yang menohok bagi Pemerintahan Daerah setempat lantaran hal-hal yang dasar masih belum mendapatkan perhatian," ujarnya.

Berdasarkan pengamatan Dewan Pendidikan hingga saat ini, memang secara umum sebenarnya pendidikan dari tahun ke tahun semakin membaik. Tapi memang masih ada beberapa pendidikan terutama tenaga guru, sarana dan prasarana belajar, gedung sekolah dan segala macam masih belum memadai.

Mungkin merata, tapi jumlahnya tidak terlalu banyak lagi. Saya pernah ke pedalaman Putussibau, Ketapang, Sintang, Sekadau, Sanggau dan kabupaten lainnya. Memang ada satu atau dua yang memprihatinkan, tapi secara umum jauh lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya.

Perhatian pemerintah tentu saja semakin ada dari tahun ke tahun. Tapi kita sadari keterbatasan anggaran juga jadi penghambat, karena disadari daerah-daerah juga mempunyai program pembangunan lainnya yang harus dilakukan sehingga pembangunan gedung sekolah belum jadi prioritas.

"Saran saya buat pemerintah daerah mungkin dilihat situasinya, karena tidak menutup kemungkinan juga ada sekolah yang dibangun, tapi kemudian sekolahnya tinggal belasan orang," katanya.

Jadi banyak sebab, misalnya tidak menutup kemungkinan jarak antar sekolah satu dengan lainnya berdekatan. Umpamanya jarak dari desa satu ke desa lainnya sekitar satu kilo, dua kilo namun ada dua sekolah.

Jika kondisi seperti itu maka bisa diambil langkah regrouping atau merger. Cari lokasi baru yang strategis diantara kedua desa itu.

Kalau kami dulu di Dewan Pendidikan sudah sangat sering menyampaikan ke instansi terkait yakni Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota supaya dibuat sekolah model berasrama yang terintegrasi.

Semisal di kota-kota kecamatan itu ada satu sekolah yang ada Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP), sehingga anak-anak di pedalaman bisa mengenyam pendidikan di situ.

Itu jadi semacam Unit Pelaksana Teknis (UPT) pemerintah. Pemerintah yang mengurusinya bukan pihak swasta.

Terkait kekurangan guru, lazimnya sekolah mengangkat honorer yang dibayar melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Upah yang diberikan tergantung jumlah siswa-siswi. Jika siswa-siswinya banyak, maka otomatis dana BOS juga banyak dan sekolah bisa menggaji lebih besar tenaga honorer. Jika siswa-siswinya hanya sedikit, otomatis dana BOS yang diterima juga sedikit.

Ke depan, untuk gaji guru honorer bisa dicarikan alternatif seperti dana CSR perusahaan atau menggalang dana dari masyarakat dan desa untuk membayar gaji honorer guru.

Sementara itu untuk membenahi infrastruktur khususnya menuju sekolah, sebenarnya sekarang sudah ada dana Alokasi Dana Desa (ADD) yang bisa dimanfaatkan. Di banyak tempat, dana ADD digunakan untuk memperbaiki sarana dan prasarana. Misalnya, bisa membuat betonisasi jalan dengan lebar satu meter.

Kalau diatur sedemikian rupa, dana ADD bisa mencukupi. Banyak daerah melakukan hal seperti itu. Jadi tidak juga harus menunggu dana dari dinas kabupaten, provinsi bahkan pusat. Sebenarnya ADD bisa dipakai namun tergantung ke tanggung jawab aparat pemerintah desa juga.

Kita menuntut juga kepada aparat pemerintah desa untuk memberikan perhatian serius kepada pembangunan yang menunjang untuk dunia pendidikan. Jangan ADD hanya habis untuk operasional dan lain-lain. Kebutuhan mendasar bagi masyarakat jangan diabaikan.

"Saya berharap semoga kualitas pendidikan lebih merata antara di perkotaan dengan pedesaan dan pedalaman. Sarana dan prasarana pendidikan juga diharapkan lebih merata antara perkotaan dan pedesaaan/pedalaman. Sebab, pendidikan adalah hak semua warga negara baik di kota, desa dan pedalaman punya hak yang sama," jelasnya.

Termasuk peningkatan kualitas guru agar lebih merata. Masih dijumpai kasus bahwa guru-guru di pedalaman jarang bisa ikut pengembangan, pelatihan diri dan segala macamnya. Lebih banyak kesempatan didapat oleh guru-guru di perkotaan, padahal mereka juga harus mendapatkan kesempatan yang sama. Sehingga nantinya bisa meningkatkan kualitas pendidikan nantinya.***

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Pendidikan Selengkapnya
Lihat Pendidikan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun