Mohon tunggu...
Andrew T Panjaitan.ST
Andrew T Panjaitan.ST Mohon Tunggu... -

Ingin lebih Tau tentang Saya, Silahkan Kunjungi Grup Facebook Saya di:\r\nhttps://www.facebook.com/groups/PersatuanRakyatindonesia/ \r\n\r\ndan Fun Page Facebook:\r\nhttps://www.facebook.com/pages/Andrew-TIGOR-Panjaitan-ST/958946894121176\r\n\r\nkunjungi juga website Blog:\r\nhttp://relawansiantar.blogspot.com/

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Pilihan

Pemerintah Pusat Cabut Subsidi BBM, Daerah Beri Subsidi BBM Pengangkutan

6 November 2014   19:40 Diperbarui: 17 Juni 2015   18:28 87
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Pemerintah Pusat diharuskan mengalihkan Subsidi BBM untuk mensukseskan Program 9 nawacita dalam 5 Tahun kedepan. Peran Aktif daerah untuk mencegah Inflasi khususnya karena lonjakan harga yang tinggi dengan mengeluarkan Subsidi BBM untuk Pengangkutan khusus Angkutan Darat,Udara serta laut. misalnya saja daerah pengeluarkan subsidi untuk pengangkutan dalam kota sebanyak 5 Liter gratis perhari dan luar kota sebanyak minimal 10 liter gratis perhari tergantung jarak tempuh dengan catatan angkutan tersebut memang berasal dari daerah tersebut dan dari segi surat surat dan pajak kendaraan harus berlaku. artinya pemerintah daerah bisa mengeluarkan kebijakan dan bekerja sama dengan samsat setempat untuk mendata kendaraan pengangkutan daerah.

Jika ditanya tentang Anggaran daerah, maka Pemerintah daerah sebenarnya memiliki lubang-lubang penghasil anggaran jika berani mereformasi birokrasi daerahnya. dengan memperketat sistem pengawasan untuk dinas yang memiliki sumber pemasukan. daerah juga dapat membentuk loket-loket pemerintah untuk pengurusan dan pembayaran surat menyurat mengingat didaerah banyak pungli-pungli dalam pengurusan KK,KTP,Surat ijin, surat keterangan,pengurusan AKTA,surat keterangan Tanah, bahkan hingga ke dalam kepegawaian tersendiri untuk pengambilan SK,dll pun masih banyak yang pungli [uang salam-salam]. jika pemerintah daerah mau dan ingin meningkatkan anggaran maka pemerintah buat loket pembayaran sistem online di setiap kelurahan untuk mencegah terjadinya Pungli dari para Lurah ataupun oknum nakal. dan ini menghasilkan ledakan pendapatan daearah. selanjutnya pun begitu dalam sistem pengawasan dinas perhubungan, Dinas kebersihan dan dinas - dinas lainnya.

Oleh karena itu diharapkan Pemerintah Daerah jangan banyak tergantung dengan pemerintah pusat tapi dengan adanya otonomi daerah maka diharapkan daerah memiliki kemampuan untuk mengelola anggaran dan meningkatan pendapatan daerah untuk mensejahterakan rakyat bukan untuk menyengsarakan rakyat.

Penulis: Andrew Tigor Panjaitan.ST [Pematangsiantar]


  • FB : Andrew Jaith
  • Twitter : BangJaith
  • Grup FB : Persatuan Rakyat Indonesia
  • Fun Page : Andrew Tigor Panjaitan ST

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun