Nasib Petani Pinang: Kondisi, Refleksi, Solusi

Pinang adalah salah satu komoditas besar yang dimiliki di negeri ini. Cukup banyak penghasil biji pinang di Indonesia, pusatnya berada di Pulau Sumatera: Jambi, Aceh, Sumatera Barat, Riau, Sumatera Selatan dan Sumatera Utara. Saat ini biji pinang sudah menjadi komoditi perdagangan. Ekspor dari Indonesia diarahkan ke negaranegara Asia selatan seperti Pakistan, Thailand, India, Singapura, Myanmar, Nepal, Viet Nam, Sri Lanka, Bangladesh, dan Malaysia (Kementrian Perdagangan, 2017). Memang tidak sepopuler seperti komoditas eskpor lainnya seperti Kelapa Sawit, Karet,Batubara dan lain sebagainya, Pada 2021, nilai ekspor komoditas ini secara nasional mencapai US$ 357 juta. Provinsi Jambi turut berkontribusi besar, sekitar 40 persen dari nilai ekspor nasional. Nilai yang tidak sedikit tentunya, tapi produksi ini tumbuh progresif setiap tahunnya. Secara statistic, Indonesia adalah penguasa ekspor pinang secara global, lebih dari 60 persen ekspor pinang dunia berasal dari Indonesia (Badan Pusat Statiska, 2021). Pada sektor ini, Indonesia memainkan peran penting akan kebutuhan pinang global. Namun anjloknya harga pinang membuat petani kebingungan dan bahkan kehilangan mata pencaharian. Tahun 2022 harga pinang sempat menyentuh Rp. 22.000/kg untuk kategori kualitas pinang tertinggi, sementara hari ini berdasarkan observasi penulis harga pinang anjlok ke harga 8000-9000 untuk kualitas pinang tertinggi. Bahkan banyak petani yang melakukan penamaman ulang kebun pinang mereka dan beralih ke komiditas lain seperti Kelapa Sawit dan Pohon Karet karena harga yang anjlok drastis. Apa penyebabnya? Pinang Indonesia hanya bergantung pada ekspor saja. Sehingga kebijakan apapun yang terjadi di Negara tujuan Ekspor akan sangat mempengaruhi harga dan juga berpengaruh terhadap kelangsungan bisnis tersebut. 

"Mestinya kita olah pinangnya, jangan hanya ekspor biji pinang saja" mungkin pernyataan ini sedikit bernuansa romantisasi namun, ada benarnya. Seluruh Pinang yang diekspor hanya bahan mentah saja, tanpa diolah sedikit pun. Komoditas ini sangat bergantung pada bagaimana kebijakan impor di negara tujuan ekspor pinang. India salah satunya, India melakukan larangan kebijakan Impor Pinang untuk melindungi petani lokal mereka. Kebijakan ini diambil oleh Director General Foreign Trade Ministry of Commerce & Industry Santosh Kumar Sarangi ia merevisi beberapa kebijakan mengenai Minimum Import Policy (IMP) yang berimbas pada naik nya harga minimum Impor. Atas kebijakan ini, komoditas pinang Indonesia menjadi sulit masuk. Pada konteks ini, posisi petani pinang tentu berada posisi yang rentan, mereka tidak dapat melakukan tawar-menawar terkait harga pinang dipasaran. Petani pinang selalu menjadi objek dari kebijakan harga pinang itu sendiri. Sejumlah langkah negosiasi dilakukan oleh pihak pemerintah, tetapi negosiasi bersifat tidak mengakar dan bersifat sementara. Pihak pemerintah ingin melakukan diplomasi kepada negara tujuan ekspor untuk menurunkan harga bea masuk agar komoditas Indonesia dapat kembali diekspor. Bagaimana jika kebijakan itu tidak akan berpengaruh secara keberlanjutan? Tentu permasalahan ini ibarat memotong rumput, yang kemudian hari dapat bertumbuh lagi, perlu suatu aksi dan solusi yang memiliki pendekatan mencabut akar rumput agar persoalan selesai. Tidak segampang itu memang, tapi pemerintah memiliki berbagai akses untuk menelisik nya lebih jauh, untuk menyelamatkan petani pinang dan komoditas bisnis pinang. Diperlukan kolaborasi berbagai stakeholder untuk menuntaskan permasalahan ini, yang nantinya juga akan berefek pada meningkatkan perekonomian masyrakat khusunya di sektor bisnis pinang. 

Kemudian apa solusinya? Ujung dari permasalahan yang dibahas diatas tentu akan menjadi diskusi yang lewat saja jika tidak diakhiri dengan asumsi atas solusi yang bisa ditawarkan. Penulis akan coba menganalisis melalui pendekatan Whole of Government (WoG). Pendekatan ini berdasar pada pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup yang lebih luas guna mencapai tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program (Christensen T. 2007) Upaya ini pendekatan ini dapat dilakukan dengan memulai riset mengenai olahan biji pinang, bagaimana memproses dan memproduksinya. Kemudian hasil riset tersebut diberikan kepada masyarakat khususnya para petani pinang. Selai itu secara strategis pemerintah dapat memberikan bantuan langsung tunai untuk menjadi modal awal untuk memproduksi olahan biji pinang. Pekerjaan semacam ini membutuhkan banyak partisipasi dari banyak stakeholder, tetapi dalam jangka waktu Panjang, ini dapat menjadi solusi bagi permasalahan yang dihadapi oleh pinang. Solusi serupa juga dapat diterapkan pada komoditas lain, karena pola yang sama juga dilakukan di banyak negara maju, untuk mengembangkan potensi sumber daya alam mereka. Bangsa yang besar adalah bangsa yang memiliki keberanian. Keberanian dimulai dari melakukan perubahan. 

Daftar Pustaka 

Arief Pemana Yudha. 2017. Warta Ekspor: Peluang Gambir dan Biji Pinang. Kementrian Perdagangan Republik Indonesia. 

Christensen T. 2007. Whole of Government Approach. Sage Publication. Vol 67 No. 6 

Oskar K. Omatan. 2020. Strategi Pengembangan Komoditas Pinang Berkelanjutan Berdasarkan Evaluasi Kesesuaian Lahan di Kecamatan Mollo Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan. Jurnal Penelitian Kehutanan Faloak. Vol.01 No.01.

 https://jambi.bps.go.id/news/2022/08/11/244/pinang-jambi-go-internasional.html

 https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/05/02/tradisi-anjlok-harga-komoditasperkebunan-unggulan

 https://aceh.antaranews.com/berita/323805/pinang-komoditas-lokal-yang-berpotensibesar