BELAKANGAN ini Presiden Joko Widodo kembali banyak berbicara soal Ibu Kota Nusantara alias IKN. Pemindahan ibu kota negara ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, secara politis sudah dideklarasikan melalui pidatonya di Sidang Tahunan MPR pada 16 Agustus 2019, yang lalu diperkuat dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.
Terkini Presiden Jokowi "membahas" soal IKN dalam sambutannya pada pembukaan Muktamar XVIII PP Muhammadiyah di Balikpapan, Kaltim, Rabu (22/2/2023). Pada kesempatan itu, sebagaimana dilihat dari Youtube Sekretariat Presiden, Presiden Jokowi antara lain menjelaskan bahwa pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke IKN bukan gagasannya. Namun, hal itu sudah menjadi pemikiran dari Presiden Soekarno (Bung Karno) sejak 1960-an.
IKN diharapkan menjadi ibu kota yang tak dimiliki negara-negara lain di dunia. IKN bukan sekadar memindahkan bangunan gedung kementerian dan instansi pemerintahan, melainkan pemerintah ingin membangun sistem budaya kerja yang baru.
Jadi, bukan sekadar fisiknya yang dipindah. Ingat, Jakarta saat ini sudah sangat padat dan macet Kendati begitu, pemerintah akan terus memperbaiki Jakarta untuk menjadi kota bisnis, ekonomi, dan pariwisata.
Pembangunan infrastruktur di IKN terus digenjot. Merujuk situs ikn.go.id, pembangunan IKN membutuhkan waktu puluhan tahun yang terbentang dari 2022 sampai 2045 mendatang. Pemerintah lebih dulu melakukan studi banding ke 99 kota di seluruh dunia sebelum memutuskan IKN.
Pada fase 2022-2024, direncanakan pemindahan tahap awal ke Kawasan IKN, pembangunan infrastruktur utama seperti Istana Kepresidenan, Gedung MPR/DPR RI dan perumahan, juga meliputi pemindahan ASN tahap awal, serta pembangunan dan beroperasinya infrastruktur dasar untuk 500.000 penduduk tahap awal. Presiden Joko Widodo sudah lama menyebut akan merayakan HUT RI ke-79 di Kawasan IKN pada 17 Agustus 2024.
Berikutnya, pada fase 2025-2035, pemerintah akan membangun IKN sebagai area inti yang tangguh, mengembangkan fase kota berikutnya seperti pusat inovasi dan ekonomi, menyelesaikan pemindahan pusat pemerintahan IKN, mengembangkan sektor-sektor ekonomi prioritas, menerapkan sistem insentif untuk sektor-sektor ekonomi prioritas, serta mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.
Terakhir, periode 2035-2045, akan ada pembangunan infrastruktur dan ekosistem tiga kota di Kawasan IKN. Pemerintah juga hendak menjadikan IKN sebagai destinasi FDI nomor satu untuk sektor-sektor ekonomi prioritas di Indonesia serta menjadi 5 besar destinasi utama di Asia Tenggara.
Merujuk pada pemberitaan Kompas.com, anggaran IKN mencapai Rp 466 triliun yang dipenuhi dari tiga skema, yakni APBN langsung, Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), serta skema swasta dan BUMN/D.
Berbagai upaya untuk dukungan kelancaran pembangunan IKN saat ini terus dilakukan. Beberapa hari lalu Presiden Jokowi memanggil mantan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Adrinof Chaniago ke Istana Negara. Adrinof diminta sarannya terkait pembangunan IKN.
