Mohon tunggu...
Jafran Azzaki
Jafran Azzaki Mohon Tunggu... Lainnya - Senang Menulis

Seseorang dengan hobi menulis.

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

Tidak Ada Reshuffle di Januari

17 Januari 2023   10:15 Diperbarui: 17 Januari 2023   10:29 187
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Tiga menteri NasDem; Johnny G.Plate, Siti Nurbaya Bakar dan Syahrul Yasin Limpo. (Foto: Harian Di'sway).

Apakah reshuffle tetap akan dilakukan oleh Jokowi? Seperti sudah sering dipaparkan, mungkin waktu yang akan menjawabnya. Hitung-hitungan waktu itu juga yang terus diisyaratkan oleh Jokowi. Ya, reshuffle bisa dilakukan hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis atau Jumat. Tunggu saja. Itu yang kerap disampaikan Jokowo saat menjawab pertanyaan media tentang kapan dilakukannya reshuffle tersebut.

Sudah melewati pertengahan Januari, dan isu reshuffle kembali menyembul dari pernyataan Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Bidang Pemenangan Pemilu (Bappilu) NasDem, Effendi Choirie. Gus Choi melontarkan unek-uneknya, dengan menyebut bahwa sebaiknya Presiden Jokowi lebih dulu berkonsultasi pimpinan dari partai-partai pendukung pemerintah sebelum  melakukan perombakan menterinya.

Sebenarnya, tidak ada aturan seperti itu. Pergantian menteri sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden. Reshuffle menteri adalah hak prerogatif dari Presiden. Kapan pun, terhadap menteri mana pun, Presiden bisa memutuskannya. Tentu karena berbagai pertimbangan, termasuk kinerjanya yang mungkin tidak kinclong.

Merujuk dari catatan Kompas.com, Jokowi sudah tiga kali melalukan perombakan Kabinet Indonesia Maju. Reshuffle pertama Kabinet Indonesia Maju dilakukan Jokowi pada 22 Desember 2020. Saat itu ada enam menteri baru yang dilantiknya. Lalu feshuffle kedua dilakukan Jokowi pada pada 28 April 2021 dengan melantik dua menteri baru.

Kembali ke soal Presiden mestinya melakukan konsultasi dengan partai pendukungnya sebelum melakukan perombakan kabinet, seperti dikemukakan Gus Choi, banyak yang membantahnya. Termasuk Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, yang selama ini enggan ikut-ikutan bicara masalah itu.

Reshuffle kabinet, kata Airlangga, sepenuhnya hak prerogatif dari Presiden Jokowi. Tidak ada kewajiban Presiden untuk membahas atau mengkonsultasikannya lebih dulu dengan para pimpinan partai.

Sebagaimana elit NasDem lainnya Gus Choi menepis anggapan bahwa pihaknya tak lagi sejalan dengan Presiden Jokowi. Perbedaan pandangan antara partainya dengan Jokowi hanya terkait pengusungan Anies sebagai bacapres dari NasDem.

Gus Choi meminta pihak luar tidak terus melemparkan opini yang tidak perlu, bahkan mengada-ada dan tendensius...

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun