Masalah lain yang mendukung memuluskan perilaku tercela ini adalah kurangnya transparansi dalam pelaporan biaya politik. Sistem pelaporan dana kampanye di Indonesia sering kali hanya menjadi formalitas yang tidak mencerminkan realitas di lapangan. Banyak kandidat yang menggunakan dana dari sumber tidak resmi atau tidak tercatat untuk mendanai kampanye mereka (Satriawan & Angela, (2024).Â
Menurut teori clientelism, patron dalam politik modern tidak selalu beroperasi dalam struktur yang terbuka. Sebaliknya, mereka sering kali bekerja melalui jaringan informal untuk menyembunyikan aktivitas mereka. Dalam konteks Pemilu 2024, tidak sedikit laporan menunjukkan bahwa sejumlah besar dana kampanye berasal dari sumber-sumber yang tidak jelas, termasuk dari pengusaha besar atau kelompok oligarki yang mengharapkan keuntungan politik dan ekonomi sebagai imbalannya (Mietzner, 2015). Transparansi yang rendah ini tidak hanya mengaburkan asal-usul dana tetapi juga memperkuat ketergantungan kandidat pada patron mereka.
Dana Kampanye dan Peran Sponsor Politik
Sponsor politik memainkan peran penting dalam dinamika high-cost democracy di Indonesia. Mereka bertindak sebagai patron yang menyediakan dana besar untuk kampanye kandidat dengan harapan mendapatkan keuntungan setelah kandidat tersebut terpilih. Peran sponsor ini seringkali melibatkan kesepakatan-kesepakatan yang bersifat transaksional, seperti pemberian proyek pemerintah atau akses terhadap kebijakan tertentu (Setiawan & Widyana, 2022).
Sejalan dengan Scott, J. C. (1972) yang menyebutkan bahwa hubungan patron-client bersifat simbiosis, di mana kedua pihak mendapatkan keuntungan dari hubungan tersebut. Dalam kasus Indonesia, sponsor mendapatkan akses langsung ke sumber daya publik, sementara kandidat mendapatkan dukungan finansial yang memungkinkan mereka memenangkan pemilu. Namun, hubungan ini menciptakan struktur kekuasaan yang eksklusif dan tidak demokratis. Publik seringkali kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pemimpin yang independen, karena kebijakan yang dihasilkan lebih mencerminkan kepentingan sponsor daripada kebutuhan masyarakat.
Dampak High-Cost Democracy terhadap Kualitas Demokrasi
High-cost democracy memiliki dampak serius terhadap kualitas demokrasi di Indonesia. Pertama, tingginya biaya politik menciptakan ketergantungan kandidat pada patron, yang mengurangi independensi mereka dalam mengambil keputusan. Kebijakan yang dihasilkan lebih sering mencerminkan kepentingan para patron daripada kebutuhan masyarakat umum. Kedua, high-cost democracy juga mempersempit akses bagi kandidat independen atau kandidat dengan sumber daya terbatas. Hal ini mengurangi keragaman dalam kontestasi politik dan memperkuat dominasi elit ekonomi. Akibatnya, masyarakat kehilangan kesempatan untuk memilih pemimpin yang benar-benar berkualitas dan mewakili aspirasi mereka. Ketiga, tingginya biaya politik juga mendorong praktik korupsi. Kandidat yang telah mengeluarkan dana besar selama kampanye sering kali mencari cara untuk memulihkan pengeluarannya melalui penyelewengan anggaran publik atau kebijakan yang menguntungkan sponsor politik. Hal ini menciptakan siklus korupsi yang sulit diputus, yang pada akhirnya merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi demokrasi.
Untuk memperbaiki kualitas demokrasi di Indonesia, penting untuk mengurangi ketergantungan pada high-cost democracy dan mengatasi masalah patron-client dalam politik. Langkah pertama adalah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pembiayaan politik. Pengawasan yang ketat terhadap dana kampanye dan pembatasan donasi dari pihak tertentu dapat membantu mengurangi pengaruh patron dalam proses politik. Selain itu, pendidikan politik bagi masyarakat juga penting untuk mengurangi penerimaan terhadap praktik money politics dan meningkatkan partisipasi politik yang berbasis kesadaran.
Kedua, reformasi sistem politik juga diperlukan untuk memberikan peluang yang lebih besar bagi kandidat independen atau kandidat dari latar belakang non-oligarki. Sistem pemilu yang lebih inklusif dapat membantu menciptakan arena politik yang lebih adil, di mana kualitas kandidat lebih diutamakan daripada kemampuan finansial mereka. Ketiga, perlu ada penegakan hukum yang lebih tegas terhadap praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang dalam proses politik. Hal ini tidak hanya akan membantu memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi, tetapi juga mendorong terciptanya kebijakan yang lebih pro-rakyat.
Pada akhirnya, high-cost democracy tidak hanya menjadi ancaman bagi kualitas demokrasi di Indonesia, tetapi juga berdampak pada stabilitas ekonomi politik secara keseluruhan. Dengan mengurangi ketergantungan pada biaya politik yang tinggi dan memperkuat mekanisme akuntabilitas, Indonesia dapat membangun demokrasi yang lebih sehat dan berorientasi pada kepentingan publik. Pemilu 2024 seharusnya menjadi momentum untuk merefleksikan dan memperbaiki berbagai kelemahan dalam sistem politik Indonesia, agar demokrasi tidak lagi menjadi alat bagi segelintir elit, tetapi benar-benar menjadi milik rakyat.
Penutup
