HUT ke-20 Partai Demokrat (2 Dekade Partai Demokrat)

Dr. Ir. Mohammad Jafar Hafsah, IPM. Dianugrahi BINTANG PEJUANG PARTAI DEMOKRAT bersama 30 orang lainnya di hari Ulang Tahun Ke- 20  Partai Demokrat (dua dekade partai demokrat) pada kamis, 09 September 2021 di Assembly Hall Jakarta Convention Center Jakarta Pusat.

Penganugrahan BINTANG PEJUANG PARTAI DEMOKRAT kepada Dr. Ir. Mohammad Jafar Hafsah, IPM, atau yang akrab disapa (MJH) sebagai betuk apresiasi atas kontribusinya bersama Partai Demokrat.

Kiprah Dr. Ir. Mohammad Jafar Hafsah, IPM (MJH) di Partai Demokrat:

1. Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, 2015-2020

2. Ketua DPP Partai Demokrat, Departemen Kesejahteraan Rakyat 2019-2015

3. Kampanye  sebagai  Caleg  DPR  Rl  di  Dapil  Sul  Sel  II,  sehingga  terpilih sebagai Calon Anggota DPR RI, 2009-2014

4. Ketua  DPP  Partai  Demokrat,  Bidang  Pertanian,  Kelautan,  Perikanan,  & Kehutanan, 2005-2010

5. Kordinator Wilayah Partai Demokrat Sulawesi Selatan, 2005-2010

6. Kordinator Wilayah Partai Demokrat Sulawesi Barai, 2005-2010

7. Ketua Kordinator Wilayah Sulawesi Timkamnas SBY-Boediyono, 2009

8. Ketua Panitia Acceptance Speech SBY - Boediyono, 2009

9. Kampanye Nasional Pemilu Legislatif, 2009

10. Wakil Ketua Steering Committee Pelatihan Kader Demokrat Utama Nasional, 2008

foto; mjh wa

11. Ketua Tim Nasional Penjaringan Caleg DPR RI Partai Demokrat, 2008

12. Ketua Steering Commiittee Rapat Pimpinan Nasional (RAPIMNAS) Partai Demokrat, 2007

13. Ketua Steering Committee Rapat Kordinasi Naional (RAKORNAS) & hari Ulang Tahun ke-6 Partai Demoloat, 2007

14. Ketua Tim Penyusun Grand Strategi Partai Demokrat, 2005 -2006

15. Ketua Stering Committee Rapat Keja Nasional (RAKERNAS) & hari Ulang Tahun ke-5 Partai Demokrat, 2006

16. Narasumber di Berbagai Seminar dan Diskusi Politik, 2005-Sekarang

17. Narasumber  di  berbagai  Program  Talk  Show  Politik  Media  Cetak  & Elektronik, 2005- Sekarang

18. Memberikan Ulasan Politik di berbagai Media Cetak & Elektronik, 2005- Sekarang

19. Mengikuti, Menghadiri berbagai Musyawarah Daerah & Musyawarah Cabang serta Anak Cabang Partai Demokrat di seluruh Indonesia, 2005-Sekarang

20. Supervisi dan Pembinaan ke DPD dan DPC se Indonesia, 2005-Sekarang

21. Pemateri dan Instruktur di berbagai Pelatihan Kader Partai Demokrat baik Tingkat Nasional maupun Tingkat Daerah, 2005 Sekarang

22. Sebagai Delegasi Partai Demokrat ke Luar Negeri (Malaysia), 2016

KIPRAH di DPR-RI

1. Wakil Ketua Komisi IV DPR-RI (2009-2010)

a. Membidangi sektor Pertanian, Kelautan, Perikanan dan Kehutanan.

b. Bersama mitra menyusun rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan APBN sektor Pertanian, Kelautan, Perikanan dan Kehutanan.

c. Menyusun dan melahirkan: UU Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Holtikultura, UU. No. 18 tentang Pangan, UU. No 18 Hutan, UU. No. 15 Tahun 2013 tentang Perlindungan Petani, dan UU. No. 12 Tahun 2013 tentang wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

2. Sebagai Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR-RI

a. Menyusun Grand Strategi Fraksi Partai Demokrat 2009-2014.

b. Melaksanakan Seminar Nasional dengan berbagai Issue (21 Topik). c. Memprakarsai dan mengawal lahirnya 35 Undang-Undang.

c. Mengkordinir pemilihan calon Pimpinan MK, MA, KPK, Ketua dan BPH Migas, Gubernur Bank Indonesia (BI), Panglima TNI,

    Kapolri, dan Duta Besar RI.

KIPRAH di MPR-RI

1. Sebagai Ketua Fraksi Partai Demokrat MPR-RI.

a. Mengkordinasikan sosialisasi empat pilar MPR

b. Aktif melaksanakan Training of Rainer (TOT)

c. Melaksanakan dan memimpin kegiatan Focus Group Discussion (FGD).

2. Sebagai Ketua Tim Kerja Kajian Sistem ke Tatanegaraan Indonesia MPR-RI.

Melaksanankan kajian Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum, Kedudukan Lembaga Negara, Pola Hubungan antar Lembaga Negara, Sistem Presidensial, Lembaga Perwakilan, Kekuasaan Kehakiman, Lembaga Constitusional Complaint. Pemilihan Umum, Otonomi       Daerah, Perekonomian Nasional, Mahkamah Konstitusi, Hak Azazi Manusia, Komisi Negara, Pendidikan, Penguatan lembaga Negara.

Menyusun rekomendasi, yang kemudian menjadi keputusan sidang MPR-RI Tahun 2014 yaitu : Penataan Sistem Ketatanegaraan Indonesia melalui perubahan UUD NRI Tahun 1945, Reformasi system perencanaan pembangunan nasional model GBHN, Pembentukan Badan Pengkajian dan Pemasyarakatan Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, Status Hukum           Ketetapan  MPRS dan MPR dalam sistem hukum Indonesia, Evaluasi pembentukan Undang-undang sebagai amanat UUD NRl Tahun 1945, Revitalisasi nilai-nilai Pancasila dalam Kehidupan berbangsa dan bernegara dalam rangka pembangunan karakter bangsa dan Akuntabilitas publik kinerja lembaga Negara