Mewujudkan Indonesia Berdaulat Pangan

URAIAN BUKU

MEWUJUDKAN  INDONESIA  BERDAULAT  PANGAN Sinar Harapan, Jakarta, 2011

Dalam  buku  ini  penulis  mengemukakan   bahwa  sebagai  negara  agraris,  sudah  seharusnya Indonesia  berdaulat  pangan.  Kemerdekaan  yang  telah diraih  sejak  tujuh  puluh  satu  tahun yang lalu dari tangan penjajah sudah saatnya bangsa ini mampu menghidupi  dirinya  sendiri dari tumpah tanahnya sendiri. Namun faktanya hingga kini bangsa ini masih tergantung pada bangsa lain untuk mengisi perutnya,  melalui impor beras pada setiap tahunnya.

Dalam buku ini penulis menyodorkan  gagasan bagaimana Indonesia mampu berdaulat dalam bidang pangan, yang terdiri dari 5 bagian utama buku ini.

Pertama, membicarakan tentang pentingnya politik pertanian dan pangan, dimana dalam membangun pertanian,  pemerintah  diharapkan  mampu  menjalankan  peran  dan  fungsinya, baik sebagai fasilitator dan regulator, maupun sebagai dinamisator dalam rangka:

1). Melindungi hak kepemilikan  dan menjamin hak-hak kontrak agribisnis;

2). Mendorong  dan  meningkatkan  daya  saing  dengan  memfasilitiasi   factor-faktor pendukung kompetisi terhadap produk bangsa         lain;

3). Memajukan  teknologi pertanian,  menjaga stabilitas harga dan menyediakan  kredit pertanian dengan bungsa serendah-                           rendahnya.

Kedua, berbicara tentang agropolitik. Dalam bab ini diurai bahwa dalam konteks agropolitik perlu dibangun perspektif dalam melihat pertanian secara utuh,  mulai dari industry pertanian dari  hulu  hingga  hilirnya,  dan  budidaya  pertanian,  sehingga  pertanian  menjadi  tumpuan utama  kehidupan  bangsa  ini.  Karena  itu  agropolitik  pertanian  mengharuskan  pentingnya integritas  pemerintah   dalam  pembangunan   yang  berpihak  pada  sektor  pertanian.  Maka dengan begitu, akan terbangun  sinergisitas antara pemerintah, dunia usaha  dan masyarakat petani dalam membangun pertanian.

Ketiga, membicarakan ketahanan pangan dan kesejahteraan petani. Masyarakat petani hampir identik dengan masyarakat miskin dari bangsa ini. Indonesia telah berkali-kali terjebak dalam lingkaran kemiskian, dengan berbagai alasannya, baik sebagai akibat pendidikan masyarakat petani yang rendah maupun akibat ketimpangan kepemilikan lahan. Dengan kondisi demikian masyarakat petani adalah barometer kesejahteraan bagi bangsa ini. Jika masyarakat petaninya sejahtera,   maka   tingkat   kesejahteraan    bangsa   ini   naik,   sebaliknya   jika   kesejhteraan masyarakat petani tidak terjamin, maka dengan sendirinya bangsa ini berkutat dalam lubang kemiskinan. Demikian  pula kondisi masyarakat  petani menjadi barometer  kesuksesan regim pemerintahan di negeri ini. Bahkan orde reformasi dewasa ini sering diperbandingkan  tingkat kesejahteraan masyarakatnya dengan era pemerintahan sebelumnya.