CEO Bukalapak Achmad Zaky telah mengundang perdebatan sengit antara netizen simpatisan Jokowi dan yang anti Jokowi. Tagar uninstall Bukalapak diviralkan oleh pendukung Jokowi sebagai bentuk protes atas cuitan Zaky melalui twitter yang menyatakan bahwa semoga presiden baru bisa menaikkan dana R&D di Indonesia.
Sementara itu, pihak anti Jokowi menyebarkan tagar uninstall Jokowi sebagai dukungan terhadap apa yang dinyatakan oleh Zaky. Hal ini menunjukkan bahwa netizen Indonesia bisa dikategorikan cukup mudah terpancing dengan pernyataan yang berkaitan dengan isu politik terutama berkaitan dengan pilpres.
Zaky tentunya merasa perlu meluruskan masalah ini dan akhirnya bertemu presiden Jokowi untuk meminta maaf secara langsung. Jika kita melihat persoalan ini, ada tiga hal mendasar yang mungkin kurang tepat telah disampaikan oleh Zaky.
Yang pertama adalah penyampaian informasi data yang ternyata hanya diperoleh dari Wikipedia. Hal ini sangat disayangkan karena keakuratan data Wikipedia tidak dapat dipertanggungjawabkan. Bahkan untuk penulisan skirpsi maupun tugas mahasiswa, tidak diperkenankan untuk mengutip data dari blog ataupun Wikipedia.
Pemaparan data haruslah berdasarkan pada sumber akurat lembaga yang berwenang untuk menerbitkan data anggaran penelitian Indonesia. UNESCO adalah organisasi PBB yang menyediakan data anggaran R&D berbagai negara yang dapat dipertanggungjawabkan. Â Sementara itu, ada juga Kemenristekditi dan LIPI yang bisa memberikan data anggaran R&D Indonesia secara aktual.
Yang kedua adalah Zaky menguktip data tahun 2016 sebagai perbandingan sementara data anggaran R&D Indonesia yang ditampilkan sebernarnya untuk tahun 2013 sebesar 2B USD masih menurut Wikipedia yang dikutip olehnya. Informasi yang disampaikan Zaky sehingga dapat dikatergorikan misleading dan memicu berbagai kritik netizen.
Yang ketiga adalah pernyataan "mudah2an presiden baru bisa naikin". Hal ini sangat disayangkan mengingat besar kecilnya anggaran R&D tidak sepenuhnya bergantung kepada presiden. Proses alokasi APBN harus juga disetujui oleh DPR. Selain itu, menurut UNESCO sektor swasta memiliki peranan penting dalam investasi anggaran penelitian negara-negara maju.
Kita bisa melihat Korea Selatan (Korsel) yang memiliki rasio dana R&D terhadap GDP tertinggi di dunia yaitu sebesar 4.3% di tahun 2018 menurut data UNESCO Institute for Statistics (UIS). Pihak swasta menjadi penyumbang dana R&D Korsel terbesar dengan menyumbangkan 78.2% dari total dana R&D yang disediakan. Porsi ini jauh lebih besar dari pemerintah Korsel yang hanya menyumbangkan 11.2% dari total anggaran R&D negara ini.
Kondisi R&D Indonesia dan negara-negara tetangga
Anggaran R&D Indonesia pada kenyataannya memang masih dibawah negara-negara tetangga kita. Dari data UIS untuk tahun 2018, Singapura memiliki rasio dana R&D terhadap GDP sebesar 2.2% atau setara dengan USD 10.1 Miliar. Sementara rasio Malaysia sebesar 1.3% setara USD 9.7 Miliar dan Thailand sebesar 0.5% setara USD 5.1 Miliar.
Sementara itu, menurut data Dirjen Risbang Indonesia pada 2018 Indonesia menyisihkan anggaran R&D sebesar 0.25% dari GDP setara USD 2.1 Miliar. Nilai ini juga setara dengan yang ditampilkan laporan UIS untuk Indonesia kecuali presentasi perbadingan R&D dan GDP yang hanya ditampilkan sebesar 0.1%.
